Tuesday, 23 August 2011

Keberadaan Kota Ditinjau dari Aspek Ekonomi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telaah Buku (Book Review)

DATA BUKU
·         Judul:  Ekonomi Perkotaan
·         Penulis: Prof. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com., M.A., Ph.D. dan Dr. A.R. Karseno, M.A.
·         Penerbit: BPFE- YOGYAKARTA
·         Cetakan: I, Februari 2001, Edisi Keempat
·         Tebal: xiv + 178 halaman
·         ISBN: 979-503-009-4

Keberadaan Kota Ditinjau dari Aspek Ekonomi
Yudha P. Heston, ST, MT 1*

Balai Litbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan bidang Permukiman,
Pusat Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum1*

Abstrak
Buku Ekonomi Perkotaan menjelaskan konsep keberadaan Kota dari sudut pandang aspek ekonomi. Perlu untuk lebih memahami keberadaan kota terutama karena fungsi kota sebagai pusat ekonomi dan adanya globlalisasi ekonomi. Dengan mengetahui unsur–unsur yang membentuk kota dari aspek ekonomi, pembaca dapat diberikan arah dalam menentukan kebijakan terkait masalah yang muncul dalam kegiatan (ekonomi) di perkotaan.  Aspek pemanfaatan tanah/lahan, lokasi- pertumbuhan kota, kesempatan kerja dan tenaga kerja, masalah permukiman, latar belakang sosial komunitas masyarakat, transportasi, keuangan kota, urbanisasi-suburbanisasi serta permasalahan kota lainnya dikupas dengan menggunakan teori –teori terkait.
Kata kunci : ekonomi, kota, keberadaan, barang, jasa

Gambaran Keberadaan Kota
Keberadaan kota sebagai sebuah wilayah dengan dinamika yang ada di dalamnya, perlu untuk ditinjau dari aspek ekonomi, karena kota merupakan pemusatan kegiatan atau konsentrasi ekonomi[1], disamping kegiatan sosial, hukum, budaya dan aktifitas manusia lainnya.  Walaupun dalam implementasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kota, harus tetap memperhatikan aspek lain seperti ekologi dan sosial. Sehingga kota memiliki daya dukung ekonomi, ekologi dan sosial terhadap aktivitas manusia didalamnya. 
Pengaruh kegiatan ekonomi kota secara umum dapat dilihat dari dua orientasi kegiatan yaitu agraris dan non agraris. Keberadaan kota telah ada sejak peradaban ada. fungsi ruang dari kota, menghasilkan sebuah kerjasama (relationships) di dalam dan antar kota yang ada. Keberadaan sebuah kota memunculkan faktor–faktor dominan yaitu pengelolaan tanah, kesempatan kerja, pendapatan, pasaran rumah-permukiman, latar belakang golongan, transportasi dan lalulintas kota, perpajakan dan keuangan, dan dampak terhadap lingkungan[2].
Keberadaan kota dilihat dari komunitas masyarakat dapat dilihat dalam 3 tiga golongan besar,  yaitu pandangan liberal, konservatif dan radikal. Pandangan liberal dan konservatif, melihat masalah sosial dari kondisi masyarakat yang telah memiliki lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan tertentu. Hal ini akan mempengaruhi perilaku satuan-satuan pengambil keputusan, antara lain rumah tangga, pekerja, atau badan-badan usaha. Seseorang akan memiliki kebebasan dalam mengoptimalkan kesejahteraan dalam batas tertentu[3].
Pandangan liberal dan konservatif juga menganggap bahwa kegiatan yang dikombinasikan akan menciptakan keseimbangan sosial yaitu kestabilan dan keharmonisan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat keseimbangan dalam segi sosial, yaitu masyarakat pada taraf tertentu bebas dari konflik, dan adanya perubahan dalam masyarakat terjadi secara perlahan – lahan.
Pandangan liberal menekankan pada peran pemerintah, yaitu pemerintah harus membagi kembali pendapatan, mengupayakan sesuatu bila mekanisme pasar tidak dapat memuaskan konsumen dan menyediakan fasilitas di mana mekanisme pasar tak mampu mengadakannya (misal pertahanan nasional)[4].
