Yudha Pracastino Heston
Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Permukiman
Jl. Solo No.165 Yogyakarta. Telp/fax (0274) 555205/546978
Email: pracastino@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian tahapan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), telah dilakukan untuk mengukur kinerja program Pamsimas dari tahapan input, proses dan output. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memaparkan distribusi frekuensi evaluasi program. Program dinilai berdasarkan efektifitas tahapan, menggunakan perbandingan antara waktu berdasarkan pedoman dibandingkan dengan waktu berdasarkan survey terhadap masyarakat penerima manfaat, pemangku kepentingan di daerah serta pengelola Pamsimas. Dari penilaian tahapan pelaksanaan program Pamsimas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, kinerja berdasarkan input kegiatan telah efektif, kinerja penyediaan waktu untuk melaksanakan program Pamsimas sudah cukup, terutama untuk kegiatan konstruksi. Sedangkan untuk proses pemberdayaan dalam program Pamsimas, perlu untuk mendapat perhatian. Serta output kegiatan Pamsimas belum dapat membangkitkan usaha ekonomi.
Kata Kunci: air minum, sanitasi, masyarakat , kinerja, waktu
ABSTRACT
Study of the Water Supply and Sanitation Community Based (PAMSIMAS) program phases; have been conducted to measure the performance of the PAMSIMAS program stage (input, process and output).The analysis was done using descriptive statistics to describe the frequency distribution of program evaluation. The assessment of program phase’s effectiveness, using a comparison between times of guideline compared with the time based on a survey of beneficiary communities, local stakeholders and PAMSIMAS managers. From the assessment phase of the program PAMSIMAS, Performance based activities have been effective input, it can be concluded that in general, providing time to implement the program PAMSIMAS is enough, especially for construction activities. As for the process of empowerment in PAMSIMAS program, need to get more attention. output activities PAMSIMAS yet to generate economic enterprises.
Keywords: drinking water, community, phase, time, assessment
PENDAHULUAN
Salah satu program pemerintah, terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat adalah program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Pamsimas merupakan program dan aksi nyata pemerintah dan masyarakat dengan dukungan Bank Dunia (Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di tingkat masyarakat, 2009). Program mulai dinegosiasi oleh pemerintah dan Bank Dunia pada tahun 2006. Sedangkan Pamsimas sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2008, dengan daerah sasaran meliputi 3960 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah lokasi sasaran di setiap kabupaten/kota rata-rata 36 desa/kelurahan selama periode proyek tahun 2008 sampai dengan tahun 2013(Pedoman Pelaksanaan Pamsimas di tingkat masyarakat, 2009).
Kegiatan Pamsimas melibatkan seluruh masyarakat dengan pendekatan yang digunakan adalah “demand responsive program”. Hal ini terlihat dalam mekanisme penyaluran program, yaitu masyarakat membuat pernyataan minat secara tertulis dalam sebuah Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Pamsimas (SPMKP). Tujuan dari program (Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, 2009). ini adalah untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015, yakni sekitar 70 juta jiwa untuk cakupan pelayanan sanitasi dan 36 juta jiwa untuk cakupan pelayanan air minum di daerah pedesaan (Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas, 2009). Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi.
Executive Agency Pamsimas (satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mengemukakan kesulitan dari pelaksanaan program, yaitu munculnya dua dikotomi yaitu program dan proyek. Kedua aspek ini berpengaruh terhadap pertanyaan, seberapa tepat jangka waktu yang diberikan untuk program PAMSIMAS (tahapan sosialisasi, pemicuan, dan seterusnya), apakah dalam jangka waktu tersebut cukup dalam 1 tahun anggaran?
Berdasarkan pengalaman empiris pelaku pelaksana kegiatan tersebut, maka aspek penting yang dikaji dalam pelaksanaan Pamsimas, berkaitan manajemen waktu pelaksanaan program pemberdayaan, yang terbatas pada tahun anggaran. Hal ini penting, mengingat program Pamsimas memiliki prinsip pendekatan, antara lain berbasis masyarakat dan partisipasif, dalam ruang lingkupnya memasukkan aspek pemberdayaan dan peningkatan perilaku, yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan manajemen waktu konstruksi. Sehingga pertanyaan penelitian untuk kajian ini adalah: bagaimana kinerja program PAMSIMAS, dilihat dari pelaksanaan kegiatan mulai tahap input, proses sampai outputnya pada lokasi studi? Dalam kaitan inilah ditentukan tujuan makalah, adalah untuk memetakan kinerja input, proses dan output program Pamsimas.
