Wednesday, 5 November 2014

KUALITAS LAYANAN SANITASI DAN PEMBENTUKAN CITRA KOTA

proceeding seminar CITIES ITS, 5 Oktober 2014

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pembentukan citra kota dari layanan sanitasi yang disiapkan untuk warga kota. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang mengedepankan kajian literatur dari dokumen resmi terkait sanitasi, seperti Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota. Kasus kota dipilih sebagai lokasi studi kasus, dengan pertimbangan bahawa kota tersebut berada di wilayah rawan sanitasi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki kesimpulan bahwa pembentukan citra kota selama ini belum banyak mengukap keberhasilan pelayanan sanitasi wilayah. Keberhasilan layanan sanitasi selain berasal dari dukungan Pemerintah Kota lebih banyak ditentukan oleh perilaku higienis pribadi warga. Pengembangan layanan sanitasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kepada kondisi kota yang telah diukur, intrepetasi hasil, dan penentuan desain program. Pada skala yang lebih besar citra kota dapat sebagai perwujudan kumpulan rumah sehat, lingkungan sehat dan kota sehat.

Kata kunci : layanan, sanitasi, wilayah, kota

PENDAHULUAN
latar Belakang
Kota sebagi sebuah tempat pertemuan manusia dengan bermacam kepentingan, perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah populasi manusia yang berada di kota, misalnya di Indonesia 36 % penduduk tinggal di perkotaan (Effendi, 2012)[i], data lain (Kompas, 2012) bahkan memberikan angka yang lebih besar yaitu 54%[ii].Kondisi ini menunjukkan adanya potensi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemangku kepentingan di kota. Masalah yang berhasil diidentifikasi (Weishaguna & Saodih E.)[iii] terkait dengan pengendalian pengembangan fisik, fungsi kawasan dan pola penggunaan lahan, pengendalian tata bangunan, perkembangan bangunan multifungsi dan superblok, ruang terbuka hijau, estetika kota, dan ketidakjelasan karakter kota.
Secara khusus, permasalahan terkait karakter kota, menurut Astuti[iv] diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan terkait globalisasi. Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan penyediaan alat, strategi, dan menyiapkan proses yang dikembangkan, terutama berbasis budaya dan tradisi. Karakter yang terbangun akan membangkitkan citra sebuah wilayah. Citra (Mangunwijaya dalam Aryanto, 2005)[v] menunjukkan gambaran/kesan penghayatan dalam menangkap arti bagi seseorang.
Salah satu upaya mengembangkan citra kota adalah terkait dengan kebersihan. Di Indonesia upaya mengelola kota pada aspek kebersihan, dikompetisikan dan dinilai dengan penyelenggaraan penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura menunjukkan adanya kesadaran hubungan antara citra kota yang positif ditunjukkan dari komitmen kota menjaga kondisi kebersihannya. Kebersihan didukung oleh pengelolaan sarana, prasarana dan perilaku sanitasi dapat mewujudkan kota yang sehat. Karya Tulis Ilmiah ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, faktor-faktor pembentukan citra kota apa yang muncul dari layanan sanitasi untuk warga kota?



