Tuesday, 4 September 2012

IDENTIFIKASI KENDALA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN


 

Abstract

Poverty can be defined through the approaches of social exclusion, which refers to the phenomenon whereby an individual or group cannot fully participate in policy determination (ADB, 2004). Another definition of poverty is linked to lack of resources needed in activities and a standard of living (European Union). Poverty can be explained functionally by looking at its essence, namely the lack of income, access to basic services, and empowerment and in other words economic, social and less ability to make decisions (UN-HABITAT, 2010)

Kampong Improvement Programme (KIP) that aims to provide basic services, is the forerunner of the existence of the National Community Empowerment Program PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN. PNPM Mandiri Perkotaan gets enough support from governments, international agencies and the wider community. Problems arise when support for the program you have running, fading is not like when the program was first implemented in certain areas. This led to the development program can not pace with growing density .

Phase constraints identification of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, performed to provide an overview to the beneficiary communities and the companion program, to find out the linkage of each phase in accordance to sustainability of the program. Research Analysis was done by using content analysis. Content analysis is a research technique to make inferences that can be replicated and applied from a text or other meaningful material that found. The study was conducted in the town of Pekalongan, Pangkal Pinang and Bandung.

From the results of identification carried out the specific conditions found related to the implementation of the program, especially the increase in the technical aspects of infrastructure, social and economic development in urban areas are the focus of the program. Poverty in urban areas need adequate policy support, central and local governments have made ​​concerted efforts to reduce inequities in urban areas. The government needs to continue investing in quality improvement efforts in the slums, the provision of cheap housing, and local projects to formulate national programs.

Keywords: identification, condition, beneficiaries

 

Abstrak

Kemiskinan dapat didefinisikan melalui pendekatan bahwa ada terjadi pengabaian atau eksklusi sosial, yang mengacu pada fenomena dimana individual atau kelompok tidak dapat secara penuh berpartisipasi pada penentuan kebijakan (ADB,2004). Definisi kemiskinan yang lain mengaitkan kurangnya sumber daya yang diperlukan dalam beraktivitas dan menikmati standar kehidupan (European Union). Kemiskinan secara fungsional dapat dijelaskan dengan melihat esensinya yaitu kurangnya pendapatan, akses kepada pelayanan dasar, dan keberdayaan atau aspek ekonomi, sosial dan kemampuan mengambil keputusan yang kurang (UN-HABITAT, 2010)

Inovasi berupa Program Pengembangan Kampung/ Kampung Improvement Programme (KIP) yang bertujuan menyediakan pelayanan dasar, adalah cikal bakal keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat luas. Permasalahan muncul ketika dukungan kepada program yang telah berjalan, memudar tidak seperti ketika program tersebut pertama dilaksanakan di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan program pengembangan wilayah awal tidak dapat mengimbangi perkembangan kepadatan wilayah yang pelaksanaan program.

Tahap identifikasi kendala PNPM Mandiri Perkotaan, dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat penerima manfaat dan fasilitator program, untuk mengetahui hubungan dari setiap tahap sesuai dengan kesinambungan program. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis isi/content analysis. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan diterapkan dari teks atau bahan bermakna lain yang ditemukan. Penelitian dilakukan di kota Pekalongan, Pangkal Pinang, dan Bandung.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan kondisi spesifik terkait dengan pelaksanaan program menurut siklus yang ditetapkan dalam buku pedoman PNPM Mandiri Perkotaan. Kemiskinan di perkotaan perlu didukung kebijakan yang cukup, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya bersama untuk mengurangi ketidakadilan pada perkotaan di wilayahnya. Pemerintah perlu untuk melanjutkan investasi dalam upaya peningkatan kualitas di kawasan kumuh, penyediaan hunian murah, dan merumuskan proyek lokal ke program nasional

 

Kata kunci: identifikasi, kondisi, masyarakat penerima manfaat

 

A.     Pendahuluan

 

Kemiskinan dapat didefinisikan melalui pendekatan bahwa ada terjadi pengabaian atau eksklusi sosial, yang mengacu pada fenomena dimana individual atau kelompok tidak dapat secara penuh berpartisipasi pada penentuan kebijakan (ADB,2004). Definisi kemiskinan yang lain mengaitkan kurangnya sumber daya yang diperlukan dalam beraktivitas dan menikmati standar kehidupan (European Union). Kemiskinan secara fungsional dapat dijelaskan dengan melihat esensinya yaitu kurangnya pendapatan, akses kepada pelayanan dasar, dan keberdayaan atau aspek ekonomi, sosial dan kemampuan mengambil keputusan yang kurang (UN-HABITAT, 2010).

Faktor-faktor yang mendasari munculnya fenomena kemiskinan diidentifikasikan (UN-HABITAT, 2010) karena hal berikut: 1) model pembangunan perkotaan, yang cenderung digerakkan oleh perusahaan lokal, nasional maupun internasional. Proses pembangunan seringkali mengabaikan kaum miskin, yang seringkali mendapat manfaat dari peningkatan ekonomi wilayah kota. 2) penentuan kriteria kemiskinan, dengan berbagai metode, yang perlu memasukkan faktor kesesuaian standar hunian, akses ke pelayanan dasar (prasarana sarana dasar), dan status legal hunian. 3) Sasaran kebijakan, penanganan kemiskinan yang seringkali diarahkan ke daerah dengan kantong kemiskinan di perdesaan, bukan di perkotaan.

