-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor pembentukan citra kota dari layanan sanitasi yang disiapkan
untuk warga kota. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang
mengedepankan kajian literatur dari dokumen resmi terkait sanitasi, seperti
Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota. Kasus kota dipilih sebagai lokasi studi kasus, dengan
pertimbangan bahawa kota tersebut berada di wilayah rawan sanitasi. Berdasarkan
hasil penelitian, peneliti memiliki kesimpulan bahwa pembentukan citra kota
selama ini belum banyak mengukap keberhasilan pelayanan sanitasi wilayah.
Keberhasilan layanan sanitasi selain berasal dari dukungan Pemerintah Kota
lebih banyak ditentukan oleh perilaku higienis pribadi warga. Pengembangan
layanan sanitasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melihat kepada kondisi
kota yang telah diukur, intrepetasi hasil, dan penentuan desain program. Pada
skala yang lebih besar citra kota dapat sebagai perwujudan kumpulan rumah
sehat, lingkungan sehat dan kota sehat.
Kata kunci : layanan, sanitasi,
wilayah, kota
PENDAHULUAN
latar Belakang
Kota sebagi sebuah tempat pertemuan
manusia dengan bermacam kepentingan, perlu meningkatkan kualitas pelayanannya.
Adanya kecenderungan peningkatan jumlah populasi manusia yang berada di kota,
misalnya di Indonesia 36 % penduduk tinggal di perkotaan (Effendi, 2012)[i],
data lain (Kompas, 2012) bahkan memberikan angka yang lebih besar yaitu 54%[ii].Kondisi
ini menunjukkan adanya potensi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh
pemangku kepentingan di kota. Masalah yang berhasil diidentifikasi (Weishaguna
& Saodih E.)[iii]
terkait dengan pengendalian pengembangan fisik, fungsi kawasan dan pola
penggunaan lahan, pengendalian tata bangunan, perkembangan bangunan multifungsi
dan superblok, ruang terbuka hijau, estetika kota, dan ketidakjelasan karakter
kota.
Secara khusus, permasalahan
terkait karakter kota, menurut Astuti[iv]
diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan terkait
globalisasi. Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan penyediaan alat,
strategi, dan menyiapkan proses yang dikembangkan, terutama berbasis budaya dan
tradisi. Karakter yang terbangun akan membangkitkan citra sebuah wilayah. Citra
(Mangunwijaya dalam Aryanto, 2005)[v]
menunjukkan gambaran/kesan penghayatan dalam menangkap arti bagi seseorang.
Salah satu upaya mengembangkan
citra kota adalah terkait dengan kebersihan. Di Indonesia upaya mengelola kota
pada aspek kebersihan, dikompetisikan dan dinilai dengan penyelenggaraan
penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura menunjukkan adanya kesadaran hubungan
antara citra kota yang positif ditunjukkan dari komitmen kota menjaga kondisi
kebersihannya. Kebersihan didukung oleh pengelolaan sarana, prasarana dan
perilaku sanitasi dapat mewujudkan kota yang sehat. Karya Tulis Ilmiah ini
mencoba untuk menjawab pertanyaan, faktor-faktor pembentukan citra
kota apa yang muncul dari layanan sanitasi untuk warga kota?
Kajian Pustaka
Citra kota
Citra kota (Tohjiwa, 2011)[vi]
dapat dilihat sebagai hasil adaptasi kognitif terkait kondisi potensial akibat
stimulus bagian kota yang dikenali dan digunakan, dalam proses reduksi dan
simplifikasi. Stimulus dalam bentuk hal-hal yang unik dan menjadi ikon kota
merupakan elemen yang banyak dikenali. Elemen yang dimaksud di sini berupa
tempat perbelanjaan, sedangkan elemen yang kurang diketahui adalah perkantoran
dan hotel.
Penilaian citra (Aryanto, 2005) sebuah
kawasan dapat dinyatakan oleh pengamat. Sebagai individu yang berinteraksi
dengan lingkungan fisik bangunan diperkotaan, membentuk pengalaman yang akan
mempengaruhi perilaku. Citra sebuah kota[vii]
merupakan gambaran/impresi pertama yang ditangkap visual, dan mempunyai kesan
kuat terhadap tempat (sense of place). Proses ini juga membentuk peta mental
yaitu serangkaian tindakan dalam mengumpulkan, menata, mengingat, mengulang,
dan menggunakan informasi. Peta mental sesuai dengan yang disampaikan Kevin
Lynch merupakan perwujudan dari citra kota sesuai dengan pandangan masyarakat,
yang kemudian dibagi dalam lima kategori yaitu paths, edges, district, node, landmark.