DASAR TEORI
Kajian terhadap pengelolaan Pamsimas yang dilakukan, menggunakan pelaksanaan program dari tahun 2008 sampai 2009 sebagai obyek penelitian, penelitian dilaksanakan pada tahun 2010. Spesifikasi kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:
 |
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Rancangan penelitian untuk evaluasi input, proses, dan output dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis statistik deskriptif, serta diperkuat menggunakan analisis kualitatif, dengan perincian sebagai berikut:
· Input menyangkut ketenagaan, dana dan sarana prasarana yang telah dipersiapkan untuk mencapai keefektifan waktu pelaksaan program pamsimas di lokasi kegiatan
· Proses menyangkut frekuensi waktu yang terlaksana untuk kegiatan persiapan, perencanaan, implementasi sampai tahap evaluasi dan monitoring kegiatan, serta partisipasi masyarakat di setiap tahap kegiatan
· Output menyakut: Pencapaian niai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari segi: ekonomi, sosial dan lingkungan.
METODOLOGI
Populasi dan Sampel
Sampel kajian dibagi menjadi tiga pihak pelaksana program yang terdiri dari:
1) Masyarakat
Dengan besar sampel berdasarkan wilayah kota/kabupaten:
a. Kota Kupang: 64 KK
b. Kabupaten Tasikmalaya: 64 KK
c. Kota Banjar: 64 KK
Pengambilan sampel acak dengan rancangan Cluster Proportional to Population Size diakukan dengan cara:
a. Membagi daerah Penelitian kabupaten atau kota yang masuk dalam program Pamsimas ke dalam Klaster Kecamatan yang diambil secara acak, kemudian dari klaster kecamatan akan diturunkan ke tingkat desa, yaitu:
· Kota Kupang: 3 desa dari 2 kecamatan
· Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya: 3 desa dari setiap kota atau kabupaten
b. Menetapkan jumlah klaster yang akan dipilih atas dasar kesatuan analisis sampel yang dikehendaki yaitu dari kecamatan ke desa.
Tabel 1. Teknik Pengambilan Sampel dengan Klaster
| Kota Kupang | Kabupaten Tasikmalaya | Kabupaten Banjar | |||
| Kecamatan | Desa | Kecamatan | Desa | Kecamatan | Desa |
| Alak | Nunbaun Sabu | Bantarkalong | Wakap | Karang Intan | Awang Bangkal Barat |
| Maulafa | Naikolan. | Cigalontang | Cidugaleun | Mataraman | Lok Tamu |
| Oebobo | Liliba | GN Tanjung | Cinunjang | Simpang Empat | Sungkai Baru |
2) Tim pelaksana program: yaitu seluruh petugas yang berada dalam program Pamsimas di 3 wilayah tersebut digunakan sebagai informan penelitian. Dengan jumlah maksimal sampel fasilitator 10 orang.
3) Pemangku kepentingan di daerah penelitian.
Metode Analisa Data
Tahap input, proses, dan output menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan membandingkan proporsi antar variabel. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi serta mendeskripsikan kegiatan Pamsimas dari segi input, proses maupun output pada pengelola maupun masyarakat. Hasil analisis kuantitatif didukung dengan analisis kualitatif terutama untuk efektifitas waktu dari tim penyelenggara dan mengukur tanggapan atau respon pemangku kepentingan Pamsimas menggunakan penelitian kualitatif dengan metode FGD (focus group discussions).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data kuantitif yang dibahas merupakan kompilasi data dari kuesioner, terdiri dari tahapan kegiatan, yaitu input, proses dan output.
A. Tahap Input
Pada tahapan input kegiatan, dilakukan analisis terhadap pengelola kegiatan yang terdapat di masyarakat tingkat desa. Yaitu tenaga konsultan pendamping, yang terdiri dari pendamping teknik, kesehatan dan pemberdayaan; perangkat desa yang terlibat program Pamsimas; lembaga pengelola program Pamsimas di masyarakat. Analisis juga dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat program Pamsimas di tiga lokasi penelitian, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Banjar.
Analisis penelitian terhadap masyarakat dan pengelola ditujukan untuk dapat merumuskan input kegiatan program Pamsimas yang terdiri tenaga, sarana dan dana di lokasi penelitian.
Karakteristik Pengelola
1. Status usia pengelola
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar pengelola berada pada usia produktif. Hal ini membuktikan bahwa input pengelola secara usia dapat dikatakan sudah optimal, mendekati 100 % produktif (96,10%). Keberadaan program Pamsimas dilihat dari usia pengelola menunjukkan adanya upaya pemerataan pekerjaan dan ekonomi dari pemerintah.