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan, tidak dapat memberikan manfaat kepada semua warga secara adil. Kelompok warga miskin seringkali harus menghadapi dampak buruk berkaitan dengan kepastian menghuni, permukiman, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan masalah lingkungan. Kondisi ini menuntut perlunya ada, inisiatif dari warga sendiri dalam menyedian permukiman bagi mereka sendiri. Hal ini diperlukan mengingat keterbatasan sektor usaha swasta dan pemerintah dalam menyediakan permukiman.

Pengembangan program dalam skala lokal yang dilakukan dengan partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Program pengembangan wilayah dengan melibatkan partisipasi warga, di Indonesia diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

PNPM juga merupakan lanjutan inovasi dari Program Pengembangan Kampung/ Kampung Improvement Programme (KIP) di tahun 1969, yang bertujuan menyediakan pelayanan dasar, yang menjadi cikal bakal keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah, lembaga internasional dan masyarakat luas. Permasalahan muncul ketika dukungan kepada program yang telah berjalan, memudar tidak seperti ketika program tersebut pertama dilaksanakan di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan program pengembangan wilayah awal tidak dapat mengimbangi perkembangan kepadatan wilayah yang pelaksanaan program.

Rumusan Masalah Penelitian

Dari permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Masalah apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan? Tujuan penelitian ini adalah menemukan solusi rekomendasi penyelesaian masalah yang menjadi kendala pelaksanaan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan.

 

B.      Kajian Literatur (12 pt, bold)

 

Pemahaman Program PNPM Mandiri Perkotaan

Latar Belakang munculnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah karena permasalahan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanganan masalah kemiskinan yang cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Masalah lain adalah belum optimalnya peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya serta lunturnya Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat.

PNPM Mandiri mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam satu kerangka kebijakan, untuk memperluas cakupan pembangunan. PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Sesuai dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

PNPM Mandiri Perkotaan yang menjadi kelanjutan P2KP merupakan bagian dari PNPM inti, pada tahun 2008 meliputi 8.813 kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245 kota/kabupaten di 33 provinsi. Lokasi ini merupakan lokasi lanjutan P2KP tahun 2007 dan lokasi baru. Latar belakang kemunculan PNPM Mandiri Perkotaan didasari pemikiran mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan permukiman dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat tersebut, bertujuan menciptakan kemandirian dan keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Deskripsi singkat dari PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibaca dalam tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi PNPM Mandiri Perkotaan

No
Aspek
Uraian
1
Latar belakang
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak Tahun 1999 sebagai upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengajar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mampu menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan berupa Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis), program yang disusun mencakup Tri Daya yakni Lingkungan, Sosial dan Ekonomi.
2
Tujuan
 Tujuan Umum adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
Tujuan Khusus adalah Masyarakat dapat menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan lokal.
Sasaran adalah Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya.
3
Tahapan
1999-2000 P2KP 1.1, 2001-2002 P2KP 1.2, 2004-2010, P2KP 2 dan perluasan P2KP 2 (PNPM 2007/PNPM urban 1), 2005-2010 P2KP 3, 2005-2009 P2KP peduli NAD, 2008-2011 PNPM urban 2, 2010-2013 PNPM urban 3, 201-2014 PNPM 4, 2006-2010 P2KP rehab-rekon DIY & Jateng, 2010-2011 P2KP peduli Padang
4
Relawan tergabung
701.489
5
Relawan terlatih
361.729
6
Anggota BKM terlatih
148.774
7
BKM terbentuk
13.416
8
KSM terbentuk
480.707 (lingkungan = 252.758, sosial = 71.916, ekonomi = 156.053)
9
Anggota KSM
3.973.055 (pria = 2.603.521, wanita 1.369.534)
10
Dana BLM cair
5.023.886.354.443 (APBN=4.573.667.041.543,APBD=450.219.312.900)
11
Dana kegiatan infrastruktur
3.957.595.073.335 (APBN=2.209.393.514.509,APBD=267.354.187.481, swadaya=886.045.553.019,swasta=240.960.038, lainnya=594.560.858.288)
12
Dana kegiatan ekonomi
914.897.549.062 (APBN, APBD, swadaya, swasta, lainnya)
13
Dana kegiatan sosial
593.098.582.181 (APBN, APBD, swadaya, swasta, lainnya)
14
Penerima manfaat KK miskin
Kegiatan infrastruktur =15.930.935 KK, ekonomi=2.124.115 KK, sosial = 4.243.160 KK)
15
Lokasi
8.813 kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245 kota/kabupaten di 33 provinsi

 

 

 

Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

 

C.      Metode Penelitian (12pt, bold)

 

Penelitian Identifikasi Kendala Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini diperlukan untuk menangkap pandangan utuh dari berbagai tingkat responden. Metode analisisnya dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis isi atau content analysis. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan berlaku dari sebuah teks (atau bahan bermakna lain) sehingga ditemukan konteks penggunaannya.  Analisis isi memberikan wawasan baru, meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena tertentu, atau menginformasikan tindakan praktis.  Analisis isi karya seni, gambar, peta, suara, tanda, simbol, dan bahkan catatan numerik dapat dimasukkan sebagai data, yang mungkin dianggap sebagai teks. Perbedaan penting dibandingkan dengan metode penelitian lain, adalah bahwa teks akan memberikan arti sesuatu kepada seseorang, dibuat untuk memberikan makna, sehingga makna ini tidak boleh diabaikan.