Pembentuk elemen
fisik: terkait dengan karakter fisik alamiah, pengelompokan zona fungsi kota, keberadaan
street furniture, konsentrasi aktivitas dan karakter jalur sirkulasi. Pembentuk citra dilihat dari aspek psikologis terkait dengan gaya hidup, keakraban, keterlibatan sosial, kelas sosial dan perbedaan gender. Komponen Citra secara garis besar dibagi menjadi identitas – jati diri, struktur – hubungan obyek/elemen dengan
obyek/elemen lainnya dan makna-arti. Nilai estetika, kemampuan visual dan fisik lingkungan memiliki peran
yang besar dalam membentuk citra suatu kawasan. Selain itu citra dapat juga
dibentuk melalui riwayat sejarah dengan elemennya.
Sanitasi
Sanitasi[viii]
memiliki keterkaitan yang besar dalam pengelolaan kota di Indonesia, terutama
pada aspek sosial yaiti pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan, serta
pada aspek lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan kelestariannya. Kelemahan
pembangunan sanitasi yang berhasil diidentifikasi terkait dengan lemahnya
perencanaan lemahnya perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya adalah
sarana-prasarana yang tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan
tidak berkelanjutan. Selain itu faktor determinan dalam pembangunan sanitasi
adalah perlunya kesadaran masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat.
Upaya perbaikan kondisi sanitasi
dilaksanakan dengan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif, responsif
dan berkelanjutan. Pemerintah[ix]
melalui program nasional yang diberi nama Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Program ini secara
resmi dimulai pada tahun 2009 oleh Wakil Presiden Budiono pada Konferensi
Sanitasi Nasional II. PPSP diarahkan pada 3 sasaran, yakni: menghentikan
perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014, di perkotaan dan
pedesaan, pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang
ramah lingkungan dan pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500
hektar. Capaian target program sampai dengan tahun 2014, yaitu 446 dari target
330 kota/kabupaten terlibat sebagai peserta program PPSP.
SSK dihasilkan dengan
masing-masing kabupaten/kota melakukan pemetaan situasi sanitasi wilayahnya.
Pemetaan situasi sanitasi diaktualisasikan dengan menyusun Buku Putih Sanitasi yang
menyediakan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, terkait
aspek teknis mapun non teknis. Pembangunan sanitasi secara umum dilakukan
dengan target sasaran yaitu:
1.
Meningkatkan cakupan layanan air
limbah
2.
Meningkatkan cakupan layanan
pengelolaan sampah
3.
Meningkatkan cakupan layanan
drainase
4. Meningkatkan cakupan layanan air minum
METODOLOGI
Kajian dilakukan dengan pendekatan
kualitatif, dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap dokumen perencanaan sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota. Analisis berdasarkan sintesa teori citra kota, untuk melihat dan
mencari faktor-faktor pembentukan citra kota yang
memeliki keterkaitan dengan layanan
sanitasi. Dokumen perencanaan sanitasi kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi studi kasus, dengan
pertimbangan bahwa kota tersebut berada di wilayah rawan sanitasi, yaitu memiliki muka air tanah tinggi, berawa dan berada di tepi
aliran sungai.
Metodologi
diambil dari teori yang dibangun oleh Simon Anholt, 2007[x]
dalam bukunya Competitive Identity, The
New Brand Management for Nations Cities and Regions. Pembahasan difokuskan
pada dua hal terkait bagaimana citra kota dapat dibangun dan kemudian
identifikasi dari komponen yang dapat muncul.
Persepsi
masyarakat terhadap sebuah wilayah dibangun dengan langkah awal utama yaitu dengan hal yang dikerjakan di wilayah tersebut, dan cara menyelesaikannya; hal yang dibuat di wilayah tersebut, dan cara mereka membuat; dengan apa
yang dibicarakan orang luar mengenai/terkait wilayah tersebut; dengan apa yang dibicarakan wilayah tersebut
mengenai kondisi
daerahnya.
