Monday, 10 January 2011

Masalah dan Tahapan Program Pamsimas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penyelenggaraan program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau yang dikenal sebagai Pamsimas, telah berjalan selama kurang lebih dua tahun. Program yang dimulai tahun 2008, awalnya memiliki kendala berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi program masing-masing instansi yang terlibat dalam program. Perubahan institusi pengendali/ executing agency dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pekerjaan Umum, menimbulkan masalah pada awal pelaksanaan program. Pada awal pelaksanaan tahun 2008, menurut salah satu pejabat program Pamsimas, Pamsimas harus berjalan dengan keterbatasan perangkat yang ada[1].
Persoalan koordinasi antar sektor terlihat, pada saat program telah sampai pada tahapan pelaksanaan konstruksi, di beberapa tempat, air baku yang akan digunakan, hasil tesnya belum keluar. Padahal air Pamsimas wajib dites oleh Dinas Kesehatan, dan harus memiliki kualifikasi sebagai air bersih.
Pelaksanaan Pamsimas tidak saja terkendala masalah koordinasi. Sebagai gambaran, dapat kita lihat di tiga lokasi pelaksanaan Pamsimas, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya. Di tiga tempat ini, terdapat beberapa masalah, yang perlu diperhatikan pemangku kepentingan Pamsimas.  

Kota Kupang
Di Kota Kupang, permasalahan yang utama untuk program Pamsimas adalah mencari sumber air yang dapat dijadikan air baku Pamsimas. Selain itu ketersediaan mata air baku, juga sering menjadi kendala, hal ini disebabkan adanya penurunan debit akibat iklim pulau Timor. Sumber air yang tersedia di kota Kupang tidak merata. Karena sulitnya menemukan sumber air, pengelola perlu mendapatkan pemilik sumber air (sumur gali) yang berjiwa sosial,untuk menjadikan sumur pribadi sebagai sumber air baku. 
Struktur geologi tanah di Kota Kupang rawan terhadap pencemaran. Hal ini disebabkan karena tipe tanah Kota Kupang cepat menurunkan air limbah di permukaan, sehingga air yang ada di bawah tanah mudah tercemar. Solusinya adalah dengan melakukan terlebih dahulu pengolahan air limbah yang dibuang ke tanah.
Bahan infrastruktur Pamsimas banyak yang didatangkan dari luar pulau, hal ini menyebabkan mahalnya prasarana terpasang. Masalah lain berkaitan dengan pengelolaan sanitasi yang masih buruk. Perubahan tata ruang yang kurang terkendali. Kinerja fasilitator, terutama berkaitan dengan masalah sering terlambatnya menerima gaji dan kesulitan mendapat fasilitator dengan kemampuan yang cukup untuk menangani pengelolaan Pamsimas.
Masyarakat penerima manfaat di Kota Kupang, dari hasil penelitian juga masih merasa terbebani dan berat untuk dapat mengumpulkan uang swadaya. Terdapat juga perselisihan internal Lembaga Keswadayaan Masyarakat maupun dengan pihak luar. Masalah perilaku pelaksana, menunjukkan perlunya perhatian pada tahapan waktu program Pamsimas.
Kabupaten Banjar
Di Kabupaten Banjar ditemukan masalah berkaitan dengan kepedulian masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan air. Terdapat perilaku buang air besar di tepi sungai menggunakan toilet apung. Masyarakat juga merasa terbebani dengan adanya dana swadaya. Kondisi ini dapat disebabkan karena, belum meratanya penyediaan sarana sanitasi baik di sekolah maupun lingkungan permukiman, tempat sampah, dan saluran limbah.  Hal ini terjadi terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah, menyebabkan pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi belum merata di Kabupaten Banjar.
Ditemukan kesenjangan komunikasi antara konsultan dengan instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan penentuan desa sasaran, belum sesuai dengan skala prioritas. Daftar Isian Penggunaan Anggaran untuk program Pamsimas di Kabupaten Banjar, pada tahun 2010 turun tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Dari dua tahun pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Banjar dapat diambil kesimpulan, bahwa waktu untuk persiapan proses pemberdayaan dan perubahan perilaku, terlalu terbatas atau sempit, tidak mencukupi.