2. Status jenis kelamin pengelola
Pengelola Pamsimas di lokasi penelitian masih didominasi oleh kaum laki – laki. Sebesar kurang lebih 75% berjenis kelamin laki – laki. Keterwakilan perempuan dalam pengelolaan Pamsimas sudah cukup besar, namun akan lebih baik lagi jika prosentase perempuan ditambah, karena dari penelitian ditemukan sebagian besar pengguna air Pamsimas adalah perempuan.
3. Status pendidikan pengelola
Latar belakang pendidikan pengelola program Pamsimas, dari tim pendamping atau fasilitator adalah dominan tamat perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan ketentuan panduan Pamsimas. latar belakang pengelola di luar fasilitator didominasi lulusa SLTA, namun masih terdapat juga latar belakang pendidikan yang dibawahnya. Latar belakang pendidikan menjadi salah satu indikator kapasitas pengembangan program dilihat dari sumber daya manusia.
4. Status kedudukan pengelola dalam program
Kedudukan pengelola program Pamsimas, dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah aparat desa, kedua adalah lembaga yang ada di masyarakat (Lembaga Keswadayaan Masyarakat-LKM), dan ketiga adalah tenaga pendamping atau fasilitator (Tim Fasilitator Masyarakat – TFM). Responden dari penelitian sebagian besar berkontribusi sebagai bagian dari lembaga yang ada di masyarakat.
5. Status lama menjabat pengelola dalam program
Dari hasil penelitian ternyata setelah program berjalan hampir 3 tahun, pengelola yang menangani program Pamsimas, terdapat 40 % nya baru (atau menjadi pengelola di bawah satu tahun). Hal ini disayangkan, terutama untuk tenaga fasilitator masyarakat yang dituntut dapat memahami karakteristik masyarakat binaan mereka.
6. Status pekerjaan lain selain mengelola program Pamsimas
Pengelola Pamsimas sebesar 30% menggantungkan hidup dari kegiatan program Pamsimas. Peluang ini perlu dilihat dan ditindaklanjuti, dengan menjadikan kegiatan program Pamsimas sebagai kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi.
Secara umum karakteristik pengelola Pamsimas adalah berada pada usia dewasa produktif, berjenis kelamin laki-laki, lulusan perguruan tinggi, menjadi anggota LKM, menangani program lebih dari satu tahun, dan tidak memiliki pekerjaan lain selain mengelola Pamsimas.
Karakteristik masyarakat
Input program yang berasal dari karakteristik masyarakat berasal dari tenaga, sarana, dana (pendapatan dan pengeluran), di kelompokkan menjadi status sosial ekonomi yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kekayaan.
1. Status pendidikan masyarakat di lokasi Pamsimas
Sebagian besar responden (71%), memiliki status pendidikan rendah. Hal ini mengindikasikan, bahwa di kota, kepedulian untuk melanjutkan sekolah masih lebih baik dari pada di daerah Kabupaten. Kabupaten Tasikmalaya yang berada di pulau Jawa, di lokasi penelitian ditemukan kurangnya responden berpendidikan lanjut, sehingga dapat diindikasikan bahwa pembangunan manusia di pulau jawa belum merata. Ketersediaan sarana pendidikan yang belum merata, juga dapat menjadi salah satu indikasi perbedaan status pendidikan dari responden, yaitu di kabupaten masih lebih sulit untuk mencari pendidikan lanjutan maupun tinggi
2. Status pekerjaan masyarakat di lokasi Pamsimas
Sebagian besar responden (83%) memiliki pekerjaan dengan menggunakan tenaga dan pikiran. Di Kota Kupang di temukan banyak responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dipahami karena kota adalah pusat kegiatan, di mana kantor pemerintahan terdapat di dalamnya. Selain itu kota juga digunakan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga karyawan swasta ada terdapat di kota.
3. Status penghasilan masyarakat di lokasi Pamsimas
Upah minimum provinsi Jawa barat adalah Rp.568.193,39, UMP provinsi Kalimantan Selatan adalah Rp.1.024.500,00 dan UMP. Provinsi NTT adalah Rp.650.000,00. Kabupaten Tasikmalaya memiliki prosentase responden terbesar yaitu di atas dua kali UMP. Kabupaten Banjar memiliki prosentase terbesar pada kisaran di atas dan sama dengan UMP sampai dua kali UMP. Sedangkan Kota Kupang sebagian besar responden berada di bawah UMP.