Analisis isi secara sederhana dan umum dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa komponen konseptual:

·         Sebuah tubuh teks merupakan data, sehingga analisa isi dapat dianalisis

·         Sebuah pertanyaan penelitian sehingga analisis dialakukan sebagai upaya untuk menjawabnya, dengan cara memeriksa tubuh teks secara keseluruhan

·         Sebuah konteks pilihan analisa untuk memahami tubuh teks

·         Sebuah analisis konstruk yang operasional sehingga ditemukan konteks kesimpulan yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang merupakan pemenuhan dasar dari analisis isi

·         Memvalidasi bukti, yang merupakan pembenaran akhir dari analisis isi

Seperti penelitian sosial pada umumnya, analisis isi mencakup empat macam kegiatan:

1.       Merancang analisis

2.       Penulisan proposal penelitian

3.       Menerapkan rancangan penelitian

4.       Menceritakan hasil

 

Gambaran Wilayah Penelitian


Pemilihan provinsi lokasi penelitian dilakukan berdasarkan status evaluasi status Juli 2010 dalam prosentase yang dilakukan P2KP yang merepresentasikan kondisi BKM dan UPK pada tiga kondisi yaitu baik, sedang dan buruk.

Penelitian ini mengambil lokasi di empat provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan yang merepresentasikan kondisi/gambaran Unit Penegelolaan Keuangan (UPK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat sesuai indikator penilaian kinerja dari P2KP, pada tiga kondisi penilaian yakni baik, sedang dan buruk berdasarkan evaluasi status pada bulan Juli 2010 dalam prosentase. Penelitian ini menggunakan kelurahan sebagai unit penelitian. Adapun rincian lokasi penelitian adalah di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bandung

1.       Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kelurahan Kopo,

2.       Kecamatan Kiaracondong,  Kelurahan Babakan Sari

Pekalongan

3.       Kecamatan Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih

4.       Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Sokareja

Pangkal Pinang

5.       Kecamatan Gabek, Kelurahan Selindung Baru

6.       Kecamatan Rangkui, Kelurahan Melintang

Makassar

7.       Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Merdeka

8.       Kecamatan Tallo, Kelurahan Pannampu

          Tinjauan terhadap Wilayah Penelitian akan menjabarkan secara deskriptif tentang kriteria pemilihan lokasi penelitian yang didasarkan pada Buku Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan serta beberapa bahan pertimbangan Tim Peneliti terkait dengan esensi kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

 

D.      Hasil dan Pembahasan (12pt, bold)

 

Dari hasil penelitian dapat disampaikan beberapa temuan berdasarkan lokasi penelitian sebagai berikut:

1.       Pekalongan

PNPM sudah di modifikasi dengan potensi lokal sehingga terjadi sinergi antara PNPM dengan program pembangunan daerah lainnya. Masyarakat penerima manfaat program, berdasarkan hasil penelitian masih membutuhkan pendampingan dari fasilitator kelurahan atau konsultan, karena kondisi dari sumber daya manusia yang ada masih terbatas jumlah maupun kualitasnya. Sehingga ditemukan kasus, orientasi pemberdayaan masyarakat masih tergantung pada tokoh dan relawan untuk dapat menggerakkan masyarakat. Pembinaan masyarakat dilakukan selain dalam pengerjaan kegiatan fisik, masyarakat juga dibina atau dilatih membuat PJM dan proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan, yaitu masyarakat sudah dapat membuat proposal dan laporan pertanggungjawabannya.

Kepala daerah dan pimipinan yang ada di kota Pekalongan merupakan tokoh yang berasal dari basis kegiatan masyarakat. Dukungan tokoh yang berkuasa ini, menjadikan stimulasi dana-dana pendukung untuk kegiatan pemberdayaan menjadi lancar dan mudah untuk dianggarkan. Contoh kasus dalam hal walikota berkonsultasi dengan anggota dewan memperjuangkan prioritas anggaran PNPM.

Peran instansi kecamatan dalam pengelolaan program belum terlalu terlihat, masih sebatas legalitas dari pedoman program. Kekuatan program penguatan di Pekalongan ada di sosialisasi tokoh yang menjadi inspirasi BKM, keterbukaan masalah manajemen keuangan, evaluasi untuk meningkatkan dana yang dikelola masyarakat, penguatan lembaga dengan adanya audit.

Jadwal pertemuan BKM secara formal diadakan dua kali dalam satu bulan, sedangkan informalnya dapat kapan saja dan di mana saja rembugan (misal di kelurahan, poskamling). Dalam pelaksanaannya terdapat kendala kesibukan dari warga yang ditetapkan menjadi pengurus BKM. BKM yang sudah terbentuk, dapat menggerakkan lembaga-lembaga yang lain yang sudah ada, seperti LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kemudian juga menggerakkan PKK, disebut empat pilar yang memperkuat kegiatan pemberdayaan di Pekalongan. BKM membentuk KSM, sebagai panitia pelaksana di lapangan. fungsi BKM sebagai monitoring/pengawasan. KSM banyak yang mengendap lama, artinya sudah tidak aktif lagi, pernah diusulkan pemutihan baru. KSM yang lama itu supaya dihapus, kemudian dijadikan satu, misalnya KSM yang masih dua, satu atau tiga itu dikelompokkan lagi. DI KSM masih terdapat kasus KSM ganda, yaitu lima orang satu KSM setelah tiga orang lunas, membentuk KSM lain untuk pencairan berikutnya. Sehingga KSM terlihat banyak, dan terdapat hutang yang belum diselesaikan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keterbukaan masalah manajemen  keuangannya. Masyarakat memiliki harapan untuk adanya peningkatan dana yang mereka kelola. Sehingga mereka merasa perlu adanya penguatan lembaga, dengan cara melakukan audit (independen) yang dapat dilakukan oleh BPKP kota pekalongan.

