Monday, 7 January 2013

PENGUKURAN PRIORITAS DAN KINERJA PRINSIP-PRINSIP DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Abstract

Importance and Performance Measurement Principles in the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, has been done by measuring the implementation and the importance of the basic principles of the program. The twelve principles observed  are: relying on human development, autonomy, decentralization, poor  community-oriented, participation, gender equality, democracy, transparency and accountability, prioritization, collaboration, sustainability and simplicity. Analysis was performed by using the technique of importance and performance analysis to explain the priority and performance of each principle. Research conducted on progamme management and beneficiaries in the city of Pangkal Pinang, Bandung, Pekalongan and Makassar. The results indicate the emerging need to encourage the increasing involvement of women. Progamme management perceptions based on consensus agreement principle is needed in considering the workability of the interest of poor community. Differences in perceptions occurred on the procedures, rules, and mechanisms for so called simple beneficiaries and also for the manager with less simple criteria. The main priority for PNPM should include poverty reduction and pro-poor input activities.

 

Keywords: priorities, performance, principles, empowerment, urban

 

 

Abstrak

Pengukuran Prioritas dan Kinerja Prinsip-prinsip dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah dilakukan untuk mengukur pelaksanaan dan tingkat kepentingan dari prinsip-prinsip dasar program. Prinsip-prinsip tersebut berjumlah dua belas yaitu: bertumpu pada pembangunan manusia,  otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan serta sederhana. Analisis dilakukan menggunakan teknik pengukuran harapan dan kinerja atau importance performance analysis untuk memaparkan prioritas dan kinerja masing-masing prinsip. Penelitian dilakukan terhadap pengelola kegiatan dan masyarakat penerima manfaat di kota Pangkal Pinang, Bandung, Pekalongan dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan perlu lebih mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan. Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input kegiatan.

Kata Kunci: prioritas, kinerja, prinsip, pemberdayaan, perkotaan

 

Pendahuluan


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara resmi dimulai pada tahun 2007, merupakan kumpulan dari beberapa program pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu bagian inti dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan di kawasan perkotaan, disebut sebagai PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan sendiri merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberadaan program diharapkan akan dapat menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan mengupayakan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli.
Kemiskinan yang terjadi di perkotaan, berdasarkan identifikasi P2KP.org muncul dalam beberapa dimensi yaitu dimensi politik, sosial, ekonomi, lingkungan dan aset. Kemiskinan dalam dimensi politik muncul karena ketiadaan wadah penampung aspirasi dari masyarakat miskin, sehingga tidak ada akses informasi dan komunikasi. Kemiskinan secara sosial diidentifikasi sebagai ketiadaan kemampuan masyarakat golongan tertentu (miskin) untuk berpartisipasi secara sosial, hilangnya kualitas manusia, etos kerja dan modal sosial. Kemiskinan dalam dimensi ekonomi, yaitu ditandai dengan rendahnya penghasilan untuk kecukupan kebutuhan hidup layak. Sedangkan untuk dimensi lingkungan terkait sikap yang tidak menjaga kelestarian aspek lingkungan. Terakhir terkait dimensi aset terkait alat kerja, hunian dan modal kepemilikan yang kurang.
PNPM Mandiri Perkotaan berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat. Termasuk di dalamnya memberikan peningkatan kondisi infrastruktur lingkungan dan perumahan, dan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat penerima manfaat. Pengembangan kelembagaan yang terdapat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai upaya menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai utama yang ada di dalam program akan menjadi dasar prinsip penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat. Pelaksanaan prinsip tersebut akan menjadi embrio penciptaan lingkungan kota dengan perumahan yang lebih baik.
PNPM Mandiri Perkotaan memiliki 12 (dua belas) prinsip dasar yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan (Cipta Karya, 2009). Prinsip tersebut adalah: bertumpu pada pembangunan manusia,  otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan serta sederhana. Pelaksanaan kedua belas prinsip ini perlu untuk diukur apakah sudah berjalan dengan baik, lalu kemudian prinsip manakah yang paling penting untuk dapat dilaksanakan.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Seberapa besarkah prioritas dan kinerja prinsip-prinsip dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, menurut pengelola dan penerima manfaat program?