Cara
membangun citra
sebuah wilayah (gambar 1) dapat dilakukan dengan langkah upaya promosi wisata, seperti halnya pengalaman pertama
datang ke sebuah tempat, sebagai wisatawan atau tugas kedinasan. Selanjutnya terkait dengan merek eksport, yang berperan dengan kuat sebagai
duta dari setiap citra secara luas dari sebuah negeri. Kebijakan politis dari sebuah pemerintahan menjadi cara selanjutnya. Untuk pelaku bisnis,
terkait dengan upaya menarik investasi ke dalam, perekrutan tenaga kerja dan
pelajar. Dapat
juga dilakukan dengan melalui
pertukaran budaya dan aktivitas budaya serta melalui masyarakat di dalam
wilayah.
|
pariwisata
|
|
merek
|
|
orang
|
|
budaya
|
|
investasi
|
|
kebijakan
|
|
Identitas kompetitif
|
Gambar 1. Cara membangun citra
Sumber: anholt, 2007
Wilayah
dengan identitas citra kompetitif, akan menemukan keuntungan terkait: kejelasan persetujuan identitas domestik dan tujuan bersama, penghargaan dan penerapan
suasana inovasi, efektifitas yang lebih untuk kesempatan acara internasional, efektifitas yang lebih pada promosi investasi, efektifitas yang lebih pada promosi pariwisata dan
perjalanan dinas, dampak baik untuk eksportir barang dan jasa, profil lebih di media internasional, kemudahan akses ke lembaga dan asosiasi regional dan
global serta produktifitas kemitraan budaya dengan wilayah
lain.
Enam komponen citra kota (Simon
Anholt, 2007) dapat dijelaskan sebagai berikut: keterkinian berbicara seberapa kenal dan paham orang
dengan sebuah kota; tempat, terkait dengan aspek fisik dari sebuah kota; potensi,
terkait dengan kesempatan ekonomi dan pendidikan; denyut kota, terkait dengan
gaya hidup perkotaan sebagai bagian penting dari kota; manusia sebagai pembuat
kota dan seberapa hangat dan bersahaba; dan prasyarat terkait penerimaan
kualitas dasar dari kota.
|
Tempat
|
|
kekinian
|
|
Denyut kota
|
|
Manusia
|
|
potensi
|
|
Identitas kompetitif
|
|
Prasyarat
|
Gambar 2. Citra kota
Sumber: anholt, 2007
TEMUAN
Penelitian terkait dilakukan dengan memahami terlebih
dahulu dokumen strategi sanitasi kota (SSK), dalam hal ini peneliti mengambil
kasus kota Banjaramasin. Penyusunan SSK merujuk ke outline yang disiapkan Bappenas. SSK terdiri dari 6 bab yaitu: Pendahuluan, yang mengkritisi latar belakang permasalahan
(sanitasi),
metodologi penulisan, dasar hukum terkait dengan
strategi sanitasi kota Banjarmasin (yang sudah berjalan dan
direncanakan). Bab berikutnya diberi judul kemajuan pelaksanaan pembangunan
sanitasi, berisi profil wilayah Kota Banjarmasin,
kemajuan pelaksanaan strategi sanitasi kota sebelumnya, keberhasilan, kelemahan
dan catatan pembelajaran, serta posisi area berisiko sanitasi. Bab
ketiga adalah kerangka
pengembangan sanitasi, membahas Visi dan Misi sanitasi dan tahapan pengembangan
sanitasi. Bab IV mengulas strategi pengembangan sanitasi, terkait strategi 3 komponen utama yaitu: Air Limbah Domestik, Persampahan dan
Drainase. Bab selanjutnya yaitu program
dan kegiatan, yang memperlihatkan program dan
kegiatan dengan komprehensif dan lintas sektor. Bab terakhir terkait strategi monitoring dan evaluasi, yang dilakukan oleh kelompok
kerja dan pelaku
(lembaga/perorangan) sebagai penanggungjawab tahapan
pelaksanaan kegiatan.
Penelitian
juga mempertimbangkan dokumen Buku
Putih Sanitasi, buku ini merupakan dokumen pemetaan
situasi sanitasi kabupaten/kota, dengan
data berdasarkan kondisi aktual
atau kondisi sebenarnya. Lingkup bahasan mencakup aspek teknis dan aspek
non-teknis yaitu: keuangan, kelembagaan, pemberdayaan
masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat. Buku
Putih Sanitasi mencakup substansi sebagai berikut: status (potret) terkini situasi sanitasi pada aspek
teknis dan non-teknis, kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan, rekomendasi
awal layanan sanitasi termasuk
“area berisiko.” Tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah
sebagai langkah pemetaan
situasi sanitasi yang komprehensif untuk penyusunan strategi sanitasi perkotaan (SSK).