Penanganan masalah yang terjadi dalam pengelolaan PNPM di masyarakat, diarahkan ditujukan ke BKM, jika tidak dapat diselesaikan di BKM baru ke fasilitator kelurahan. Jika fasilitator kelurahan juga tidak dapat menyelesaikan masalah dibawa ke lurah, dan seterusnya berjenjang sampai ke ke camat, bahkan sampai ke walikota.

Peran tokoh masyarakat dan kepala daerah di Pekalongan  sangat penting menentukan keberhasilan input kegiatan mencakup motivasi karena dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat; dukungan kebijakan dapat memproritaskan kegiatan PNPM MP dari tingkat DPRD Kota sampai ke tataran bawah dan terjadi modifikasi program serta sinergi; keuangan; tujuan dengan adanya pertemuan formak dan informal yang rutin dilakukan; dan teknologi.

2.       Bandung

Inisiasi walikota dalam bentuk APBD untuk pelaksanaan PNPM, ditemukan dalam penelitian. Walau ada beberapa kegiatan dalam PNPM yang mendapat status tanda Bintang dalam penganggarannya. dirjen mengirim surat bahwa semua harus dipastikan infrastruktur, maka disusun strategi ketika dana APBD masuk, yang dibuat open menu.

Penanggulangan kemiskinan seharusnya menjadi satu kesatuan dalam komitmen, dan meyakini bahwa kemiskinan adalah persoalan bersama. Contoh kurangnya kebersamaan ditemukan masalah ada ketua RW tidak mau dapat bantuan, karena tidak mau dinilai miskin, tetapi RT nya mengusulkan walaupun akhirnya usulan RT yang tetap diakomodir.

Presentase kehadiran perempuan dalam kegiatan diperkirakan baru mencapai sekitar 20%. Sehingga keterlibatan 30-40% perempuan belum dapat terpenuhi

Kondisi masyarakat kota Bandung, yang memiliki latar belakang beraneka ragam, dalam segi kegotongroyongan sudah agak sedikit bergeser ketimbang masyarakat desa.

LPJ nya jangan terlalu rumit, banyak masyarakat yang tidak sekolah kemudian kesulitan ekonomi, mungkin 80% macet. Namun dalam hal infrastruktur, program infrastruktur ini kami bisa menyerap, masyarakat tidak siap membuat bentuk proposal yang sedemikian canggihnya

Turn over faskel di Bandung termasuk Tinggi (tinggi sekali),terdapat kasus KSM ganda, yaitu lima orang satu KSM setelah tiga orang lunas, membentuk KSM lain untuk pencairan berikutnya. Sehingga KSM terlihat banyak, dan terdapat hutang yang belum diselesaikan. BKM tidak boleh mengelola usaha. BKM menjadi relawan. Menjaga menjaga apa moralitas.

BKM harus siap jadi kami tidak bisa terlalu banyak memberi pelatihan-pelatihan. Dibantu konsultan untuk dapat menyerap karena kesulitan. Kesulitan juga saat membuat laporan pertanggung jawab, Permasalahan ini memang mungkin dialami 80% BKM di Bandung. masarakatnya sulit memahami administrasi keuangan dan administrasi teknik. Kesulitan juga dengan masalah waktu, karena sibuk mencari nafkah akhirnya 1-2 orang saja yang aktif

Masih belum mendapatkan format yang tepat dari kemiskinan. Baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. apa yang dibutuhkan dan permasalahan apa yang ada di masyarakat. Memberikan usulan agar LPJ nya jangan terlalu rumit, banyak masyarakat yang tidak sekolah kemudian kesulitan untuk membuatnya.

Untuk yang tidak layak  biasanya tidak sesuai dengan proposal, kualitas, lalu lahan, lalu kurang volume, biasanya dikualitas atau kekurangan volume. misalnya, didalam proposal rabat beton, pasirnya pasir beton tapi kenyataanya di masyarakat dibelikan pasir pasang ya otomatis dikualitasnya  hancur. Kasusnya kebanyakan di kualitas atau volume.

Kekuatan dari program kegiatan di bandung ada pada tahap persiapan yaitu dengan pembentukan kelembagaan dan kepengurusannya serta adanya refleksi kemiskinan sesuai format yang disediakan.

Motivasi umum dari pemangku kepentingan PNPM MP belum terlihat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PNPM. Dari aspek dukungan kebijakan, sebenarnya sudah terlihat apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan menggunakan APBD. Namun dari aspek keuangan, Bandung memiliki catatan kurang baik karena anggaran dari pusat untuk PNPM MP sempat di-blokir/di-bintang. Dari aspek tujuan, belum terlihat adanya sinergi mengenai cara-cara mencapai tujuan PNPM dalam rangka mengurangi kemiskinan, masih terlihat adanya sikap gengsi dari sebagian masyarakat penerima manfaat.