Kajian Pustaka
Citra kota
Citra kota (Tohjiwa, 2011)[vi] dapat dilihat sebagai hasil adaptasi kognitif terkait kondisi potensial akibat stimulus bagian kota yang dikenali dan digunakan, dalam proses reduksi dan simplifikasi. Stimulus dalam bentuk hal-hal yang unik dan menjadi ikon kota merupakan elemen yang banyak dikenali. Elemen yang dimaksud di sini berupa tempat perbelanjaan, sedangkan elemen yang kurang diketahui adalah perkantoran dan hotel.
Penilaian citra (Aryanto, 2005) sebuah kawasan dapat dinyatakan oleh pengamat. Sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan fisik bangunan diperkotaan, membentuk pengalaman yang akan mempengaruhi perilaku. Citra sebuah kota[vii] merupakan gambaran/impresi pertama yang ditangkap visual, dan mempunyai kesan kuat terhadap tempat (sense of place). Proses ini juga membentuk peta mental yaitu serangkaian tindakan dalam mengumpulkan, menata, mengingat, mengulang, dan menggunakan informasi. Peta mental sesuai dengan yang disampaikan Kevin Lynch merupakan perwujudan dari citra kota sesuai dengan pandangan masyarakat, yang kemudian dibagi dalam lima kategori yaitu paths, edges, district, node, landmark.
Pembentuk elemen fisik: terkait dengan karakter fisik alamiah, pengelompokan zona fungsi kota, keberadaan street furniture, konsentrasi aktivitas dan karakter jalur sirkulasi. Pembentuk citra dilihat dari aspek psikologis terkait dengan gaya hidup, keakraban, keterlibatan sosial, kelas sosial dan perbedaan gender. Komponen Citra secara garis besar dibagi menjadi identitas – jati diri, struktur – hubungan obyek/elemen dengan obyek/elemen lainnya dan makna-arti. Nilai estetika, kemampuan visual dan fisik lingkungan memiliki peran yang besar dalam membentuk citra suatu kawasan. Selain itu citra dapat juga dibentuk melalui riwayat sejarah dengan elemennya.
Sanitasi
Sanitasi[viii] memiliki keterkaitan yang besar dalam pengelolaan kota di Indonesia, terutama pada aspek sosial yaiti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan, serta pada aspek lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan kelestariannya. Kelemahan pembangunan sanitasi yang berhasil diidentifikasi terkait dengan lemahnya perencanaan lemahnya perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya adalah sarana-prasarana yang tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan. Selain itu faktor determinan dalam pembangunan sanitasi adalah perlunya kesadaran masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat.
Upaya perbaikan kondisi sanitasi dilaksanakan dengan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, responsif dan berkelanjutan. Pemerintah[ix] melalui program nasional yang diberi nama Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Program ini secara resmi dimulai pada tahun 2009 oleh Wakil Presiden Budiono pada Konferensi Sanitasi Nasional II. PPSP diarahkan pada 3 sasaran, yakni: menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014, di perkotaan dan pedesaan, pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan dan pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Capaian target program sampai dengan tahun 2014, yaitu 446 dari target 330 kota/kabupaten terlibat sebagai peserta program PPSP.
SSK dihasilkan dengan masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi diaktualisasikan dengan menyusun Buku Putih Sanitasi yang menyediakan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, terkait aspek teknis mapun non teknis. Pembangunan sanitasi secara umum dilakukan dengan target sasaran yaitu:
1.    Meningkatkan cakupan layanan air limbah
2.    Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah
3.    Meningkatkan cakupan layanan drainase
4.    Meningkatkan cakupan layanan air minum



METODOLOGI
Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap dokumen perencanaan sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota. Analisis berdasarkan sintesa teori citra kota, untuk melihat dan mencari faktor-faktor pembentukan citra kota yang memeliki keterkaitan dengan layanan sanitasi. Dokumen perencanaan sanitasi kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi studi kasus, dengan pertimbangan bahwa kota tersebut berada di wilayah rawan sanitasi, yaitu memiliki muka air tanah tinggi, berawa dan berada di tepi aliran sungai.
            Metodologi diambil dari teori yang dibangun oleh Simon Anholt, 2007[x] dalam bukunya Competitive Identity, The New Brand Management for Nations Cities and Regions. Pembahasan difokuskan pada dua hal terkait bagaimana citra kota dapat dibangun dan kemudian identifikasi dari komponen yang dapat muncul.
Persepsi masyarakat terhadap sebuah wilayah dibangun dengan langkah awal utama yaitu dengan hal yang dikerjakan di wilayah tersebut, dan cara menyelesaikannya; hal yang dibuat di wilayah tersebut, dan cara mereka membuat; dengan apa yang dibicarakan orang luar mengenai/terkait wilayah tersebut; dengan apa yang dibicarakan wilayah tersebut mengenai kondisi daerahnya.
Cara membangun citra sebuah wilayah (gambar 1) dapat dilakukan dengan langkah upaya promosi wisata, seperti halnya pengalaman pertama datang ke sebuah tempat, sebagai wisatawan atau tugas kedinasan. Selanjutnya terkait dengan merek eksport, yang berperan dengan kuat sebagai duta dari setiap citra secara luas dari sebuah negeri. Kebijakan politis dari sebuah pemerintahan menjadi cara selanjutnya. Untuk pelaku bisnis, terkait dengan upaya menarik investasi ke dalam, perekrutan tenaga kerja dan pelajar. Dapat juga dilakukan dengan melalui pertukaran budaya dan aktivitas budaya serta melalui masyarakat di dalam wilayah.
pariwisata
merek
orang
budaya
investasi
kebijakan
Identitas kompetitif
 