4. Status kepemilikan masyarakat di lokasi Pamsimas
Responden penelitian sebagian besar memiliki kecukupan dalam hal primer. Di lokasi penelitian, ketiganya memiliki lebih dari 75% responden yang cukup dalam kebutuhan primer. Kecukupan dalam kebutuhan primer (memiliki rumah) tidak dapat menjadi satu faktor yang berdiri sendiri untuk menentukan tingginya status sosial ekonomi. Kepemilikan rumah sebagai kebutuhan primer sangat dimungkinkan merupakan hasil warisan.
Secara umum responden di lokasi penelitian, menurut status sosial ekonomi dari aspek pendidikan berada di status bawah (berpendidikan dasar), bekerja dengan menggunakan lebih banyak tenaga, memiliki kecenderungan penghasilan lebih dari UMP sampai dua kali UMP dan kebutuhan primernya tercukupi bahkan lebih.
B. Tahap Proses
Pengelola
Analisis untuk mengetahui jangka waktu yang tepat atau efektif, dilakukan berdasarkan persepsi, pengetahuan dan pengalaman dari pengelola program, yang terdiri dari fasilitator, perangkat desa, dan pengurus lembaga sektor air dan sanitasi di masyarakat. Waktu ideal bagi pengelola program, kemudian dibandingkan dengan waktu yang disediakan pada pedoman umum Pamsimas.
Tabel 2. Jadwal Implementasi Pamsimas dan Status Efektifitas
| No | Tahapan | Waktu berdasarkan pedoman | Berdasarkan survey | | Status Efektifitas | ||||
| Bulan | Minggu | Kurang Efektif (%) | Efektif (%) | ||||||
| I | Persiapan | | |||||||
| 1 | Sosialisasi Nasional | 1 bulan | | | | | | ||
| 2 | Sosialisasi Provinsi | 1 bulan | | | | | | ||
| II | Perencanaan | | |||||||
| 3 | Koord sektrl Kab/Kota | 1 bulan | | | 180 | hari | 42,9 | 57,1 | |
| 4 | Longlist Ds/Kel | 1 bulan | | | 90 | hari | 72,7 | 27,3 | |
| 5 | Sosialisasi Kab/Kota | 1 bulan | | | 1 | hari | 16,7 | 83,3 | |
| 6 | Sosialisasi Ds/Kel | 1 bulan | | | 7 | hari | 35,3 | 64,7 | |
| 7 | Minat masy (SPKMP) | 1 bulan | | | 5 | hari | 23,1 | 76,9 | |
| 8 | Verifikasi minat masy | 1 bulan | | | 30 | hari | 11,8 | 88,2 | |
| 9 | Ds/Kel lks Pamsimas | 2 bulan | | | 300 | hari | 75,0 | 25,0 | |
| 10 | MPA-PHAST | 1 bulan | | | 30 | hari | 36,8 | 63,2 | |
| 11 | Master Design WSSE | 1 bulan | 1 | minggu | | hari | - | - | |
| 12 | Penyusunan ProAksi | 1 bulan | 2 | minggu | 12 | hari | 49,0 | 51,0 | |
| 13 | Pemicuan dng CLTS | 2 bulan | 2 | minggu | 120 | hari | 26,9 | 73,1 | |
| 14 | Mbl prb perilaku BAB | 2 bulan | 2 | minggu | 8 | hari | 34,8 | 65,2 | |
| 15 | Srtf prb perilaku BAB | 1 bulan | 2 | minggu | 120 | hari | 36,8 | 63,2 | |
| 16 | Pendirian LKM | 1 bulan | | | 1 | hari | 1,8 | 98,2 | |
| 17 | GugustugasLKM (TKM) | 1 bulan | 1 | minggu | 1 | hari | 11,1 | 88,9 | |
| 18 | Explorasi kontrbs masy | 4 bulan | | | 60 | hari | 22,2 | 77,8 | |
| 19 | Pemilihan Opsi RKM | 1 bulan | 2 | minggu | 7 | hari | 17,4 | 82,6 | |
| 20 | Pleno Opsi RKM | 1 bulan | 2 | minggu | 1 | hari | 21,7 | 78,3 | |
| 21 | Penyusunan RKM | 1 bulan | 1 | minggu | 30 | hari | 27,3 | 72,7 | |
| 22 | Pleno RKM | 1 bulan | | | 1 | hari | 0 | 100 | |
| III | Implementasi | | |||||||
| 23 | Plth di masyarakatt | 1 bulan | | | 1 hari | 9,6 | 90,4 | ||
| 24 | Konstruksi WSS | 6 bulan | | | 60 hari | 4,0 | 96,0 | ||
| 25 | Keg Kesehatan | 6 bulan | | | 14 hari | 0 | 100,0 | ||
| 26 | Penyiapan Bdn Pengelola | 2 bulan | | | 1 hari | 3,8 | 96,2 | ||
Keterangan: kriteria efektif-tidak efektif didapat dari survey terhadap pelaksana program, jika waktu yang dinyatakan kurang dari waktu pedoman maka diklasifikasikan sebagai efektif, sedangkan jawaban waktu melebihi waktu pedoman maka diklasifikasikan sebagai tidak efektif.