Kajian Pustaka

1.    Pengertian Prinsip
Definisi kata prinsip yang diambil dari beberapa referensi adalah sebagai berikut:  
a.    Asas: (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); hukum dasar. (sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia http://kbbi.web.id/)
b.    Suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. (sumber: Wikipedia.com, http://id.wikipedia.org/wiki/ Prinsip)
c.    Beberapa definisi lain ditemukan dari Sumber: carapedia.com, http://carapedia.com/ pengertian_definisi_prinsip_info2118.html sebagai berikut: 
- Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip - prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingunan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan kita. Seorang leader atau pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
- Prinsip adalah hal yang membatasi esensi. (Palgunadi Tatit Setyawan[EP1] )
- Prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan. (Russel Swanburg)
- Prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri (Toto Asmara[EP2] )
- Prinsip adalah pedoman berprilaku yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen (Udo Yamin Efendi Majdi[EP3] )
- Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama (Ahmad Jauhar Tauhid)
- Prinsip adalah hukum alam dan sudah jadi kebenaran (Hakiki Herry Tjahjono[EP4] )
- Prinsip adalah suatu aturan dasar yang mendasari pola berpikir atau bertindak (Awang, dkk[EP5] )
- Prinsip adalah hukum, tidak bisa tidak, harus seperti itu (Andi Yohanes)
- Prinsip adalah panduan yang mengompasi hidup anda untuk kembali ke diri sejati anda (Samuel S. Lusi[EP6] )
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengertian dari prinsip adalah sebuah dasar dalam berpikir dan pengambilan keputusan, yang didapat dari pengalaman dan pemaknaan, digunakan sebagai penunjuk arah hidup, sifatnya langgeng atau lama.

2.    Pemahaman Program PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri merupakan gerakan nasional yang berwujud pembangunan berbasis masyarakat, menjadi kerangka kebijakan serta pedoman pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan pendampingan fasilitator. Pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dalam penguatan modal usaha, pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, pelayanan pendidikan, kesehatan dan akses teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin(Bahua, 2011).
PNPM Mandiri direncanakan untuk dilaksanakan hingga tahun 2015. Target ini sesuai dengan kesepakatan waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDG’s). MDG’s merupakan kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan terkait pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
PNPM Mandiri sebagai program nasional dalam wujud penciptaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah: meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok; perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel; meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor); meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kendala pelaksanaan PNPM yang diidentifikasi dari penelitian lain (Septiani, 2010) menemukan masalah, partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar representasi masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan saja melainkan adanya redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi perubahan sosial khususnya masyarakat terpinggirkan secara signifikan. Selain itu dalam penelitian yang sama mengungkapkan partisipasi masyarakat berlangsung semu, redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat hanyalah berada di permukaan saja, karena walaupun masyarakat telah mempunyai hak bersuara tapi tidak didengarkan dalam proses pembangunan.
Fenomena lain dari penelitian (Putra, 2010) menemukan kasus dalam PNPM sebagai berikut, tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara benar (hanya bersifat formalitas program), pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite dan aktivis, MBR dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian (partisipasi secara artifisial), MBR tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman SPP, karena takut tidak akan mampu membayar hutang, proses Musyawarah yang berperan adalah elite dan aktivis yang juga memiliki kepentingan,  dan proses musyawarah dilakukan sekedar formalitas.

3.    Prinsip- prinsip dasar PNPM Mandiri Perkotaan
Pedoman Pelaksanaan menjelaskan prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut:
a.    Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
b.    Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
c.    Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
d.    Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
e.    Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
f.     Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
g.    Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
h.    Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
i.      Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
j.      Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
k.    Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
l.      Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Metodologi

1.       Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: pengelola program di daerah penelitian dan masyarakat penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan melakukan komparasi persepsi Pengelola Program dengan Masyarakat Penerima Manfaat. Populasi yang menjadi responden dibagi menjadi: 
a.       Pengelola Daerah
1)      Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan
2)      Tim Fasilitator
3)      Pengurus BKM/KSM
b.      Masyarakat Penerima Manfaat

No.
Kota
Kelurahan
Sampel
1)
Bandung
Babakan sari
30
Kopo
30
2)
Pekalongan
Sokorejo
30
Podosugih
30
3)
Makassar
Tanjung Merdeka
30
Pannampu
30
4)
Pangkal Pinang
Selindung Baru
30
Melintang
30

Metode kuantitatif, untuk Pengelola daerah menggunakan sampel purposif yaitu tokoh yang pendapatnya dapat merepresentasikan institusi yang diwakilinya. Jumlah sampel untuk tiap kelurahan di lokasi penelitian dipilih menggunakan metode kuota yaitu 30 sampel tiap kelurahan.