Gambar 1. Cara membangun citra
Sumber: anholt, 2007

Wilayah dengan identitas citra kompetitif, akan menemukan keuntungan terkait: kejelasan persetujuan identitas domestik dan tujuan bersama, penghargaan dan penerapan suasana inovasi, efektifitas yang lebih untuk kesempatan acara internasional, efektifitas yang lebih pada promosi investasi, efektifitas yang lebih pada promosi pariwisata dan perjalanan dinas, dampak baik untuk eksportir barang dan jasa, profil lebih di media internasional, kemudahan akses ke lembaga dan asosiasi regional dan global serta produktifitas kemitraan budaya dengan wilayah lain.
Enam komponen citra kota (Simon Anholt, 2007) dapat dijelaskan sebagai berikut: keterkinian berbicara seberapa kenal dan paham orang dengan sebuah kota; tempat, terkait dengan aspek fisik dari sebuah kota; potensi, terkait dengan kesempatan ekonomi dan pendidikan; denyut kota, terkait dengan gaya hidup perkotaan sebagai bagian penting dari kota; manusia sebagai pembuat kota dan seberapa hangat dan bersahaba; dan prasyarat terkait penerimaan kualitas dasar dari kota.





Tempat
kekinian
Denyut kota
Manusia
potensi
Identitas kompetitif
Prasyarat
 












Gambar 2. Citra kota
Sumber: anholt, 2007

TEMUAN
Penelitian terkait dilakukan dengan memahami terlebih dahulu dokumen strategi sanitasi kota (SSK), dalam hal ini peneliti mengambil kasus kota Banjaramasin. Penyusunan SSK merujuk ke outline yang disiapkan Bappenas. SSK terdiri dari 6 bab yaitu: Pendahuluan, yang mengkritisi latar belakang permasalahan (sanitasi), metodologi penulisan, dasar hukum terkait dengan strategi sanitasi kota Banjarmasin (yang sudah berjalan dan direncanakan). Bab berikutnya diberi judul kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi, berisi profil wilayah Kota Banjarmasin, kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kota sebelumnya, keberhasilan, kelemahan dan catatan pembelajaran, serta posisi area berisiko sanitasi. Bab ketiga adalah kerangka pengembangan sanitasi, membahas Visi dan Misi sanitasi dan tahapan pengembangan sanitasi. Bab IV mengulas strategi pengembangan sanitasi, terkait strategi 3 komponen utama yaitu: Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase. Bab selanjutnya yaitu program dan kegiatan, yang memperlihatkan program dan kegiatan dengan komprehensif dan lintas sektor. Bab terakhir terkait strategi monitoring dan evaluasi, yang dilakukan oleh kelompok kerja dan pelaku (lembaga/perorangan) sebagai penanggungjawab tahapan pelaksanaan kegiatan.
Penelitian juga mempertimbangkan dokumen Buku Putih Sanitasi, buku ini merupakan dokumen pemetaan situasi sanitasi kabupaten/kota, dengan data berdasarkan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya. Lingkup bahasan mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis yaitu: keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat. Buku Putih Sanitasi mencakup substansi sebagai berikut: status (potret) terkini situasi sanitasi pada aspek teknis dan non-teknis, kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan, rekomendasi awal layanan sanitasi termasuk “area berisiko.” Tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah sebagai langkah pemetaan situasi sanitasi yang komprehensif untuk penyusunan strategi sanitasi perkotaan (SSK). 
Buku yang dikaji terkait dengan sanitasi yaitu Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018, beberapa bagian yang menjadi temuan dirangkum dalam beberapa analisis kualitatif berikut. Kota Banjarmasin[1] terletak di tepian sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, kondisi morfologi kota relatif datar. Kota Banjarmasin merupakan kawasan rawa dan dipengaruhi pasang surut, datarannya pada musim hujan tergenang. Ketinggian permukaan dataran berada pada ketinggian 16 m dpl, berair payau, beriklim panas (28-35°C), bercurah hujan tinggi (2.400-3.500 mm/tahun), dan didominasi oleh tanah alluvial.
Ditemukan 32 satuan[2] genangan air yang menjadi persoalan saat air pasang ataupun hujan. Ke tiga puluh dua daerah genangan inilah yang menjadi daerah potensi banjir. Kondisi yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terkait dengan munculnya penyakit akibat kondisi lingkungan dan citra kumuh pada wilayah.