Buku yang dikaji terkait dengan
sanitasi yaitu Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018, beberapa bagian yang menjadi temuan dirangkum dalam
beberapa analisis kualitatif berikut. Kota Banjarmasin[1]
terletak di tepian sungai Barito dan dibelah oleh
Sungai Martapura, kondisi morfologi kota relatif datar. Kota Banjarmasin merupakan kawasan rawa dan dipengaruhi pasang surut, datarannya pada musim hujan tergenang. Ketinggian permukaan dataran berada pada ketinggian
16 m dpl, berair payau, beriklim panas
(28-35°C), bercurah hujan tinggi (2.400-3.500 mm/tahun), dan didominasi oleh
tanah alluvial.
Ditemukan
32 satuan[2]
genangan air yang menjadi persoalan saat air pasang ataupun hujan. Ke tiga
puluh dua daerah genangan inilah yang menjadi daerah potensi banjir. Kondisi
yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, terkait dengan munculnya
penyakit akibat kondisi lingkungan dan citra kumuh pada wilayah.
Gambar 3. Pola ruang Kota
Banjarmasin
Sumber: Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
Kota Banjarmasin[3]
dikelilingi sungai besar dan anak sungainya, arah alirannya dari utara dan
timur laut, menuju ke arah barat daya dan selatan, dengan aliran yang membentuk
pola mendaun (dendritic drainage patern), hal ini
memunculkan citra kota sebagai Kota Seribu Sungai. Sungai[4]
menjadi media transportasi baik untuk barang dan penumpang, hal yang sudah
dilakukan sejak lama dan menjadi tradisi terutama bagi penduduk yang tinggal
sekitar sungai di Kalimantan. Perdagangan melalui air antar pulau dari
Kalimantan ke Pulau Jawa dan Sulawesi, juga telah terjadi sejak lama dan dengan
cara insentif.
Kegiatan fungsional
pusat pelayanan kota[5]
yang dapat memicu perkembangan ekonomi pada skala kota, juga menunjang skala
regional dan nasional, permukiman skala kota, pasar modern, sarana pendidikan tinggi, sarana kesehatan, sarana
keamanan, kantor pemerintahan, sarana sosial budaya, ruang terbuka hijau,
sarana peribadatan, sirkulasi jaringan jalan dan infrastruktur. Lokasi pusat
pelayanan kota terdapat di kelurahan Kertak Baru Ulu. Sedangkan kegiatan
fungsional sub pusat pelayanan kota terdapat di beberapa kelurahan yaitu di
Kuin Utara, Kuripan, Tanjung Pagar, Teluk Dalam dan Kuin Cerucuk.
Rencana penyediaan air minum Kota Banjarmasin[6]
adalah dengan membangun IPA A. Yani di
Kelurahan Kuripan (500 liter/detik) dan IPA Pengambangan (1.000 liter/detik),
penambahan kapasitas di dua tempat
tersebut menjadi 3.500 liter/detik. Untuk daerah yang belum terlayani sistem
perpipaan direncanakan upaya swadaya murni dari masyarakat. Sambungan langsung
bagi kawasan perumahan, kegiatan komersil, industri dan pusat pemerintahan.
Rencana pengembangan SPAM regional mengacu pada SPAM regional Banjar Bakula (Kota
Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten
Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut).
Pengelolaan sanitasi terkait pengolahan air limbah, memiliki masalah pada dua
sumber yaitu permukiman dan industri. Sebagian besar limbah cair domestik
dibuang langsung ke genangan air di dasar rumah, kendati juga sudah tersedia
tanki septik, namun konstruksi baknya tidak kedap. Limbah dari industri yang
berada di sempadan sungai mempunyai pengaruh besar terkait penurunan kualitas
air sungai. Solusi yang disiapkan adalah dengan membangun IPAL di lingkungan
permukiman, dan juga menyiapkan tempat untuk industri di luar kota.