 

3.       Makasar

Peran PJOK dari kecamatan di kota Makasar termasuk besar. Dari sisi teknis, PJOK tidak terlalu detil di proposal karena tidak bersentuhan langsung.

Pembagian alokasi dana setiap tahun relatif berbeda prosentasenya. Misalnya dari lingkungan 40 % dan sosial 20 %. Pagu dana sdh ada namun dana belum bisa dicairkan dan dilaksanakan sedangkan di lapangan sudah siap.

Dalam rangka menyongsong passing out itu dana pemerintah pusat sudah turun merangsang penerima manfaat  dengan cara memberikan first cost  yang baru dicobakan di 8 kelurahan. Besarnya Rp 1 milyar per 1 kelurahan yang murni berasal dari APBN.

Di Kelurahan Pannampu banyak yang putus sekolah. Masyarakat biasa salah memahami dan menanggapi perhatian pemerintah kepada masyarakat. Sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan, cuma masyarakat Pembina kepala rumah tangga hanya kurang memperhatikan sehingga putus sekolah. Di Panampu putus sekolah bukan karna faktor biaya (masalah kemampuan orang tua), tetapi juga faktor lingkungan (kurangnya pembinaan orang tua).

Pelatihan-pelatihan yang menyangkut teknologi tepat guna, kelompok masyarakat (KSM) di bawa ke tempat pelatihan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kelompok muda membutuhkan pelatihan jahit menjahit, kelompok ibu-ibu dengan pelatihan tata boga. Istilahnya, pelatihan TTG disesuaikan dengan potensi yang ada dimasyarakat dan kebutuhan masyarakat. Belum ditemukan adanya kemitraan/channelling.

Program PNPM MP ini nantinya akan diserahkan ke pemerintah daerah,jadi misalnya  fasilistatornya sudah ditarik berarti program ini harus pemerintah setempat yang mengelola kembali.

Faktor kepemimpinan lurah dan tokoh masyarakat memegang peranan penting di BKM. Utamanya adalah  Lurah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. KSM beserta masyarakat membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. Setiap UPL memperbaiki, dan korkot untuk menindak lanjuti.

Persepsi masyarakat yang memandang bahwa program PNPM sebagai hibah menjadi kendala tersendiri bagi implementasi program. Kekurangan pengelolaan PNPM adalah kurangnya pendamping di tingkatan pengelolaan. BKM bertanggungawab mengawasi,mengendalikan dan mengawasi, mungkin karena duitnya langsung ke masyarakat.

Dari 6 kelurahan tersebut merupakan masyarakat lokal, masyarakat pinggiran sekaligus pada umumnya merupakan masyarakat kena sasaran proyek P2KP dan PNPM Mandiri pada umumnya masyarakat miskin. Padahal jika dilihat sepintas, tanjung merdeka kelurahan yang megah, kelurahan yang dipenuhi dengan rumah-rumah mewah, jalan mewah dengan pesona alam  dan tujuan yang ada.

Terkait prinsip gender, Kelurahan Karowisi merupakan preseden yang sangat baik terkait pemberdayaan kaum perempuan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan disebabkan oleh kedudukan kaum perempuan di dalam kelurahan yang telah menduduki jabatan penting dalam kepengurusan Kelurahan, partai politik sebagai anggota DPRD, pedagang yang didominasi oleh kaum perempuan dan budaya masyarakat setempat yang sangat terbuka. Kecamatan Panakkukang merupakan preseden yang baik dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan karena melibatkan kaum perempuan secara penuh pada BKM Kelurahan.

Dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar jangan sampai kelompok itu ada yang orang kaya (salah sasaran). Pemetaan kriteria miskin itu tergantung di masyarakat. Mengenai program, masyarakat yang menentukan bahwa memang yang masuk data miskin. Masyarakat sendiri yang menentukan bahwa itu yang layak untuk di kategorikan warga miskin.

Ada 5 papan info setiap kegiatan mulai dari kegiatan sosial, infrastruktur maupun kelembagaan dana bergulir (ekonomi) agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Ada rembug tahunan yang mengundang semua warga untuk pertanggungjawaban BKM. Disamping itu ada siklus review parsitipatif, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Ada evaluasi intern dan ekstern. Kalau laporan intern berasal pihak pengelola dan laporan ekstern dari pihak masyarakat. Pemetaan kriteria miskin itu tergantung di masyarakat. Mengenai program, masyarakat yang menentukan bahwa memang yang masuk data miskin. Masyarakat sendiri yang menentukan bahwa itu yang layak untuk di kategorikan warga miskin. Jadi ada satu diperkaryakan di tingkat kelurahan, mana yang menurut versi masyarakat bahwa itulah yang termiskin di lokasi itu. Ada siklus semacam harus mengenali apa itu miskin dulu di masyarakat.  Dari situ ada indikator dan  disaring siapa-siapa yang masuk, jadi masyarakat yang mengerjakan misalnya yang mengenali sendiri. Tapi beda-beda kriterianya, ada warga yang mungkin menganggap warga lain miskin, tapi warga itu tidak merasa miskin.