Untuk mendapatkan jangka waktu yang tepat pada jadwal implementasi Pamsimas, perhatian ditujukan pada angka antara waktu dengan jawaban tidak efektif lebih dari 25% dan 50%. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa pada pelaksanaanya, kebutuhan waktu lebih banyak daripada yang dianjurkan, menurut pedoman umum Pamsimas. Hasil kegiatan program Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berupa angka prosentase jangka waktu yang tepat atau efektif di tiga kabupaten/ kota lokasi penelitian terdiri dari tiga tahap besar yang diurai menjadi dua puluh enam kegiatan. Tiga tahap besar adalah tahap persiapan, perencanaan dan implementasi.
Untuk tahap persiapan yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu sosialisasi nasional dan provinsi, dalam tahap ini, tidak dapat dilakukan penelitian karena unit observasi dan analisis ada di kota/kabupaten, sehingga penelitian efektifitas jangka waktu di tahapan ini tidak dapat diukur. Hasil dari penelitian terhadap tahapan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.
Analisis:
Semua tahapan yang masuk kategori tidak efektif, berada pada tahap perencanaan dan sebagian besar pada kegiatan pemberdayaan. Pembahasan per tahap kegiatan dilakukan untuk menemukan masalah dan solusi penyelesaiannya. 10 tahap tersebut adalah sebagai berikut:
1. Koordinasi sektoral kabupaten/kota
Pada kegiatan koordinasi sektoral kota/kabupaten, dilaksanakan oleh seluruh pemangku kegiatan Pamsimas seperti TKK, DPMU, DPIU-Satker, Pokja AMPL, dan sektor lain terkait, dengan keluaran: strategi pencapaian kinerja proyek tingkat kabupaten/kota, komponen kegiatan, kategori pembiayaan, tugas dan kewajiban masing-masing sektor, dan pelaksanaan seleksi administrasi desa/kelurahan yang dinilai layak.
Dari hasil penelitian melalui kuesioner, waktu untuk kegiatan koordinasi sektoral kota/kabupaten dianggap masih kurang efektif karena responden memberikan nilai 42%, hal ini disebabkan karena:
a. Pedoman umum hanya memberikan batasan waktu satu bulan, namun tidak menetapkan kegiatan yang perlu dilakukan atau dikoordinasikan dalam waktu satu bulan.
b. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di tiga lokasi penelitian ditemukan bahwa:
1) Keterlibatan sektor lingkungan hidup (badan/dinas lingkungan hidup) belum terjadi. Misalnya di Kabupaten Banjar ketidak terlibatan sektor lingkungan hidup dikuatirkan di kemudian hari akan mengurangi suplai air bersih, terkait berkurangnya luas hutan yang ada.
2) Adanya sedikit kebingungan, pihak mana yang harus mengundang rapat. Sebaga instansi yang sifatnya koordinatif tugas harusnya berada di Bappeda, tetapi dalam pedoman pihak Pekerjaan Umum yang lebih memiliki wewenang.
Sebagai langkah untuk mengefektifkan waktu, perlu dilakukan strukturisasi agenda dari tiap pertemuan dalam satu bulan sehingga tercipta kegiatan antar sektor yang koordinatif, dengan memberikan wewenang pada Bappeda untuk mengoordinasikan kegiatan.
2. Longlist kabupaten/kota
Penyusunan daftar panjang/long list merupakan tahap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK), dengan sasaran seluruh desa/kelurahan yang memenuhi kriteria. Keluaran dari kegiatan ini adalah daftar panjang desa/kelurahan yang berisi desa-desa yang memenuhi kriteria program.