Pandangan radikal lebih menekankan pada aspek masyarakat yaitu struktur dan evolusi masyarakat (kota), tergantung pada modus produksi yang dominan[5]. Modus produksi pada masyarakat kapitalis adalah organisasi tenaga kerja melalui mekanisme kontrak upah; Metode organisasi produksi meliputi usaha–usaha produksi dan distribusi; Hubungan produksi dan distribusi menentukan dinamika masyarakat; individu selalu harus menjadi “pekerja” untuk mempertahankan dirinya; dengan adanya akumulasi modal kapitalis akan makin menguasai kehidupan masyarakat; Lembaga masyarakat perlu diubah untuk dapat melayani perubahan – perubahan yang timbul dalam masyarakat.
Dinamika sistem masyarakat dalam pandangan radikal menjurus pada berbagai kontradiksi yaitu mekanisme dan pembagian kerja akan menimbulkan akibat – akibat yang berpotensi  tak dapat dikendalikan; Kapitalisme menimbulkan usaha – usaha sosialisasi produksi; orang menjadi begitu saling tergantung, atau akan saling menghancurkan, dalam persaingan; Konflik masyarakat timbul dengan timbulnya kebutuhan untuk selalu memperbesar kapasitas produksi.
Keberadaan kota dari sudut pandang ekonomi disebabkan oleh adanya scale economies di dalam memproduksikan barang-barang dan jasa- jasa kebutuhan sehari-hari. Skala ekonomi merupakan keuntungan biaya rendah yang didapat dari perluasan atau ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan (dalam hal ini kota) dan merupakan salah satu cara untuk mendapat keuntungan biaya rendah (low cost advantage) demi menciptakan keunggulan bersaing[6].
Fungsi kota terutama adalah untuk memperlancar produksi dan pertukaran dengan dekatnya lokasi berbagai kegiatan ekonomi. Perhatian keberadaan kota adalah dengan melihat faktor “kedekatan” atau proximity yang secara ekonomi merupakan salah satu penyebab terciptanya kota. Dengan adanya kebutuhan lahan dalam proses produksi akan mempercepat perkembangan kota, serta pemenuhan tuntutan biaya transportasi yang lebih rendah. Pemusatan kegiatan atau aglomerasi dan pertukaran barang dan jasa di suatu wilayah akan menentukan besarnya kota (city size)[7].
Pengukuran aglomerasi menggunakan formula J.V. Henderson (1986), merupakan fungsi dari sarana modal setiap tenaga kerja, tingkat pendidikan tenaga kerja, hasil industri,  penduduk daerah metropolitan. Teori lain (D.Segal, 1976), menyebutkan bahwa urbanisasi merupakan fungsi dari modal,  tenaga kerja dan jumlah penduduk[8].
Selain faktor suplai sebagai faktor pendorong perkembangan kota yang terdiri dari skala ekonomi dan keunggulan komparatif aglomerasi, terdapat juga faktor permintaan atau faktor tarikan yaitu amenities atau fasilitas kenyamanan. Fasilitas kenyamanan dapat berupa pemerintah kota yang baik, fasilitas publik yang baik, rekreasi, lingkungan kota yang bersih, dan lain-lain.[9] Keberadaan suatu kota dapat diterangkan dari ketiga unsur, yaitu scale of economies, comparative advantage dan amenities.
 Aspek Empiris
Keberadaan faktor-faktor yang ada di dalam sebuah kota dari cara pandang teori dapat dibagi menjadi dua, yaitu aspek empiris dan normatif. Aspek empiris berbicara mengenai pemanfaatan tanah dan teori lokasi dan pertumbuhan kota.
Pemanfaatan tanah dilakukan sebagai faktor produksi utama seseorang menjalankan kegiatannya. Peran tanah sebagai faktor produksi memiliki kegunaan ganda (multitasking). Sehingga analisis keberadaannya didasarkan pada konsep kegiatan ganda dalam daerah. Pertimbangan pemilihan tanah adalah antara lain kondisi iklim mikro dan kedekatan pada daerah lain untuk kepentingan tertentu. Harga tanah, juga memegang peranan penting, karena harga dapat menentukan permintaan atas tanah serta mempengaruhi tingkat persaingan untuk mendapatkannya[10].
Preferensi terhadap tanah tertentu, berkaitan dengan kegiatan yang akan diwadahinya. Sehingga memunculkan pola penawaran sewa rendah untuk tanah yang tak begitu menarik, dan aras sewa yang tinggi karena tanah sangat bernilai. Kondisi ini dinamakan rent surfaces. Sedang keberadaan tanah untuk tujuan tertentu dinamakan sebagai rent gradient.