BKM bertanggungawab mengawasi,mengendalikan dan mengawasi, mungkin karna duitnya langsung ke masyarakat. Askorkot menginginkan adanya laporan dalam bentuk angka atau mungkin dalam bentuk visualisasi yang bisa dilihat signifikansi perubahannya sejauh mana. Misalnya, kategori angka kemiskinan yang  berbeda-beda dari aspek kesejahteraan ini digambarkan dalam bentuk angka-angka. Tapi hal yang demikian belum bisa diwujudkan. Aktivis di BKM biasanya juga merangkap sebagai aktivis di kelurahan.

Faktor perubahan kepengurusan dalam BKM menjadi hal yang patut diperhatikan. Pergantian kepengurusan baru menggantikan yang lama menjadi kendala untuk beradaptasi kembali. Kuantitas, orientasi dan kompetensi SDM untuk tenaga pendamping dan fasilitator menjadi masalah di BKM. Perekrutan faskel menjadi permasalahan, diharapkan faskel merupakan orang-orang yang bisa bekerjasama dengan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai di masyarakat.

Pengurus BKM dipilih oleh anggota masyarakat secara langsung sehingga sebagai badan tersendiri sering mengalami konflik dengan pengurus LKM yang dibentuk oleh Kelurahan setempat. Pemerintah kota itu memiliki kekurangan dalam hal model. Dana  first cost (1 milyar 1 kelurahan), didorong untuk membuat RTRW di tingkat kelurahan tetapi yang menggagas dan merencanakan dengan merekrut tenaga-tenaga ahli dari luar. Bappeda hanya memfasilitasi lewat teknikalis system.

Kendala dalam program PNPM yang paling utama adalah mengubah mindset masyarakat yang sekadar menerima menjadi masyarakat yang mandiri. Persepsi masyarakat yang memandang bahwa program PNPM sebagai hibah menjadi kendala tersendiri bagi implementasi program. Dalam implementasi program, partisipasi masyarakat umumnya masih sangat rendah.

Keterpihakan beberapa anggota masyarakat terhadap program-program yang dilakukan oleh Kementerian lainnya selain Kementerian Pekerjaan Umum sehingga memperlihatkan adanya ego sector dimana tidak ada koordinasi atau sinergi antara Kementerian yang terlibat. Self belonging atau tingkat kepemilikan masyarakat terhadap program sangat rendah dan dukungan penuh dari pihak instansi/kelurahan masih sangat minim.

Kekuatan program kegiatan di Makasar ada pada tahap persiapan, sosialisai dan evaluasi yaitu adanya verifikasi kelompok sasaran untuk menghindari ketidaktepatan penerima manfaat, pemetaan warga miskin sesuai kategori yang ditentukan masyarakat sendiri, adanya transparansi informasi terkait pelaksanaan setiap kegiatan PNPM kepada masyarakat melalui papan informasi dan rembug warga serta adanya evaluasi internal dan eksternal.

Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM sangat besar yang ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi yang menjadi tanggunjawab Bappeda dan masalah infrastruktur yang menjadi tanggungjawab dinas PU.. dukungan kebijakan terutama di bidang pengelolaan keuangan cukup tinggi namun proses pencairan dana untuk masing-masing BKM masih dianggap belum mudah. Kemudian banyak dilakukan pelatihan-pelatihan TTG yang memmbantu meningkatkan kesejahteran masyarakat lokal.

 

4.       Pangkal Pinang

Ketika turun Permendagri no 13, Bappeda dalam posisi dikotomi, dipaksakan untuk mengikut program itu. SKPD juga agak kesulitan mensinkronkan dengan 23 program prioritas yang ada di RPJM, sehingga program-program yang disusun sendiri oleh Bappeda tidak masuk lagi. Bappeda hanya mengupayakan indikator-indikator capaian, bentuk program kegiatannya tergantung SKPD masing-masing.

Konsep membangun manusia menjadi tantangan. Program-program seperti (perbaikan) rumah, ketrampilan, catering, tidak akan berjalan kalau aspek manusianya tidak  dibangun dulu. Sementara  tantangan disini adalah tingginya potensi ekonomi. Dan masyarakat kalau di Pangkal Pinang lebih ke arah perdagangan dan jasa.

Di Pangkalpinang yang menjadi indikator kemiskinan adalah: punya motor, rumah semi-permanen. Ada pertentangan di lapangan mengenai kebijakan yang mengatur tentang dana BLM yang 90 % harus di infrastruktur. Tidak sesuai dengan program-program yang disusn sakel sebelumnya. Faskel mensiasati keadaan dengan mendampingi BKM untuk mencari tahu keinginan bersama masyarakat.

Kriteria kemiskinan di Babel masih kurang jelas. Umpamanya penerima raskintis merupakan orang yang relatif mampu secara ekonomi karena memiliki sepeda motor, memakai perhiasan, dll. Keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan program relatif berimbang. Namun hanya ada satu perempuan yang duduk dalam kepengurusan BKM setiap periodenya. Pentingnya di PNPM bukan miskin secara harta, namun miskin nilai-nilai kepedulian. Refleksi pemetaan kemiskinan tiap-tiap kelurahan berbeda-beda.

Bappeda mengundang peserta musrenbang yaitu SKPD-SKPD terkait, stakeholders, pokja-pokja, stakeholders diluar instansi pemerintah.. Sebelum musrenbang diadakan seminar dulu.