Kabupaten Tasikmalaya
Permasalahan program Pamsimas di Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pamsimas, setelah terbangun. Diperlukan kesatuan pemahaman antar dinas terkait dalam pengembangan program Pamsimas. Termasuk dalam penyelenggaraan anggaran dinas dalam pengembangan Pamsimas.
Di Kabupaten Tasikmalaya ada kasus, sarana Pamsimas dibangun terlebih dahulu, baru diperiksa kualitas airnya, menunjukkan terjadinya kesenjangan komunikasi dan koordinasi antar sektor.
Aktifitas masyarakat berkaitan dengan budaya kolam dan sanitasi, merupakan tantangan bagi program Pamsimas. Program pemberdayaan masyarakat dalam program Pamsimas memerlukan perhatian dan waktu yang lebih dari panduan pelaksanaan.


Tahapan  Program
Di tiga Kota/Kabupaten lokasi penerapan program Pamsimas, terlihat pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat dalam tahapan waktu pelaksanaan program Pamsimas. Untuk menggali tingkat efektifitas waktu, dilakukan penelitian terhadap persepsi, pengetahuan dan pengalaman dari pengelola program, yang terdiri dari fasilitator, perangkat desa, dan pengurus lembaga sektor air dan sanitasi di masyarakat.
Hasilnya adalah, semua tahapan yang masuk kategori tidak efektif, berada pada tahap perencanaan. Sebagian besar berupa kegiatan pemberdayaan. Tahapan tersebut berjumlah sembilan yaitu: Koordinasi sektoral kabupaten/ kota, penyusunan longlist kabupaten/ kota, penetapan desa/ kelurahan lokasi Pamsimas, metode MPA-PHST, Penyusunan proaksi, Pemicuan dengan CLTS, Mobilisasi perubahan perilaku BAB, Sertifikasi Perubahan perilaku BAB, dan Penyusunan RKM. Waktu tahapan pelaksanaan menurut panduan Pamsimas dibandingkan dengan waktu tahapan dari hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.


Tabel 1.
Tahapan Kegiatan PAMSIMAS

 
 





















Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penyediaan waktu untuk melaksanakan program Pamsimas sudah cukup, terutama untuk kegiatan konstruksi. Proses pemberdayaan dalam program Pamsimas, perlu untuk diperhatikan dan diperbaiki, terutama pada tahap penetapan desa/kelurahan sampai sertifikasi perilaku BAB, yang melibatkan peran masyarakat dan perubahan pola perilakunya.
Kapasitas masyarakat penerima program yang bervariasi, berpengaruh dalam efektifitas tahapan pelaksanaan program. Masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi (terutam dari latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi) akan lebih mudah dalam mengembangankan program.
Diperlukan kejelasan aspek atau materi dalam tahapan sosialisasi di masyarakat, terutama mengenai urutan aspek yang disosialisasikan. Pengelola program Pamsimas perlu melakukan evaluasi setelah diadakan sosialisasi, sehingga jika terjadi kekurang pahaman di masyarakat, dapat segera diperbaiki. Dari hasil Focus Group Disscusion ditemukan, masih perlu dilakukan sosialisasi lanjtuan ke pelaksana program, karena masih ditemui ketidaksamaan pendefinisian program.
Peningkatan kesiapan Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam hal kuantitas maupun kualitas, untuk menangkap dan mengembangkan program Pamsimas, menjadi salah satu temuan penelitian. Kemampuan masyarakat dalam aspek sosial kelembagaan, kemampuan ekonomi mereka untuk membayar iuran dan kelestarian lingkungan sekitar sumber air menjadi unsur penting keberlanjutan program.
Peningkatan koordinasi lintas sektor perlu lebih intensif dilakukan, karena dari hasil Focus Group Disscusion masih terdapat sektor yang belum terlibat, bahkan kelompok kerja yang seharusnya ada di tingkat kabupaten/ kota belum terlihat eksistensinya. Hasil penelitian berupa penilaian efektifitas waktu per tahapan kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.