2.       Metode Pengumpulan Data
Penelitian Konsep Penyiapan Masyarakat Penerima Manfaat pada Program PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dan lapangan melalui angket (kuesioner) dan studi dokumentasi.
a.       Kuesioner
Daftar pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang ada. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang tidak dilengkapi jawaban, sehingga responden bebas menjawab secara mandiri.
b.      Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari atau melakukan review terhadap peraturan terkait, laporan-laporan yang ada dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.       Analisis Data
Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik pengukuran harapan dan kinerja atau importance performance analysis. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan antara harapan dengan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram kartesius yang menggambarkan atribut mana yang perlu diperbaiki dan dianggap penting serta telah memuaskan ataupun kurang memuaskan yang dibagi ke dalam empat bagian.

 

Gambar 1. Kuadran Pengukuran[EP7] 

Dalam penelitian ini terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di mana X merupakan tingkat kinerja/pelaksanaan yang dapat memberikan kepuasan konsumen, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan/ harapan konsumen, kombinasi variabel sebagai garis axis dan ordinat menghasilkan Kuadran Pengukuran, seperti tampak pada Gambar1. ( lihat gambar 1)[EP8] 
Analisis data kuantitatif menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 tingkatan untuk mengukur harapan atau tingkat kepentingan dan kinerja atau tingkat kepuasan, seperti pada tabel 1. Skala Pengukuran. Pada penelitian ini aspek yang berada di tengah, yaitu criteria cukup, dihilangkan untuk menghindari keragu-raguan dari responden, dalam menjawab pertanyaan.

Tabel 1. Skala Pengukuran[EP9] 
No
Kepentingan
Kinerja
Nilai
1
Sangat penting
Sangat baik
4
2
Penting
Baik
3
3
Cukup penting
Cukup baik
Di hilangkan untuk menghindari keragu-raguan dari responden
4
Kurang penting
Kurang baik
2
5
Tidak penting
Tidak baik
1


Grafik 1. Skala Pengukuran

 


















Data dari penerima manfaat akan diperbandingkan dengan data dari pengelola/manajemen untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian kepentingan-kinerja dari sudut pandang masing-masing.
Rumus yang digunakan dalam menganalisis data adalah:
1.      
2.                     
3.                     
dimana :
Tki = tingkat kesusuaian
= nilai penilaian kinerja
Yi= nilai penilaian kepentingan
= nilai rata-rata kinerja
= nilai rata-rata kepentingan
 jumlah responden
K = banyaknya variabel yang mempengaruhi

 

Hasil dan Pembahasan

1.       Bandung
Hasil pengukuran prioritas dan kinerja prinsip PNPM Mandiri Perkotaan di kota Bandung menurut Pengelola Program dan Masyarakat penerima manfaat sebagai berikut (grafik 1)



















Tabel 2. Kinerja dan Prioritas di Bandung

Urutan
Kinerja PNPM MP menurut
Prioritas PNPM MP menurut
Pengelola
Masyarakat
Pengelola
Masyarakat
1
orientasi pd masy miskin
sederhana
orientasi pd masy miskin
demokratis
2
pembangunan manusia
partisipasi
prioritas/keutamaan
kolaborasi
3
demokratis
keberlanjutan
kolaborasi
prioritas/keutamaan
10
transparasi dan akuntabel
desentralisasi
kesetaraan gender
orientasi pd masy miskin
11
kesetaraan gender
pembangunan manusia
desentralisasi
sederhana
12
sederhana
prioritas/keutamaan
sederhana
partisipasi