Kelurahan bekerja sama dengan BKM, RT dan RW. Lurah mengorganisir RT-RT keluarga yang perlu dibantu. Nantinya  setiap musrenbang diusulkan. Kemudian didaftarkan, didata, lalu dana nanti ada. Sehingga di kelurahan Melintang, rumah layak huni sudah ditangani dan direhab oleh PNPM.

Pembagian peran mengacu kepada pola kerja dalam PP no. 8 tentang tata cara perencanaan, perencanaan evaluasi program pembangunan. Bappeda Pangkal Pinang membuat SOP-nya, pada sasaran kebijakan mulai dari sistem kerjanya, mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, sampai musrenbang tingkat kota. Sistem kerjanya PNPM MP dikeluarkan setiap tahun.

Kegiatan PNPM MP mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), tepatnya mengacu pada Keppres no 15 yang baru. Ada 23 prioritas didalam RPJM yang dijabarkan ke dalam 23 program. Penjabaran hubungan program tergantung SKPD

SKPD mengakomodir kepentingan-kepentingan dan nanti dibawa ke Bappeda. Baik dari tingkat kecamatan maupun dari SKPD yang bersentuhan dengan program PNPM, jadi SKPD lah yang mengontrolnya. Secara umum, sistem monitoring menyesuaikan dengan rencana kerja umum pemerintah daerah, baik dalam SPJM maupun RKPD tahunan.

Masyarakat Rangkui sebagian besar merupakan penduduk pribumi dan berprofesi terbanyak sebagai wiraswasta. Pemetaan swadaya dengan mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga. Keterlibatan perempuan ini agar mereka mandiri secara finansial, tidak menunggu gaji dari suami. Mereka diajak bertukarpikiran bersama untuk membuat program seperti persewaan tenda dan alat-alat pesta, kerajinan, dll.

Kekuatan program kegiatan di pangkal Pinang ada pada tahapan evaluasi dengan menggunakan dokumen RPJM lima tahun yang menekankan pengentasan kemiskinan. Kegiatan evaluasi  didukung oleh SKPD dan pemangku kepentingan terkait SKPD.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kesadaran untuk berusaha secara mandiri relatif rendah. Namun potensi ekonomi yang dimiliki tinggi karena ditunjang dengan keberadaan tambang timah sebagai sumber daya alamnya. Orientasi pembangunan yang lebih mengarah ke pembangunan fisik infrastruktur (90%) memperlihatkan adanya ketimpangan terhadap alokasi anggaran PNPM yang sudah ditentukan.

 

Analisis

Aspek keuangan memberikan gambaran masih bertumpunya masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur. Kelancaran proses pencairan dana perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terjadinya kekeliruan dalam penganggaran kegiatan juga perlu dihindari, sehingga tidak terjadi kasus pemblokiran/tanda bintang. Masyarakat menilai alokasi dana untuk program  dan bantuan dana dari pemerintah, masih kurang.

Ketersediaan sumber daya manusia yang berasal dari penduduk lokal, secara umum belum memadai. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan/keahlian, dan jumlah SDM lokal. Secara umum lokasi PNPM Mandiri Perkotaan masih mengandalkan tenaga fasilitator kelurahan yang disediakan program.

Penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan mendorong pelatihan membuat bahan bangunan dan penggunaan teknologi tepat guna oleh KSM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum penggunaan teknologi tepat guna belum nampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dibandingkan dengan penerapan dari aspek yang lain dari input kegiatan, penggunaan teknologi merupakan aspek yang sangat kurang dibandingkan yang lain, persepsi ini dikemukakan baik oleh masyarakat maupun pengelola.

Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender PNPM MP perlu ditingkatkan.  Masyarakat menilai manfaat PNPM dapat dirasakan sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan.

Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input kegiatan.

Pada aspek motivasi terlihat peran tokoh masyarakat dan kepala daerah menjadi aspek  penting menentukan keberhasilan input kegiatan karena dapat menggerakkan masyarakat penerima manfaat. Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi.

Adanya dukungan kebijakan dapat menstimulasi dana-dana pendukung kegiatan pemberdayaan, menjadikan dana pemberdayaan dapat menjadi prioritas anggaran daerah, memunculkan modifikasi PNPM yang menghasilkan sinergi antar pemangku kepentingan, apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan menggunakan APBD.

Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM MP. Pengelola PNPM melihat dukungan kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah) merupakan prioritas terpenting kedua.

Pencapaian tujuan PNPM dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan formal dan informal, menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan, menjadi persoalan bersama, penyadaran akan kondisi diri, perlu untuk menyampingkan perasaan gengsi baik pada pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat adalah hal terpenting dalam input kegiatan.

Hal yang dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dalam program dan prinsip kesetaraan gender serta prinsip desentralisasi. Aspek-aspek yang dianggap belum baik adalah teknologi, kesetaraan gender, keuangan, prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga serta motivasi.

Pada tahap persiapan perlu memperhatikan pembentukan kelembagaan dan kepengurusannya, refleksi kemiskinan sesuai format yang disediakan, verifikasi terlebih dahulu untuk menghindari salah sasaran serta sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PNPM. Pemetaan kriteria miskin dan penentuan sasaran diserahkan kepada masyarakat.