Waktu pembuatan longlist berdasarkan hasil penelitian masih dianggap kurang tidak efektif sebesar 72,7%. Angka ini dapat dimaknai sebagai adanya kebutuhan desa atau program yang ingin dimasukkan dalam kegiatan Pamsimas yang tidak dapat diakomodasi. Untuk meningkatkan efektifitas, dapat dilakukan pengaturan waktu pemasukkan daftar panjang dengan memberikan peringatan ulang berkala bagi pihak yang akan mengajukan desa ke dalam daftar.
3. Sosialisasi desa/kelurahan lokasi pamsimas
Sosialisasi Pamsimas di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh aparat desa/kelurahan (narasumber: DPMU dan/atau PMAC). Sasaran: Kelompok/pelaku program CDD yang telah masuk di desa/kelurahan, misal (PPK: UPK, TPK, FD; P2KP: BKM, UP, KSM), perwakilan seluruh komponen masyarakat desa/kelurahan. Keluarannya berupa pemahaman mengenai prinsip, pendekatan dan ketentuan program Pamsimas di tingkat desa/kelurahan.
Walau sosialisasi dianggap efektif jika dilaksanakan dalam suatu waktu (satu hari), dan sudah terselenggara, tetapi tidak atau belum diketahui dampak dari sosialisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tahapan sosialisasi desa/kelurahan memiliki nilai 35,3% hal ini, menunjukkan bahwa batasan waktu satu bulan, yang tidak diberi rincian kegiatan yang harus dilakukan memberi hasil munculnya ketidakefektifan pelaksanaan tahapan kegiatan.
Keterlibatan fasilitator dalam tahapan sosialisasi desa/ kelurahan, perlu diperhatikan misalnya dengan pengetahuan mereka, kemudahan akses informasi juga termasuk keterlibatan dengan kegiatan pemberdayaan lain, dapat meningkatkan kapasitas pengelola.
4. Penetapan desa/keluarahan ikut serta Pamsimas
Penetapan desa/kelurahan lokasi Pamsimas dilaksanakan oleh TKK dan Bupati/Walikota. Keluaran: Surat keputusan Bupati/Walikota tentang desa/kelurahan lokasi Pamsimas. Dari hasil penelitian terdapat nilai ketidakefektifan sebesar 75%, hal yang perlu diteleti lebih lanjut adalah apakah ada hubungan langkah ini dengan langkah tahapan pembuatan longlist desa/kelurahan. Karena kondisi ini dapat terjadi karena ketidakpuasan pihak tertentu karena kebutuhan mereka untuk memasukkan desa atau program mereka tidak dapat terakomodasi.
5. MPA-PHST
Langkah identifikasi masalah dan analisa situasi (IMAS), merupakan langkah awal perencanaan partisipatif yang akan menggali kondisi saat ini terkait akses air minum, sanitasi, perilaku kesehatan dan sanitasi; permasalahan dan potensi sumber daya. Tahapan ini dilakukan dengan metode MPA-PHAST.
Penelitian menunjukkan tingkat ketidakefektifan yang perlu diperhatikan, yaitu sebesar 36,8%, hal ini disebabkan karena:
a. Partisipasi di suatu daerah, bisa tidak diperhitungkan atau salah dalam mendefinisikan karena banyak pihak lebih mendahulukan keterwakilan, dengan menggunakan orang yang biasa/ aktif di suatu lokasi/ daerah, sehingga yang terjadi adalah setiap kegiatan yang berperan adalah orang-orang yang sama
b. Kegiatan ini mebutuhkan partisipasi yang tinggi di masyarakat, namun sering terjadi kekurangan waktu dalam pemberdayaan terutama ketika menilai diri sendiri dan kebutuhan mereka, hal ini sangat perlu diperhatikan, karena menunjukkan kebutuhan peningkatan kualitas, kemampuan masyarakat penerima program karena sebagai orang yang paling mengerti daerah mereka sendiri, mereka masih perlu tambahan waktu dalam memahami masalah mereka sendiri.
c. Kegiatan ini banyak mengandalkan fasilitator, namun karena sering terjadi pergantian fasilitator karena masalah pribadi, sehingga perlu ada tambahan waktu untuk penyesuaian fasilitator baru dengan kondisi masyarakat.
6. Penyusunan ProAksi
Tahapan penyusunan PJM ProAKSi yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) program air minum kesehatan dan sanitasi yang dirumuskan dari kajian/analisa hasil IMAS. Perumusan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilakukan di tahun pertama, kedua dan seterusnya mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan, terutama tingkat akses masyarakat miskin. Program tahun pertama PJM ProAksi adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Pamsimas.