Pada tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 2) terdapat perbedaan pada aspek pembangunan manusia dan sederhana. Pada persepsi pengelola prinsip pembangunan manusia berkinerja pada urutan yang tinggi, namun pada persepsi masyarakat prinsip ini malah terletak di urutan bawah. Sedangkan kinerja prinsip sederhana menurut pengelola ada pada urutan terbawah namun menurut masyarakat malah yang terbaik kinerjanya. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kinerja pembangunan manusia yang dianggap pengelola diurutan atas ternyata tidak sesuai dengan persepsi dari masyarakat penerima manfaat. Demikian juga dengan prosedur yang dianggap pengelola rumit, masyarakat yang menganggap sederhana, ini membuktikan bahwa masih ada proses yang seharusnya melibatkan masyarakat malah lebih banyak dikerjakan pengelola.
Orientasi prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada aspek prioritas/keutamaan dan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Bandung perlu untuk memperhatikan peningkatan kolaborasi antar pelaksana kegiatan dan mengerjakan hal-hal prioritas dalam pilihan kegiatan. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang adalah orientasi pada masyarakat miskin di mana pengelola merasakan paling pentingnya aspek ini, sedangkan masyarakat penerima manfaat melihat yang penting adalah bagaimana prinsip demokratis dapat berjalan dan orientasi pada masyarakat miskin mengikuti diurutan bawah.
2.       Pekalongan
Hasil pengukuran prioritas dan kinerja prinsip PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pekalongan menurut Pengelola Program dan Masyarakat penerima manfaat sebagai berikut (grafik 2).
 Pada tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 3.) terdapat persamaan prinsip orientasi pada masyarakat miskin yang termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan sudah berjalannya prinsip ini di kota Pekalongan. Prinsip yang berkinerja di bawah yang disepakati pengelola dan masyarakat adalah prinsip kesetaraan gender. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan adalah aspek kolaborasi, di mana pengelola merasa tinggi sedangkan masyarakat merasa agak di bawah.



Grafik 2. Skala Pengukuran

 



 

Tabel 3. Kinerja dan Prioritas di Pekalongan

Urutan
Kinerja PNPM MP menurut
Prioritas PNPM MP menurut
Pengelola
Masyarakat
Pengelola
Masyarakat
1
orientasi pd masy miskin
Keberlanjutan
kolaborasi
keberlanjutan
2
prioritas/keutamaan
orientasi pd masy miskin
prioritas/keutamaan
prioritas/keutamaan
3
kolaborasi
otonomi
orientasi pd masy miskin
demokratis
10
partisipasi
kolaborasi
otonomi
orientasi pd masy miskin
11
kesetaraan gender
desentralisasi
kesetaraan gender
kesetaraan gender
12
sederhana
kesetaraan gender
desentralisasi
sederhana


Orientasi prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada aspek prioritas/keutamaan. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pekalongan perlu untuk memperhatikan hal-hal prioritas dalam pilihan kegiatan. Prinsip kesetaraan gender juga dipersepsikan bersama berada pada prioritas yang rendah, hampir sama dengan kondisi di kinerjanya. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang adalah orientasi pada masyarakat miskin di mana pengelola merasakan paling pentingnya aspek ini, sedangkan masyarakat penerima manfaat melihat yang penting adalah bagaimana prinsip keberlanjutan dapat berjalan dan orientasi pada masyarakat miskin mengikuti diurutan bawah.
3.       Makassar
Pada tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 4.) terdapat persamaan pada prinsip prioritas/keutamaan yang termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan sudah berjalannya prinsip ini di kota Makassar. Prinsip ini bekerja dalam bentuk penentuan program yang akan dilaksanakan di wilayah tertentu. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan adalah aspek sederhana, di mana pengelola merasa prinsip ini berada di urutan bawah sedangkan masyarakat berpendapat bahwa prosedur, aturan dan mekanisme telah berjalan dengan sederhana.
Prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada prinsip orientasi pada masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Makassar memang tepat dikerjakan bagi masyarakat miskin yang masih memerlukan pertolongan. Demikian juga pada dua prinsip berikutnya, terdapat kesamaan pandang pengelola dan masyarakat, yaitu pada aspek prioritas/ keutamaan dan demokratis. Kesamaan prioritas prinsip ini perlu diapresiasi karena dengan hal ini dapat dibaca sebagai munculnya kesatuan dalam prioritas program. Demikian juga untuk kesamaan prinsip pada urutan bawah terdapat prinsip kesetaraan gender. Walau di Makassar ditemukan satu BKM yang hampir semuanya diurus oleh wanita.