Tahap perencanaan ditekankan pada KSM bersama masyarakat membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. UPL memperbaiki dengan tindak lanjut dari Korkot. Sesuai format kemiskinan yang berisi kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Perlu dilakukan pembinaan pembuatan PJM dan proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan, masyarakat sudah dapat membuat proposal dan LPJnya. Penentuan lokasi proritas dengan menggali kepentingan masyarakat dan peningkatan peran Bappeda sebagai institusi penanggungjawab program, dengan membuat prosedur standar operasional, sasaran kebijakan dan mekanisme musrenbang, sistem yang dievaluasi setiap tahun.

Pengelola menilai tahapan perencanaan partisipatif merupakan prioritas tertinggi dalam kegiatan program.

Tahap Pelaksanaan PNPM sebaiknya juga mengacu pada dokumen RPJM Pemerintah Daerah. Masalah yang terjadi dalam tahap pelaksanaan antara lain nama penerima manfaar tercatat di lebih dari satu KSM, kesulitan masyarakat dalam membuat LPJ, anggapan dana hibah PNPM, dan masih kurangnya tenaga pendamping pada tingkat pengelolaan. Masyarakat dan pengelola tahapan pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan terbaik.

Pada tahap monitoring, BKM melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab mengendalikan jalannya program dan mengawasi KSM sebagai panitia pelaksana di lapangan, karena adanya dana yang langsung ke masyarakat. Masih ditemukan ketidaksesuaian proposal dengan pelaksanaan terkait kualitas dan kuantitas bahan pada program infrastruktur. Pengawasan perlu dikerjakan juga oleh instansi pemerintah Daerah. Tahapan monitoring memiliki kinerja paling kurang dan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan.

Tahapan evaluasi diperoleh harapan adanya peningkatan dana yang dikelola masyarakat dan perlunya penguatan kelembagaan, dengan terus melakukan audit independen. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar dan dalam, menggunakan dokumen perencanaan (RPJM). Tahap evaluasi memiliki kinerja terbaik kedua dan merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan program menurut masyarakat.

BKM melakukan pelaporan melalui media majalah dan buku tahunan. Panitia/KSM setiap tahun melaporkan hasil kegiatan. Tim memberi laporan ke PJOK setiap bulan. PJOK mengumpulkan data setiap bulan, data kunjungan lapangan dan data kegiatan dari tim faskel. PJOK merekap dan melaporkan ke PPK. Laporan kendala dari BKM masuk ke kecamatan. Tahapan pelaporan memiliki nilai terendah kedua pada kegiatan PNPM.

Tahapan sosialisasi lebih menekankan pada keterbukaan masalah manajemen  keuangannya dan panutn tokoh inspirasi BKM. Optimalisasi papan informasi, rembug warga dan kajian siklus partisipatif oleh masyarakat.

Tahapan kegiatan program masih berada dibawah level penilaian baik. Tahapan persiapan dan monitoring merupakan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan menurut masyarakat. Pengelola menilai upaya penyiapan program, pengembangan kapasitas masyarakat dan sosialisasi program cukup baik (terbaik kedua).

 

E.       Kesimpulan (12pt, bold)

 

Perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah perkotaan, dilakukan dengan melakukan identifikasi pola pengembangan wilayah untuk mencegah biaya tinggi dari transportasi, infrastruktur, pelayanan umum dan komunal, dengan melakukan pengawasan tingkat kepadatan, pengembangan wilayah bauran fungsi, penegakan peraturan terkait lingkungan dan hal lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas institusi untuk perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah perkotaan. Melakukan pengembangan wilayah untuk mencegah urbanisasi

Pengembangan kesadaran akan lingkungan yang baik perlu dilakukan sebagai prioritas kebijakan sehingga dihasilkan keberlanjutan program yang efektif. Program harus dapat memberikan gambaran manfaat dan insentif yang akan didapatkan warga dari berbagai macam segmen sosial ekonomi.

Mengembangkan keadilan gender yang penting bagi lingkungan. Perlu diperhatikan bahwa peranan wanita sangat besar dalam membentuk kebiasaan rumah tangga terkait dengan aspek higienitas, konsumsi energi dan pembuangan sampah (Schaefer-Preuss dalam UN-HABITAT, 2010).

Mengembangkan komunikasi dengan berbagai kalangan yang memiliki aneka ragam prespektif, latar belakang, kebijakan, budaya.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan kondisi spesifik terkait dengan pelaksanaan program menurut siklus yang ditetapkan dalam buku pedoman PNPM Mandiri Perkotaan. Kemiskinan di perkotaan perlu didukung kebijakan yang cukup, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya bersama untuk mengurangi ketidakadilan pada perkotaan di wilayahnya. Pemerintah perlu untuk melanjutkan investasi dalam upaya peningkatan kualitas di kawasan kumuh, penyediaan hunian murah, dan merumuskan proyek lokal ke program nasional

 

 

F.       Ucapan Terima Kasih

 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pengelola PNPM di Kota Makassar, Pekalongan, Pangkalpinang dan Bandung. Untuk Derajad Widhyarto, Fitri Prihandini, Catharina Depari, Annisa, dan teman- teman tim peneliti.

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Anonim. 2007. Pedoman Umum  PNPM Mandiri

Anonim 2007. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri

Anonim 2007. Pedoman Operasional PNPM Mandiri

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2010, The State of Asian Cities 2010/2011, Fukuoka, Japan

 

Pustaka Website:

·      www.P2KP.org

·      www.PU.go.id

 

 

 




 

No comments:

Ads Inside Post