Pada tahapan ini tingkat ketidak efektifan sangat tinggi yaitu 69,4%. Kebutuhan masyarakat untuk menerima program, dengan syarat pembuatan dokumen, perlu dipikirkan jalan tengahnya. Mengingat kemampuan masyarakat dalam membuat dokumen perencanaan masih kurang. Seperti halnya kesulitan masyarakat dalam melakukan tahapan MPA-PHAST, bentuk pemberdayaan pada tahap ini juga sangat mengandalkan fasilitator, dengan segala kondisi dan kemampuan mereka.
7. Pemicuan dengan CLTS
Tahapan berikutnya adalah Community – Led Total Sanitation yaitu proses pemicuan perubahan perilaku buang air besar (BAB) masyarakat dengan menggunakan metode CLTS. Tujuan yang harus dicapai adalah mengubah perilaku masyarakat menjadi hidup bersih dan sehat, yaitu tidak BAB sembarangan dan mencuci tangan pakai sabun di 5 waktu kritis.
Hasil penelitian menunjukkan 26,9 % angka ketidakefektifan tahap ini. Hal ini menunjukkan masyarakat sudah mendapat penyuluhan, tetapi untuk perubahan perilaku sanitasi dan air minum belum dapat dipastikan terjadi.
8. Mobilisasi perubahan perilaku
Mobilisasi perubahan perilaku memiliki ketidakefektifan waktu sebesar 34,8%. Ketersediaan alam atau kondisi geografis yang berpengaruh terhadap budaya, mempunyai dampak terhadap kemampuan masyarakat melakukan perubahan perilaku sanitasi (BAB) dan pemanfaatan air karena masyarakat masih merasa alam sangat mengakomodasi kebutuhan mereka untuk memiliki pola sanitasi secara turun temurun.
9. Sertifikasi perubahan perilaku
Sertifikasi perubahan perilaku memiliki ketidakefektifan waktu sebesar 36,8%. Pembuatan sertifikat komitmen perubahan yang ditulis dalam sertifikasi, dapat juga digabungkan dalam pernyataan minat, untuk meningkatkan komitmen di awal kegiatan. Pengertian sertifikasi juga dapat menimbulkan kebingungan di pelaksanaan pamsimas.
10. Penyusunan RKM
Tahapan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), merupakan rencana rinci kegiatan dari program PJM ProAksi tahun pertama. RKM memuat hal-hal sebagai berikut: target pencapaian kegiatan, gambar desain dan perhitungan konstruksi sarana (DED), spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya (RAB), upaya pengamanan lingkungan (safeguard), jadwal pelaksanaan, jadwal pemenuhan kontribusi in-kind, rencana pengadaan barang dan jasa, rencana pengaturan operasi dan pemeliharaan (O&M), dan dokumen pendukung lain yang diperlukan. Sebelum dilaksanakan RKM harus diverifikasi dan disetujui oleh Tim Evaluasi RKM Kabupaten/Kota.
Dari penelitian, dalam tahap ini masih terdapat 27,3% angka ketidakefektifan. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan yang menyebabkan masyarakat di beberapa desa penelitian, menyerahkan penyusunan RKM ke fasilitator, sehingga masyarakat sendiri kurang memahami isi dari RKM.
Tahap pemicuan dengan CLTS, mobilisasi perubahan perilaku dan sertifikasi perubahan perilaku berkaitan dengan perilaku sanitasi, di mana tahap ini juga membuktikan bahwa kegiatan pembangunan manusia (pemberdayaan) tidak dapat dibatasi waktu, seperti halnya sebuah bentuk proyek pembangunan fisik.
13 (tiga belas) tahapan yang masuk kategori efektif, berada pada tahap perencanaan dan implementasi. Tahap tersebut adalah sebagai berikut:
Tahap Perencanaan
1. Sosialisasi kabupaten/kota
Tahapan sosialisasi Pamsimas di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh TKK dan DPMU, dengan sasaran aparat dan perwakilan masyarakat desa/kelurahan yang ada dalam daftar panjang. Sosialisasi ini dilakukan agar di tingkat keluraran memiliki pemahaman mengenai prinsip, pendekatan dan ketentuan program Pamsimas, termasuk mengenai kontribusi masyarakat dan upaya perubahan perilaku. Dalam tahap ini, penelitian menunjukan waktu yang diberikan sudah efektif sebesar 83,3%.