Permukiman dibangun untuk mendekati pasar, diistilahkan sebagai market based (pasar tenaga kerja, atau tempat kerja). Kegiatan perusahaan dan pemerintah di kota juga berorientasi pada pasar karena “hasil produksi perusahaanmemerlukan biaya tambahan bila jauh dan terdapat potensi rusak, sedang “jasa” pemerintah bila jauh kurang efisien.
Teori keberadaan tanah dan lokasi dikemukakan oleh Van Thunen[11], yang mencoba untuk menentukan tempat menanam yang paling efisien dari berbagai jenis tanaman serta pemanfaatan tanah yang dimilikinya. Dia berpendapat bahwa tanah harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sewa tertinggi. Sehingga pemanfaatan tanah yang baik adalah konsentris melingkari kota yang merupakan pasar.
Pola pemanfaatan tanah di kota bercirikan antara lain ditentukan oleh scale economies dan aglomerasi, seseorang akan lebih menyukai tempat yang dekat untuk berbagai kegiatan (kerja, sekolah, belanja, hiburan, dll) dan kondisi lingkungan sosial dapat menyebabkan seseorang mau mengeluarkan biaya lebih[12].
Teori lokasi serta pertumbuhan kota, mengemukakan mengenai sejarah serta kerangka dasar teoritis mengapa pememilihan tempat untuk menjalankan kegiatan dan alasan pengembangan pola tertentu di kota. Christaller menyatakan bahwa tanah yang produktif adalah yang mendukung pusat kota. Pembagian kegiatan kota dan desa dapat dipahami sebagai  pemakaian ekstensif tanah untuk pertanian di desa, dan tidak memunculkan ekonomi aglomerasi. Sedangkan kegiatan kota merupakan pemakaian intensif tanah dan yang sifatnya adalah ekonomi aglomerasi[13].
Teori yang dikemukakan Berry melihat kota sebagai sistem di dalam sistem kota. Yang menimbulkan konsep bahwa sebuah barang/jasa tidak dapat dijual pada daerah tertentu atau pada pusat kota karena batasan daya beli; Konsep ambang batas/ threshold. Barang/jasa tak dapat dijual di seluruh daerah karena keterbatasan kemampuan penjual; konsep struktur hierarki spatial, barang-barang pusat kota mungkin dapat dijual pada daerah-daerah antara.
Pakar lain (Muth) mengemukakan kemungkinan terjadinya perubahan ekonomi. Dengan meningkatnya sewa orang cenderung untuk bergerak ke daerah di luar kota (suburbanisasi). Produksi barang dan jasa di kota dapat dinyatakan dengan fungsi produksi dari Tanah, Tenaga Kerja, Modal, Teknologi dan Informasi[14].
Aspek Normatif
Aspek Normatif dibahas dengan soal yang selalu dihadapi masyarakat yaitu mencari kerja. Munculnya fenomena komuter yang merupakan perluasan teori perilaku konsumen. Konsumen melakukan kegiatan ekonomi, dengan memaksimumkan konsumsi rumah, barang-barang dan jasa-jasa lain yang dibatasi oleh anggaran dari penghasilan dan pengeluaran karena aktivitas commuting merupakan akumulasi biaya subyektif dan moneter (angkutan, biaya operasional kendaraan (bensin, pemeliharaan dan perbaikan).
Keberadaan penawaran tenaga kerja di kota dipengaruhi oleh besar, komposisi umur serta tingkat partisipasi penduduk kota. Besar penduduk kota dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi. komposisi umur tergantung pada tingkat kesuburan (fertilitas) dan migrasi. Tingkat partisipasi tergantung pada tingkat upah, tingkat pengangguran, komposisi umur dan jenis kelamin penduduk[15].
Klasifikasi kelompok angkatan kerja dibedakan menjadi tenaga kerja primer dan tenaga kerja sekunder. Yaitu yang aktif mencari dan bekerja serta yang bekerja pada waktu tertentu (kerja sambilan). Aspek yang dapat mengubah bentuk atau kedudukan fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu perubahan harga relatif tenaga kerja, perubahan teknologi, dan perubahan permintaan akan hasil produksi[16].