Pengolahan
air limbah yang ada di Banjarmasin meliputi: IPAL Lambung Mangkurat (1.000 m3/
hari), IPAL Pekapuran Raya (2.500 m3/hari) IPAL Hasan Basri (5.100 m3/
hari) dan pengolahan lumpur tinja dan lindi sampah Basirih (2.000 m3/hari).
Pengelolaan tangki septik diprioritaskan di tujuh kelurahan yaitu Mantuil,
Kelayan Selatan, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam, Sungai Lulut dan Banua Anyar,
dengan jumlah kurang lebih 901 unit. Untuk pengembangan IPAL direncanakan di
kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Kelayan Tengah, Karang Mekar, Melayu,
Kuripan, Antasan Kecil Timur, Belitung Laut, Pemurus Laut, Pemurus Baru,
Pemurus Luar dan Telaga Biru. Pengembangan air limbah terpusat ada di sungai
Andai untuk Banjarmasin Utara, Barat, Tengah dan TPA Basirih untuk Banjarmasin
Timur, Selatan dan Tengah.
Gambar 4. Lokasi Jaringan IPAL
Sumber: Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
Pengembangan sistem pengolahan sampah Kota Banjarmasin[7],
sementara ini masih mengandalkan TPA Banjarmasin Selatan. TPA rencana akan
dikembangkan menjadi stasiun peralihan antara. TPS yang ada direncanakan
menjadi pengolahan sampah terpadu 3R. Pengembangan jaringan persampahan kota
disinergikan dengan persampahan regional Banjar Bakula.
Perencanaan drainase kota[8]
dilakukan secara teknis pada sisi jalan, dengan sodetan dan membangun saluran
air penghubung antar kawasan perumahan, integrasi drainase kota dengan
pengelolaan genangan air. Normalisasi sungai yang ada direncanakan dengan
sistem polder atau pompa.
Penemukenalan Masalah
dalam Dokumen SSK
Permasalahan air
limbah domestik[9]
yang berhasil ditemukenali, terjadi
sebagian besar karena kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan-aturan yang sudah
ada namun belum dipahami. Sebagai contoh adanya Perda no.2/2007 tentang
Pengelolaan Sungai, belum ada hasil dari sosialisasi yang dilakukan. Pengaturan
terkait ijin mendirikan bangunan (IMB), yang mewajibkan warga untuk menggunakan
tangki septik sesuai standar, dan sosialisasi yang perlu dilakukan, belum juga
dapat sepenuhnya dilaksanakan.
Kondisi
permukiman kota Banjarmasin dengan muka air tanah yang tinggi, menjadikan perlunya
lahan kering peresapan air untuk tangki septik, sedangkan lahan kering sulit
ditemukan di Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa tangki septik dengan
peresapan dan cubluk tidak sesuai untuk digunakan. Secara umum kondisi septik tank yang digunakan masyarakat, belum memadai dan dibuat seadanya, hal ini
berdampak pada kontaminasi
bakteri E-Coli ke air tanah.
Dalam dokumen SSK
dicatat bahwa masih ditemui perilaku tidak peduli masyarakat terhadap
pentingnya pengelolaan air limbah rumah tangga. Selain itu terdapat perilaku
bermukim di bantaran sungai, yang menjadi budaya, memiliki potensi negatif
terhadap sungai dan lingkungan. Perilaku ini salah satunya diakibatkan oleh tingkat
ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga pengelolaan air limbah terkesan
sembarangan. Kondisi
ini juga menyebabkan tindakan warga menyalurkan limbah langsung ke badan air
atau sungai tanpa diolah, dan menganggap hal tersebut bukan sebuah kekeliruan.
Pengelolaan sampah padat[10]
juga menjadi perhatian di dalam dokumen SSK, volume sampah perkotaan terus
meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Sampah basah mempunyai
kecenderungan berkurang, sebaliknya sampah kering memiliki kecenderungan
bertambah. Di Kota Banjarmasin masih dijumpai pembuangan sampah terbuka, yang
mengeluarkan bau tidak sedap, mengganggu estetika, menyebabkan potensi banjir,
dan menjadi tempat vektor penyakit. Beberapa kasus dijumpai, warga yang
membuang sampah sembarangan, salah satunya juga dengan membuang ke saluran air,
yang mengalir, kemudian mengendap dan menyumbat saluran drainase dan mengganggu
aliran sungai.