 

Grafik 3. Skala Pengukuran

Tabel 4. Kinerja dan Prioritas di Makassar

Urutan
Kinerja PNPM MP menurut
Prioritas PNPM MP menurut
Pengelola
Masyarakat
Pengelola
Masyarakat
1
orientasi pd masy miskin
Sederhana
Orientasi pd masy miskin
prioritas/keutamaan
2
Demokratis
Prioritas/ keutamaan
Demokratis
Orientasi pd masy miskin
3
prioritas/keutamaan
Keberlanjutan
prioritas/keutamaan
demokratis
10
Kolaborasi
Transparansi dan akuntabel
Kesetaraan gender
Pembangunan manusia
11
Sederhana
Partisipasi
Otonomi
kesetaraan gender
12
Desentralisasi
Pembangunan manusia
desentralisasi
Partisipasi

4.       Pangkal Pinang



















Grafik 4. Skala Pengukuran


Pada tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 5.) terdapat persamaan prinsip keberlanjutan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan sudah berjalannya prinsip ini di kota Pangkal Pinang. Prinsip keberlanjutan menunjuk kepada keyakinan bahwa manfaat program akan dapat dirasakan sampai lima tahun ke depan. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan adalah prinsip sederhana, di mana pengelola berpendapat kesederhanaan program pada urutan bahwa sedangkan masyarakat berpendapat prinsip ini ada di atas.
Prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada prinsip orientasi pada masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pangkal Pinang memang tepat dikerjakan bagi masyarakat miskin yang masih memerlukan pertolongan. Demikian juga pada prinsip demokratis, pemangku kepentingan program melihat aspek demokratis merupakan hal yang sangat penting. Prinsip kesetaraan gender juga dipersepsikan bersama berada pada prioritas yang rendah, hampir sama dengan kondisi di kinerjanya. Prinsip Kesederhanaan juga dilihat tidak terlalu penting dibandingkan prinsip lain.


Tabel 5. Kinerja dan Prioritas di Pangkal Pinang
Urutan
Kinerja PNPM MP menurut
Prioritas PNPM MP menurut
Pengelola
Masyarakat
Pengelola
Masyarakat
1
Keberlanjutan
Keberlanjutan
Orientasi pd masy miskin
Keberlanjutan
2
Orientasi pd masy miskin
Demokratis  
Demokratis
Demokratis
3
Pembangunan manusia
Sederhana
prioritas/keutamaan
Orientasi pd masy miskin
10
Desentralisasi
Otonomi
Sederhana
Sederhana
11
Partisipasi
Transparansi dan akuntabel
Kesetaraan gender
Transparansi dan akuntabel
12
Sederhana
Kesetaraan gender
desentralisasi
kesetaraan gender
5.       Kompilasi Data











a.    Pengelola Program
1)    Hal yang dianggap paling baik oleh pengelola adalah prinsip berorientasi pada masyarakat miskin.
2)    Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.
3)    Pengelola memiliki persepsi bahwa forum-forum yang diadakan (rembug warga, Survey Kampung Sendiri, dll) sudah cukup mewadahi prinsip masyarakat mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.
4)    Aspek dalam input kegiatan yang dinilai pengelola paling kurang adalah kesederhanaan aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan PNPM.
5)    Hal-hal  lain yang dirasa masih kurang oleh pengelola adalah prinsip pembangunan manusia, prinsip otonomi, desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas.
6)    Hal yang paling prioritas dalam input kegiatan menurut pengelola adalah keberpihakan PNPM kepada masyarakat miskin.
7)    Pengelola menilai prinsip desentralisasi merupakan hal yang paling kurang penting

b.    Masyarakat Penerima Manfaat
1)    Masyarakat merasa bahwa program PNPM dapat dirasakan manfaatnya sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan)
2)    Berdasarkan penelitian yang didapat hasil kuesioner, masyarakat menganggap bahwa prosedur, aturan, dan mekanisme untuk menerima manfaat PNPM dapat dibilang sederhana.
3)    Penerapan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan dalam menerima manfaat menurut masyarakat belum baik.
4)    Aspek-aspek yang dianggap belum baik selain kesetaraan gender adalah prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi dan partisipasi.
5)    Masyarakat menilai bahwa prioritas kegiatan PNPM untuk mengentaskan kemiskinan adalah hal terpenting dalam input kegiatan
6)    Hal yang dinilai paling kurang penting prinsip kestaraan gender dalam input kegiatan.