Pasar tenaga kerja kota datang dari sumber yang terpisah, dari daerah tertentu dan diminta oleh daerah tertentu. Hal ini terjadi karena kecenderungan untuk meminimumkan ongkos pergi pulang ke tempat kerja (commuting costs). Timbul keadaan yang dikenal sebagai “pasar tetangga” (neighborhood markets), di mana mereka yang bekerja ingin agar ongkos-ongkos pergi ke tempat kerja, jasa rumah, kualitas tetangga dan rekreasi serta belanja menjadi seimbang.
Beberapa aspek penting berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja adalah apabila variasi dalam tingkat upah berbagai daerah besar, maka orang akan bersedia untuk pergi dalam jarak yang relatif jauh sehingga makin besar pengeluaran untuk transpor dan informasi; makin rendah tingkat ketrampilan dan upah-upah, makin sedikit usaha pergi ke tempat kerja; makin besar konsentrasi penawaran pada suatu tempat, makin besar kecenderungan perusahaan berlokasi di tempat tersebut; dan makin besar konsentrasi permintaan terhadap tenaga kerja yang kurang terampil dan setengah terdidik pada suatu daerah tertentu makin besar pula variasi ongkos pergi ke tempat kerja antardaerah.
Permintaan akan permukiman berkaitan dengan pilihan tempat tinggal dan tempat bekerja[17]. Di negara-negara maju dengan penghasilan yang tinggi, elastisitas permintaan akan rumah relatif rendah. sebaliknya negara yang belum maju atau tingkat penghasilan rendah, elastisitas akan rumah relatif tinggi.  Keinginan untuk memiliki rumah dibatasi oleh tingkat penghasilan serta biaya pembangunan perumahan.
Masalah normatif lain berkaitan dengan kenyataan adanya perbedaan rasial dan latar belakang sosial, walau diusahakan untuk dihilangkan, tetapi masih ada dan menimbulkan permasalahan yang mempengaruhi dalam pilihan permukiman.
Aspek pengangkutan atau transportasi menimbulkan persoalan dalam pengaturan lalulintas dalam kota berkaitan dengan fasilitas (jalan, dan lain-lain) yang semakin lama tidak dapat lagi mendukung peningkatan jumlah kendaraan. Faktor –faktor[18]  yang perlu diperhatikan dalam masalah angkutan kota, adalah manusia dengan segala keberadaannya; yang kedua adalah sistem angkutan, termasuk di dalamnya prasarana angkutan (jenis angkutan), jalan, aparat pengatur lalulintas, rambu-rambu dan lain-lain teknologi yang diperlukan.
Menghadapi persoalan pemanfaatan jalan[19] diberikan beberapa usulan penanganan yaitu penerapan pajak khusus bila terdapat kemacetan serius dan terus-menerus, terutama diterapkan pada bensin yang dijual di dalam kota, agar orang yang bepergian ke kota akan berpikir dua kali karena tingginya biaya kemacetan; pembatasan kendaraan masuk jalan-jalan tertentu seperti yang dilakukan di Singapura (izin/stiker); pemasangan tarif meter elektronik “toll” pada beberapa jalan kota atau jalan raya; makin banyak kemacetan makin tinggi “toll”; dan jalur khusus untuk bis. 
Aspek Urbanisasi dan suburbanisasi[20], dibahas dalam kaitannya untuk mengatur ulang urbanisasi di negara-negara berkembang dilakukan secara tidak efektif di negara-negara berkembang dan sering diliputi oleh aspek poltik. Sebagian besar kebijakaan sifatnya parsial, tidak terkoordinir dan bahkan negatif.
Kebijakan terpadu terhadap tiap aspek masalah yang dihadapi kota, yaitu berkaitan dengan lahan dengan tataguna tanah (penelitian milik, penyusunan kembali rencana tataguna tanah, motivasi perubahan), penentuan lokasi pembangunan fisik proyek (tidak menyaingi usaha swasta, tidak merusak lingkungan, keseimbangan semua pihak mendapat kesempatan). Kebijakan permukiman dengan perumahan sehat dan murah (kredit, angsuran dan pajak), pemeliharaan rumah (insentif, pajak, prasarana), perbaikan lingkungan (insentif, bantuan). Kebijakan dalam kesempatan kerja dengan mendorong proyek padat karya (fasilitas kredit, keringanan pajak, lahan yang disediakan), pendidikan dan latihan (dengan fasilitas yang disediak, biaya murah, pedoman, penempatan, perlindungan). kebijakan angkutan kota dengan pembangunan sistem transportasi dan pengaturan. Kebijakan keuangan dengan keseimbangan keuangan pusat dan daerah dan sistem penagihan pajak terpadu. Kebijakan untuk aspek urbanisasi dalah dengan meningkatkan dan menciptakan proyek-proyek daerah luar kota.