2. Minat masyarakat (SPKMP)
Kegiatan musyawarah atau rembug warga (dilaksanakan mulai dari tingkat dusun/RW), dengan pelaksana: aparat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat. Sasarannya adalah seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin. Keluaran berupa Pernyataan minat masyarakat yang memuat kesanggupan kontribusi sebesar minimal 20% (inkind minimal 16% dan incash minimal 4%) dan menghilangkan kebiasaan BAB (buang air besar) sembarangan (open defecation) serta praktik hidup tidak bersih dan tidak sehat lainnya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Minat Keikutsertaan Pamsimas (SPMKP). Dari hasil penelitian, kegiatan ini telah cukup efektif, yaitu pada nilai 76,9% tingkat keefektifannya.
3. Verifikasi minat masyarakat
Tahap verifikasi minat dan kesiapan masyarakat dilaksanakan oleh DPMU, dengan sasarannya adalah desa/kelurahan yang mengirimkan SPMKP. Keluaran berupa usulan desa/kelurahan lokasi Pamsimas di tahun berjalan (daftar pendek). Hasil penelitian pada tahapan ini cukup meyakinkan yaitu dengan angka 88,2%.
4. Pendirian LKM, Gugus tugas LKM dan Eksplorasi kontribusi masyarakat
Tahapan pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat LKM dan satlaknya, merupakan organisasi warga yang berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, dan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kemanusiaan. Pemilihan LKM melalui sistem tanpa calon, tanpa kampanye, tertulis, rahasia dan disepakati oleh seluruh warga. LKM adalah lembaga pengelola program, sedangkan lembaga pelaksana program, adalah unit/satuan pelaksana (satlak) yang dibentuk oleh LKM. Dari hasil penelitian pendirian LKM tidak mengalami banyak kesulitan, yaitu angka efektifnya adalah 98%, sedangkan untuk gugus tugas LKM memiliki nilai efektif yang tinggi juga, yaitu sebesar 88,9% dan eksplorasi kontribusi masyarakat memiliki nilai efektif yang tinggi yaitu sebesar 77,8%.
5. Pemilihan opsi RKM, Pleno opsi RKM, pleno RKM
Pemilihan opsi kegiatan RKM dilakukan dengan pemilihan opsi teknik adalah tahapan di mana masyarakat menetukan pilihan teknologi sarana air minum dan sanitasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya. Pemilihan opsi teknis menggunakan catalog informasi pilihan.
Dari hasil penelitian kegiatan ini tidak banyak mengalami kesulitan, yaitu tahap pemilihan opsi RKM memiliki nilai efektif 82,6% dan pleno opsi RKM ada pada nilai 78,3%.
Tahap Implementasi: Pelatihan di Masyarakat, konstruksi WSS, kegiatan kesehatan dan penyiapan badan pengelola
Tahap selanjutnya merupakan Pelaksanaan Kegiatan. Tahap pelaksanaan dimulai setelah masyarakat menerima dana program yang bersumber dari kontribusi masyarakat, APBD, dan BLM dari APBN yang turun dalam 4 tahap. 1 tahap APBD dan 3 tahap APBN. Dana program harus dicairkan melalui rekening Bank atas nama LKM, dan dipergunakan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana air minum, sanitasi sekolah, promosi kesehatan dan pelatihan sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan dalam RKM. Pelaksana dan pengelola program di tingkat masyarakat wajib melakukan pembukuan penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban pengelola dana baik kepada masyarakat maupun DPMU.
Tahap berikutnya berupa Pengoperasian dan Pemeliharaan. Pada tahap ini masyarakat akan secara mandiri mengelola dan memelihara sarana air minum dan sanitasi, dan juga menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Untuk pengeoperasian dan pemeliharaan sarana masyarakat akan membentuk badan pengelola, menyusun dan menyepakati aturan pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan, yang harus menjamin keberlanjutan pelayanan dari aspek pembiayaan melalui mekanisme iuran, aspek teknik dan ketersediaan sumber air, dan juga aspek sosial menyangkut prioritas pelayanan bagi masyarakat miskin.
Hasil analisis efektivitas waktu pada 26 tahap kegiatan yang telah ditetapkan oleh Cipta Karya untuk menjalankan kegiatan Pamsimas di masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Secara keseluruhan pengelola merasa waktu yang disediakan sudah efektif
2. Proses pemberdayaan perlu diperhatikan terutama pada tahap 9 sampai 14 yang melibatkan masyarakat dan perubahan pola perilakunya.
3. Kapasitas masyarakat penerima program berpengaruh dalam efektifitas tahapan pelaksanaan program.
4. Perlunya kejelasan dalam tahapan sosialisasi di masyarakat terutama mengenai urutan aspek yang disosialisasikan, serta evaluasi dari hasil sosialisasi.