 

















Gambar 3. Pola ruang Kota Banjarmasin
Sumber:  Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018

Kota Banjarmasin[3] dikelilingi sungai besar dan anak sungainya, arah alirannya dari utara dan timur laut, menuju ke arah barat daya dan selatan, dengan aliran yang membentuk pola mendaun (dendritic drainage patern), hal ini memunculkan citra kota sebagai Kota Seribu Sungai. Sungai[4] menjadi media transportasi baik untuk barang dan penumpang, hal yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi tradisi terutama bagi penduduk yang tinggal sekitar sungai di Kalimantan. Perdagangan melalui air antar pulau dari Kalimantan ke Pulau Jawa dan Sulawesi, juga telah terjadi sejak lama dan dengan cara insentif.
 Kegiatan fungsional pusat pelayanan kota[5] yang dapat memicu perkembangan ekonomi pada skala kota, juga menunjang skala regional dan nasional, permukiman skala kota, pasar modern, sarana pendidikan tinggi, sarana kesehatan, sarana keamanan, kantor pemerintahan, sarana sosial budaya, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan, sirkulasi jaringan jalan dan infrastruktur. Lokasi pusat pelayanan kota terdapat di kelurahan Kertak Baru Ulu. Sedangkan kegiatan fungsional sub pusat pelayanan kota terdapat di beberapa kelurahan yaitu di Kuin Utara, Kuripan, Tanjung Pagar, Teluk Dalam dan Kuin Cerucuk. 
            Rencana penyediaan air minum Kota Banjarmasin[6] adalah dengan membangun IPA  A. Yani di Kelurahan Kuripan (500 liter/detik) dan IPA Pengambangan (1.000 liter/detik), penambahan  kapasitas di dua tempat tersebut menjadi 3.500 liter/detik. Untuk daerah yang belum terlayani sistem perpipaan direncanakan upaya swadaya murni dari masyarakat. Sambungan langsung bagi kawasan perumahan, kegiatan komersil, industri dan pusat pemerintahan. Rencana pengembangan SPAM regional mengacu pada SPAM regional Banjar Bakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut).
            Pengelolaan sanitasi terkait pengolahan air limbah, memiliki masalah pada dua sumber yaitu permukiman dan industri. Sebagian besar limbah cair domestik dibuang langsung ke genangan air di dasar rumah, kendati juga sudah tersedia tanki septik, namun konstruksi baknya tidak kedap. Limbah dari industri yang berada di sempadan sungai mempunyai pengaruh besar terkait penurunan kualitas air sungai. Solusi yang disiapkan adalah dengan membangun IPAL di lingkungan permukiman, dan juga menyiapkan tempat untuk industri di luar kota.
            Pengolahan air limbah yang ada di Banjarmasin meliputi: IPAL Lambung Mangkurat (1.000 m3/ hari), IPAL Pekapuran Raya (2.500 m3/hari) IPAL Hasan Basri (5.100 m3/ hari) dan pengolahan lumpur tinja dan lindi sampah Basirih (2.000 m3/hari). Pengelolaan tangki septik diprioritaskan di tujuh kelurahan yaitu Mantuil, Kelayan Selatan, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Sungai Lulut dan Banua Anyar, dengan jumlah kurang lebih 901 unit. Untuk pengembangan IPAL direncanakan di kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Kelayan Tengah, Karang Mekar, Melayu, Kuripan, Antasan Kecil Timur, Belitung Laut, Pemurus Laut, Pemurus Baru, Pemurus Luar dan Telaga Biru. Pengembangan air limbah terpusat ada di sungai Andai untuk Banjarmasin Utara, Barat, Tengah dan TPA Basirih untuk Banjarmasin Timur, Selatan dan Tengah. 

 















Gambar 4. Lokasi Jaringan IPAL
Sumber:  Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
           
Pengembangan sistem pengolahan sampah Kota Banjarmasin[7], sementara ini masih mengandalkan TPA Banjarmasin Selatan. TPA rencana akan dikembangkan menjadi stasiun peralihan antara. TPS yang ada direncanakan menjadi pengolahan sampah terpadu 3R. Pengembangan jaringan persampahan kota disinergikan dengan persampahan regional Banjar Bakula.
Perencanaan drainase kota[8] dilakukan secara teknis pada sisi jalan, dengan sodetan dan membangun saluran air penghubung antar kawasan perumahan, integrasi drainase kota dengan pengelolaan genangan air. Normalisasi sungai yang ada direncanakan dengan sistem polder atau pompa.
Penemukenalan Masalah dalam Dokumen SSK
            Permasalahan air limbah domestik[9] yang berhasil ditemukenali, terjadi sebagian besar karena kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan-aturan yang sudah ada namun belum dipahami. Sebagai contoh adanya Perda no.2/2007 tentang Pengelolaan Sungai, belum ada hasil dari sosialisasi yang dilakukan. Pengaturan terkait ijin mendirikan bangunan (IMB), yang mewajibkan warga untuk menggunakan tangki septik sesuai standar, dan sosialisasi yang perlu dilakukan, belum juga dapat sepenuhnya dilaksanakan.
            Kondisi permukiman kota Banjarmasin dengan muka air tanah yang tinggi, menjadikan perlunya lahan kering peresapan air untuk tangki septik, sedangkan lahan kering sulit ditemukan di Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa tangki septik dengan peresapan dan cubluk tidak sesuai untuk digunakan. Secara umum kondisi septik tank yang digunakan masyarakat, belum memadai dan dibuat seadanya, hal ini berdampak pada kontaminasi bakteri E-Coli ke air tanah.