            Pendekatan pengelolaan kota dan wilayah dapat dilihat dari tiga pilar yaitu secara ekonomi menguntungkan, ramah terhadap lingkungan dan secara sosial politik diterima oleh masyarakat serta sensitif terhadap budaya.

Kesimpulan
Keberadaan sebuah kota perlu dilihat dari aspek ekonomi, karena kota merupakan pemusatan kegiatan atau konsentrasi ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi merupakan gabungan atau fusi dari ketiga unsur, yaitu scale of economies, comparative advantage dan amenities. keberadaan kota sangat dipengaruhi oleh faktor “kedekatan” atau proximity yang secara ekonomi merupakan salah satu penyebab terciptanya kota.
Unsur pembentuk keberadaan kota dari aspek ekonomi terdiri dari aspek empiris yaitu tataguna pemanfaatan tanah/lahan, dan lokasi- pertumbuhan kota; Serta aspek normatif yang terdiri dari kesempatan kerja dan tenaga kerja, masalah permukiman, latar belakang sosial komunitas masyarakat, transportasi, keuangan kota, urbanisasi-suburbanisasi serta permasalahan kota lainnya.

Daftar Pustaka
Dahlan, Endes. 2011, Kota Kebun Bernuansa Hutan Kota, http:/ staff.IPB. ac.id
Fujita, Masahisa. 1989, Urban economic theory Land use and city size, University of Pennsylvania Cambridge University Press, Cambridge
Gozali, Hendry. 2009, Analisis industri, FE UI, universitas indonesia, Depok
Sadyohutomo, Mulyono, 2008, Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan, PT Bumi Aksara, Jakarta
Yunus, Hadi Sabari. 2008 Dinamika Wilayah Peri Urban (Determinan Masa Depan Kota), Pustaka Pelajar, Yogyakarta



[1] Halaman 1 - ekonomi perkotaan di mana dibicarakan analisis ekonomi terhadap persoalan – persoalan yang dihadapi oleh kota dalam perkembangannya. Diharapkan agar soal – soal tersebut dapat dipecahkan secara rasional dengan menerapan ilmu ekonomi terhadapnya. Dapatlah diduga sejak semula, bahwa usaha ini sangat sukar oleh karena sifat hakiki kota. Kota merupakan konsentrasi kegiatan tidak saja ekonomis, melainkan politik, sosial, hukum, budaya dan lain-lain, dalam suatu tata ruang tertentu.
[2] Halaman 1 - Hubungan dalam tata ruang ini (spatial relationships) terjadi dalam dan antarkota dan sifatnya unik. Berbagai faktor seperti pasaran tanah, kesempatan kerja, pendapatan yang senjang, pasaran rumah, kenyataan adanya golongan pribumi dan nonpribumi, transportasi dan lalulintas kota, perpajakan dan keuangan di kota-kota, menimbulkan dampak terhadap lingkungan kota berua kemacetan-kemacetan di segala bidang (congestions) dan pencemaran (pollutions).
[3] halaman 2 - Pandangan liberal dan konservatif pada hakikatnya bertolak pangkal pada hipotesis fundamental yang sama tentang kenyataan sosial. Analisis masalah sosial dimulai dari pandangan bahwa masyarakat memiliki lembaga – lembaga serta hubungan – hubungan tertentu. Semua ini dianggap sudah ada; dari sini dibentuk postulasi dasar tentang perilaku satuan – satuan pengambil keputusan, seperti rumah tangga, pekerja, atau badan – badan usaha serta cara – cara mereka menyesuaikan diri dengan lembaga – lembaga tersebut. Dalam hal ini perorangan bebas memaksimumkan kesejahteraannya dalam batasan – batasan tertentu.