Tabel 2.
Penilaian Tahapan Kegiatan PAMSIMAS

 
 









 








































Rekomendasi untuk pengelola program  
Sebagai langkah untuk mengefektifkan waktu, perlu dirumuskan struktur koordinasi di Kabupaten/Kota (dalam hal jadwal, agenda, instansi yang terlibat, pembagian tugas dan wewenang, anggaran dan hal yang terkait), sehingga tercipta koordinasi antar program dan sektor, di setiap tahapan kegiatan melalui pertemuan berkala yang disepakati.
Untuk meningkatkan efektifitas waktu terkait dengan tahapan kegiatan Pamsimas, dapat dilakukan pengaturan waktu (time management/schedule), dengan memberikan peringatan ulang berkala (reminding), bagi pihak yang berminat mengajukan desa ke dalam daftar.
Dari hasil penelitian, kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan proyek pembangunan fisik, sehingga perlu disiapkan waktu pada tahun yang berbeda (prosesnya lebih dahulu dikerjakan, sehingga jika waktu pemberdayaan kurang, masih ada waktu di tahun pelaksanaan pembangunan fisik).
Pada saat kegiatan sosialisasi di masyarakat, perlu adanya kejelasan dan ketegasan mengenai tahapan kegiatan Pamsimas.
Pengelola perlu memperhatikan ketersediaan sumber air, kualitas air (fisik, kimia, biologi) dan kuantitas (liter/keluarga) yang disalurkan ke masyarakat penerima manfaat.
Pengelola Pamsimas perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PDAM terutama mengenai wilayah pelayanan, sumber air, pemeliharaan prasarana, kualitas layanan air dan penentuan iuran keluarga penerima manfaat. Pengelola perlu melakukan penghitungan nilai-manfaat, yang hasilnya disosialisasikan ke masyarakat penerima manfaat, setelah mereka mengimplementasikan program Pamsimas. Sehingga secara bersama mereka berusaha menjaga keberlanjutan penyediaan air minum mereka secara mandiri, melalui pemeliharaan sarana-prasarana pengelolaan kelembagaan, ketertiban iuran, dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan air minum. Terutama karena nilai keuntungan yang besar, menyebabkan  pay back periode dapat sangat cepat dicapai.

Rekomendasi untuk masyarakat penerima manfaat
Rincian kegiatan yang akan dilakukan disusun dalam RKM dengan melibatkan masyarakat. Tidak hanya diserahkan ke pendamping masyarakat (pemberdayaan, kesehatan, teknik).
Kebutuhan peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat penerima program dapat dijembatani dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan pendamping masyarakat.
Badan Pengelola SPAM perlu memikirkan pengembangan Pamsimas, sebagai unit usaha komunitas (membuat bussiness plan), untuk menopang operasional dan pengembangan lebih lanjut.
LKM dan BP SPAM perlu menambah jumlah keterlibatan perempuan dalam susunan keanggotaannya, mengingat kontribusi perempuan dalam penyediaan air rumah tangga.  

Daftar pustaka
Laporan Akhir Penelitian Sosial Ekonomi Pengelolaan Pamsimas Tahun 2010 Balai Litbang Sosial Ekonomi Bidang Permukiman Yogyakarta



Lampiran foto
1.    Survey melalui kuesioner ke pengelola dan masyarakat
2.    Survey melalui focus group discussion ke pengelola
3.    Air bersih dari Pamsimas


[1] Pernyataan ini dikatakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari Program Pamsimas Pusat pada acara seminar hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pengelolaan Pamsimas di Jakarta, 26 Oktober 2010.

No comments:

Ads Inside Post