Dalam dokumen SSK dicatat bahwa masih ditemui perilaku tidak peduli masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga. Selain itu terdapat perilaku bermukim di bantaran sungai, yang menjadi budaya, memiliki potensi negatif terhadap sungai dan lingkungan. Perilaku ini salah satunya diakibatkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga pengelolaan air limbah terkesan sembarangan. Kondisi ini juga menyebabkan tindakan warga menyalurkan limbah langsung ke badan air atau sungai tanpa diolah, dan menganggap hal tersebut bukan sebuah kekeliruan.
Pengelolaan sampah padat[10] juga menjadi perhatian di dalam dokumen SSK, volume sampah perkotaan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Sampah basah mempunyai kecenderungan berkurang, sebaliknya sampah kering memiliki kecenderungan bertambah. Di Kota Banjarmasin masih dijumpai pembuangan sampah terbuka, yang mengeluarkan bau tidak sedap, mengganggu estetika, menyebabkan potensi banjir, dan menjadi tempat vektor penyakit. Beberapa kasus dijumpai, warga yang membuang sampah sembarangan, salah satunya juga dengan membuang ke saluran air, yang mengalir, kemudian mengendap dan menyumbat saluran drainase dan mengganggu aliran sungai.
            Dari segi ketersediaan prasarana kebersihan, yaitu alat angkut sampah secara kuantitas dan kualitas belum cukup memadahi. Jumlah TPS[xi]di Banjarmasin 76 unit, 17 unit TPS kontiner, dan 24 unit TPS liar, dengan produksi sampah rata –rata 500 ton/hari. Sarana TPS yang ada belum memenuhi standar lokasi penempatannya. Pengelolaan TPA masih belum optimal untuk lindi dan gas yang dihasilkan, upaya pengurangan timbulan sampah, pengelolaan limbah B3 dari batu baterai bekas dan obat kadaluwarsa. Pembayaran retribusi sampah belum dikelola dengan baik, termasuk penerapan Peraturan Daerah 21/2011 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan optimal. Partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah masih perlu dikembangkan lagi.
            Pengelolaan drainase[11] sangat terkait dengan topografi kota, Kota Banjarmasin yang ada di -0,16 dpl, mengalami genangan air ketika hujan dan air pasang.  Perkembangan kota juga menyebabkan beberapa daerah dengan fungsi peresapan terganggu, padahal jumlah volume air limpasan bertambah.
Perkembangan kota yang pesat dan dinamis (pembangunan perumahan, pasar, pertokoan serta ruko-ruko) yang tidak lagi memperhatikan keberlangsungan fungsi daerah resapan. Dengan berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan (retarding) atau kantong-kantong air menjadi kawasan perumahan, pertokoan/ ruko serta kawasan komersil lainnya mengakibatkan bertambahnya volume air limpasan. Prasarana drainase secara umum belum dapat optimal karena struktur (primer, sekunder, terseir) belum baik, termasuk keluaran outlet yang belum berfungsi baik. Hal ini juga ditambah adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase.
 