[4] halaman 3 - Pandangan dari orang-orang liberal
[5] halaman 3 - Pandangan  radikal berpokok pada hipotesa tentang masyarakat
[6] Halaman 4 - sebenarnya adanya kota itu disebabkan scale economies di dalam memproduksikan barang – barang dan jasa – jasa kebutuhan sehari – hari. Berkembang adanya comparative advantage; orang pada suatu waktu dapat memproduksikan lebih murah barang – barang dan jasa – jasa pada suatu tempat tertentu sehingga menarik tenaga kerja ke daerah – daerah yang secara regional berbeda kondisi alamiahnya. Hal ini mempengaruhi produksi, kegunaan serta ongkos antardaerah dalam perdagangan.
[7] halaman 5 - Dengan demikian fungsi kota pada hakikatnya memperlancar produksi dan pertukaran dengan dekatnya lokasi berbagai kegiatan ekonomi. Jadi faktor “kedekatan” atau proximity merupakan salah satu penyebab terciptanya kota; industri – industri memerlukan lahan sedang tanah terbatas, sehingga pemanfaatan masukan lain makin meningkat yang meninggikan rasio masukan lain dengan tanah, yang semuanya makin mempercepat perkembangan kota karena tuntuan pemanfaatan ongkos angkutan serta pertukaran yang relatif rendah ini. Sekaligus menentukan besarnya kota (city size).
[8] halaman 5 - J.V. Henderson (Efficiency of Resource Usage and City Size. Jurnal of Urban Economics 19 (1986), hal 47 – 90):
q = f (k+, e+, Q+, N+)
di mana
q = hasil setiap tenaga kerja dalam industri tertentu
k = sarana modal setiap tenaga kerja
e = tingkat pendidikan tenaga kerja
Q = hasil industri
N = penduduk daerah metropolitan
Pengukuran lain melalui urbanisasi yang dikemukakan oleh D.Segal (“Are There Returns to Scale in City Size, “ Review of Economics and Statistics 58 (1976), hal 39-50), yaitu :
G = f (K,L,N)
G = hasil daerah metropolitan
K = modal daerah metropolitan
L = tenaga kerja daerah metropolitan
N = penduduk daerah metropolitan
[9] halaman 5 - Apabila “scale of economies” dan “comparative advantages” (“aglomerasi”) merupakan faktor – faktor suplai (yang menghasilkan sesuatu atau yang mendorong) maka faktor permintaan (daya tarikan) yang menyebabkan perkembangan kotai tu adalah faktor amenities, yaitu hal-hal yang ada di dalam kota yang menarik calon warga, misalnya pemerintah kota yang baik, fasilitas publik yang baik, rekreasi banyak, tidak terdapatnya pencemaran kota, dan lain-lain. Jadi kalau kota adalah wadah tempat tinggal/permukiman kesempatan kerja dan kegiatan usaha, serta kegiatan pemerintah, dan lain-lain, maka mengapa timbul kota dapat diterangkan dari ketiga unsur di atas, yaitu scale of economies, comparative advantage dan amenities.
[10] Halaman 16 - tanah memiliki kegunaan ganda. Oleh karena analisis harus didasarkan pada konsep kegiatan ganda dalam suatu daerah. Orang selalu ingin memilih tanah yang baik dengan iklim yang baik, dekat pada daerah lain untk kepentingan tertentu. Dalam hal ini harga tanah memegang peranan penting. Harga menentukan permintaan atas tanah serta mempengaruhi intensitas persaingan untuk mendapatkan tanah.
Ada kegiatan yang membutuhkan tanah yang luas sehubungan denan nilai hasil produksi serta kebutuhan akan ongkos transfer yang rendah.
[11] Halaman 21 - Van thunen mengemukakan bagaimana menentukan tempat menanam yang paling efisien berbagai tanaman serta pemanfaatan tanah yang dimilikinya. Tanah harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sewa tertinggi. Bentuk pemanfaatan tanah itu konsentris melingkari kota yang merupakan pasar.
[12] Halaman 23 - Pola pemanfaatan tanah di kota mempunyai ciri: Pemanfaatan tanah ditentukan oleh scale economies dan aglomerasi; Orang lebih suka pada tempat yang dekat pada semua kegiatan (kerja, sekolah, belanja, hiburan, dll) ongkos angkut tergantung jarak dari berbagai fasilitas kenyamanan (amenities); Kondisi lingkungan sosial dapat menyebabkan seseorang mau mengeluarkan biaya lebih.