6.       Analisis Data

Pengukuran prinsip dan nilai-nilai PNPM Mandiri menunjukkan bahwa, masih diperlukan untuk lebih mendorong peran dan keterlibatan perempuan, agar mereka mandiri secara finansial karena manfaat PNPM paling optimal jika ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Penilaian data kuantitif dari masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan dalam menerima manfaat belum baik.
Dari data kuantitatif, pengelola berpendapat bahwa prinsip berorientasi pada masyarakat miskin, merupakan hal yang dianggap paling baik pencapaiannya. masyarakat dan pengelola menilai bahwa prioritas kegiatan PNPM untuk mengentaskan kemiskinan dan keberpihakan PNPM kepada masyarakat miskin merupakan hal yang paling prioritas dalam input kegiatan.
Dari data kuantitatif masyarakat merasa bahwa program PNPM dapat dirasakan manfaatnya sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi bahwa forum-forum yang diadakan (rembug warga, SKS, dll) sudah cukup mewadahi prinsip masyarakat mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.
Berdasarkan penelitian yang didapat hasil kuesioner, masyarakat menganggap bahwa prosedur, aturan, dan mekanisme untuk menerima manfaat PNPM dapat dikatakan sederhana. Pendapat ini berbeda dengan persepsi pengelola, yang menganggap aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan PNPM tidak sederhana. Fenomena ini dapat dilihat sebagai, adanya kondisi ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, prosedur dan mekanisme yang dikerjakan oleh pengelola, sehingga perlu ada upaya penyederhanaan aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, dan pelibatan masyarakat yang lebih lagi dalam pengelolaan. 
Masyarakat menilai, hal yang dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dan prinsip kesetaraan gender dalam input kegiatan. Pengelola menilai, prinsip desentralisasi dan penggunaan teknologi merupakan hal yang paling kurang penting.
Aspek-aspek yang dianggap belum baik dari data kuantitatif masyarakat selain kesetaraan gender adalah prinsip desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga. Sedangkan hal yang dirasa masih kurang oleh pengelola adalah prinsip pembangunan manusia prinsip otonomi, desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas.

 

Kesimpulan

Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender PNPM MP perlu ditingkatkan.  Masyarakat menilai manfaat PNPM dapat dirasakan sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan.
Terjadi perbedaan pandangan terhadap prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input kegiatan.
Aspek nilai-nilai terkait dengan penyederhanaan prosedur, aturan dan mekanisme, aspek motivasi terkait dengan aktor pelaku pendorong motivasi, aspek dukungan kebijakan terkait pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam PNPM Mandiri Perkotaan, aspek tujuan terkait dengan media penyamaan tujuan dengan pertemuan formal dan informal[EP10] .
Sebagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dari program ini maka perlu adanya peningkatan peran keterlibatan perempuan terutama dalam kelompok, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terkait dengan prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM perlu diupayakan penyederhanaan sehingga pengelola program tidak kesulitan serta upaya untuk melatih masyarakat melakukan pembukuan secara mandiri.

Daftar Pustaka

Anonim, 2007, Pedoman Umum  PNPM Mandiri, P2KP. Org
Anonim, 2007, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri, P2KP. Org
Anonim, 2007, Pedoman Operasional PNPM Mandiri, P2KP. Org
Bahua, MI, 2011 Tinjauan Analitis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Mengatasi Kemiskinan di Era Otonomi Daerah, Puslit Depsos, Jakarta
Putra IM, 2010 Marginalisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), studi pada nagari tanjung sani kabupaten agam, Pasca Sarjana, Universits Andalas, Padang 
Septiani, Melly, 2010, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, thesis, ITS Library, Surabaya
Tim Peneliti, 2011, Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Balai Litbang Sosekkim, Yogyakarta
Website:
-     Wikipedia.com
-     Carapedia.com  



No comments:

Ads Inside Post