                                 Gambar 4. Jaringan Drainase
   Sumber:  Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018

DISKUSI
Pembangunan persepsi masyarakat terkait sanitasi, di wilayah Kota Banjarmasin dilaksanakan dengan melihat kepada sub sektor terkait sanitasi yaitu pada pengembangan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase. Terkait penyediaan air minum, hal yang dapat mempengaruhi citra kawasan adalah adanya rencana pengembangan penambahan kapasitas IPA, pengelolaan swadaya masyarakat, dan SPAM Banjar Bakula, karena akan meningkatkan derajat perilaku higienis masyarakat. Untuk pengelolaan air limbah, pengembangan IPAL dan tangki septik milik masyarakat, jika penerapannya optimal akan dapat menciptakan lingkungan yang asri dan bersih. Pengelolaan sampah dengan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, dan pengelolaan drainase dengan sodetan, saluran air, dan normalisasi sungai sistem polder dan pompa, dapat mengurangi kesan kotor di sungai.
Citra kota Banjarmasin yang terbentuk oleh banyaknya sungai yang mengalir di antara dan di tengah kota, sehingga disebut sebagai kota seribu sungai, menunjukkan bahwa berbagai upaya membangun citra kota, perlu difokuskan pada pengelolaan sungai. Tindakan ini dapat berbentuk pengelolaan aspek non teknis / soft (meningkatkan pemahaman peraturan terkait pengelolaan sungai, kelembagaan masyarakat, pengaturan sedot tinja, dll) dan teknis / hard (pengelolaan sarana prasarana untuk sanitasi).
Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengoptimalkan fungsi Pokja Sanitasi merupakan langkah yang benar untuk meningkatkan citra kota yang baik, terutama dengan adanya integrasi program dari institusi yang terlibat di dalamnya. Kelompok Kerja Sanitasi Banjarmasin yang paling tidak terdiri dari instansi BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BLH, PDAM, PDPAL, dan Dinas Kesehatan. Kesadaran masyarkat untuk menjaga kebersihan wilayah baik yang tinggal sekitar sungai maupun daratan, dapat mempengaruhi citra sanitasi di Kota Banjarmasin.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa aspek fisik kawasan yaitu paths dan edges yang berupa aliran sungai berkaitan dengan “tempat” pada teori Anholt, memerlukan “prasyarat“ kebersihan dan aspek sanitasi untuk dapat memberikan citra baik bagi kota Banjarmasin. Keberhasilan layanan sanitasi selain berasal dari dukungan Pemerintah Kota lebih banyak ditentukan oleh perilaku higienis pribadi warga. Pengembangan layanan sanitasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kepada kondisi kota yang telah diukur, intrepretasi hasil, dan penentuan desain program. Dengan adanya ciri unik dan  kompetitif terutama terkait dengan pengelolaan citra sungai yang bersih, akan dapat menarik investasi dan kunjungan ke Kota Banjarmasin, sehingga dapat memberikan daya tarik ke obyek lain yang terkait dengan pengelolaan kota.


REFERENSI


[1] Halaman II-1 Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
[2] Halaman II-2 

[3] Halaman II-3 
[4] Halaman II-4 
[5] Halaman II-7,8
[6] Halaman II-12
[7] Halaman II-13
[8] Halaman II-14
[9] Halaman II-22,23
[10] Halaman II-25,26
[11] Halaman II-28,29



[i] Effendi Jauhari & S. Sudirman, 2012, Analisis Kesesuaian Prasyarat Kampung Sasaran dengan Kampung Terapan terhadap Program Pola Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia, Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No 2, Agustus 2012
[ii] http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/%20Hampir.54. Persen. Penduduk. Indonesia. Tinggal.di.Kota
[iii] Weishaguna dan Saodih Ernady, Morfologi Sebagai Pendekatan Memahami Kota, Jurnal PWK Unisba, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – UNISBA
[iv]   Astuti, Nanda Ratna, Identifikasi Peran Pustaka Perkotaan dalam Pembentukan Citra Kota Surakarta, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK, Program Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB
[v] Aryanto A. dkk, 2005, Kajian Pembentuk Citra Kawasan Perumahan, Studi Kasus: Perumahan Taman Setiabudi Indah, Medan, Jurnal Arsitektur “Atrium” Vol.02 no.02, Universitas Sumatera Utara
[vi] Tohjiwa Agus Dharma, 2011, Citra Pusat Kota Depok Berdasarkan Kognisi Pengamat, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Universitas Gunadarma, Depok
[vii] Egam Pingkan Egam, Pengembangan Wisata Kota untuk Memperkuat Citra Kota Wisata, Kasus: Permukiman Bantik di Malalayang, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi, Manado
[viii] Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin, 2013, Pemutakhiran SSK (Strategi Sanitasi Kota) Banjarmasin 2014-2018, Banjarmasin
[ix] http://www.ampl.or.id/program/program-percepatan-pembangunan-sanitasi-permukiman-ppsp-/1
[x] Anholt Simon, 2007, Competitive Identity, The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York
[xi] http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=16935

No comments:

Ads Inside Post