[13] Halaman 40 - teori Christaller ialah bahwa tanah yang produktif mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karna untuk berbagai jasa penting harus disediakan tanah/lingkungan sekitar.
1.     Hanya ada 2 kegiatan yaitu kegiatan kota dan desa
2.     Kegiatan desa yaitu pemakaian ekstensif tanah untuk pertanian, tidak ada ekonomi aglomerasi
3.     Kegiatan kota merupakan pemakaian intensif tanah dan sifatnya ekonomi aglomerasi
4.     Mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut saling membutuhkan hasil kegiatan masing-masing
5.     Kualitas tanah sama dan ongkos transfer dan proporsional dengan jarak
6.     Kegiatan desa dan permintaan terhadap hasil kota berdistribusi yang sama
[14] Halaman 43 - produksi barang-barang dan jasa di kota dapat dinyatakan dengan fungsi produksi
Q = f (Tanah, Tenaga Kerja, Modal, Teknologi dan Informasi)
[15] Halaman 65 - Segi penawaran tenaga kerja di kota tergantung pada besar, komposisi umur serta tingkat partisipasi penduduk kota. Besar penduduk kota tergantung pada kelahiran, kematian, serta migrasi neto. komposisi umur tergantung pada tingkat kesuburan (fertilitas) dan migrasi. Tingkat partisipasi tergantung pada tingkat upah, tingkat pengangguran, komposisi umur dan kelamin penduduk.
Pada hakikatnya kelompok angkatan kerja dapat dibedakan ke dalam: (1) tenaga kerja primer dan (2) tenaga kerja sekunder. tenaga kerja primer merupakan mereka yang diharapkan secara tetap berada dalam angkatan kerja; mereka bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Kelompok sekunder adalah mereka yang secara tertentu (kerja sambilan) menjadi anggota angkatan kerja.
[16] halaman 67 - Ada 3 hal yang dapat mengubah bentuk atau kedudukan fungsi permintaan tenaga kerja, yaitu (1) perubahan harga relatif tenaga kerja, (2) perubahan teknologi, dan (3) perubahan permintaan akan hasil produksi.
[17] halaman 75 – Di negara-negara maju dengan penghasilan yang tinggi, elastisitas permintaan akan rumah relatif rendah. sebaliknya negara yang belum maju atau tingkat penghasilan rendah, elastisitas akan rumah relatif tinggi.Keinginan untuk memiliki rumah dibatasi oleh tingkat penghasilan serta biaya pembangunan perumahan.
[18] halaman 89 - Berbagai variabel yang perlu diperhatikan dalam masalah angkutan kota ini, ialah:
1.     unsur manusia dengan segala hal- ikhwalnya; manusia dalam kesatuan merupakan penduduk kota. Ini harus diteliti jumlah perkembangannya. Selanjutnya penduduk berpenghasilan yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, angkutan kendaraan, dll
2.     sistem angkutan, termasuk di dalam prasarana angkutan (jenis angkutan), jalan, aparat pengatur lalulintas, rambu-rambu dan lain-lain teknologi yang diperlukan.
[19] halaman 94- metode untuk membagi pemanfaatan jalan:
1.     diperlukan pajak khusus bila terdapat kemacetan serius dan terus-menerus, terutama diterapkan pada bensin yang dijual di dalam kota, agar orang yang bepergian ke kota akan berpikir dua kali karena tingginya biaya kemacetan;
2.     membatasi kendaraan masuk jalan-jalan tertentu seperti yang dilakukan orang di Singapura (izin/stiker);
3.     beberapa jalan kota atau jalan raya di-“meter”secara elektronik dan di pasang “toll”. dalam hal ini “ toll” adalah sama dengan “ eksternal diseconomies”; makin banyak kemacetan makin tinggi “toll”.
4.     di beberapa negara untuk menghindari kemacetan, bis diberi jalur khusus
[20] halaman 113 - Brian J.L. Berry mengatakan bahwa rencana-rencana untuk mengatur ulang urbanisasi di negara-negara berkembang dilakukan secara tidak efektif di negara-negara berkembang dilakukan secara tidak efektif dan sering diliputi oleh aspek poltik. Kebanyakan kebijaksanaan sifatnya parsial, tidak terkoordinir  dan bahkan negatif.

No comments:

Ads Inside Post