Dari segi ketersediaan prasarana kebersihan, yaitu alat
angkut sampah secara kuantitas dan kualitas belum cukup memadahi. Jumlah TPS[xi]di
Banjarmasin 76 unit, 17 unit TPS kontiner, dan 24 unit TPS liar, dengan
produksi sampah rata –rata 500 ton/hari. Sarana TPS
yang ada belum memenuhi standar lokasi penempatannya. Pengelolaan TPA masih
belum optimal untuk lindi dan gas yang dihasilkan, upaya pengurangan timbulan
sampah, pengelolaan limbah B3 dari batu baterai bekas dan obat kadaluwarsa.
Pembayaran retribusi sampah belum dikelola dengan baik, termasuk penerapan Peraturan Daerah 21/2011 tentang Pengelolaan
Sampah belum berjalan optimal. Partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah masih perlu dikembangkan lagi.
Pengelolaan
drainase[11]
sangat terkait dengan topografi kota, Kota Banjarmasin yang ada di -0,16 dpl,
mengalami genangan air ketika hujan dan air pasang. Perkembangan kota juga menyebabkan beberapa
daerah dengan fungsi peresapan terganggu, padahal jumlah volume air limpasan
bertambah.
Perkembangan kota yang pesat
dan dinamis (pembangunan perumahan, pasar, pertokoan serta ruko-ruko) yang
tidak lagi memperhatikan keberlangsungan fungsi daerah resapan. Dengan
berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan (retarding) atau kantong-kantong air
menjadi kawasan perumahan, pertokoan/ ruko serta kawasan komersil lainnya
mengakibatkan bertambahnya volume air limpasan. Prasarana drainase secara umum belum dapat optimal karena struktur
(primer, sekunder, terseir) belum baik, termasuk keluaran outlet yang belum berfungsi baik. Hal ini juga ditambah adanya
masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase.
Gambar 4. Jaringan Drainase
Sumber: Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
DISKUSI
Pembangunan
persepsi masyarakat terkait sanitasi, di wilayah Kota
Banjarmasin dilaksanakan dengan melihat kepada sub sektor terkait sanitasi
yaitu pada pengembangan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah,
pengelolaan persampahan dan drainase. Terkait penyediaan air minum, hal yang dapat
mempengaruhi citra kawasan adalah adanya rencana pengembangan penambahan
kapasitas IPA, pengelolaan swadaya masyarakat, dan SPAM Banjar Bakula, karena
akan meningkatkan derajat perilaku higienis masyarakat. Untuk pengelolaan air
limbah, pengembangan IPAL dan tangki septik milik masyarakat, jika penerapannya
optimal akan dapat menciptakan lingkungan yang asri dan bersih. Pengelolaan
sampah dengan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, dan pengelolaan
drainase dengan sodetan, saluran air, dan normalisasi sungai sistem polder dan
pompa, dapat mengurangi kesan kotor di sungai.
Citra kota Banjarmasin yang terbentuk oleh banyaknya sungai yang mengalir
di antara dan di tengah kota, sehingga disebut sebagai kota seribu sungai,
menunjukkan bahwa berbagai upaya membangun citra kota, perlu difokuskan pada
pengelolaan sungai. Tindakan ini dapat berbentuk pengelolaan aspek non teknis /
soft (meningkatkan pemahaman
peraturan terkait pengelolaan sungai, kelembagaan masyarakat, pengaturan sedot
tinja, dll) dan teknis / hard
(pengelolaan sarana prasarana untuk sanitasi).
Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengoptimalkan fungsi Pokja
Sanitasi merupakan langkah yang benar untuk meningkatkan citra kota yang baik,
terutama dengan adanya integrasi program dari institusi yang terlibat di
dalamnya. Kelompok Kerja Sanitasi Banjarmasin yang paling tidak terdiri dari
instansi BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, BLH, PDAM, PDPAL, dan Dinas Kesehatan. Kesadaran masyarkat untuk menjaga kebersihan wilayah baik yang tinggal
sekitar sungai maupun daratan, dapat mempengaruhi citra sanitasi di Kota
Banjarmasin.
KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa aspek fisik kawasan yaitu paths dan edges yang berupa aliran sungai berkaitan dengan “tempat” pada
teori Anholt, memerlukan “prasyarat“ kebersihan dan aspek sanitasi untuk dapat
memberikan citra baik bagi kota Banjarmasin. Keberhasilan layanan
sanitasi selain berasal dari dukungan Pemerintah Kota lebih banyak ditentukan oleh
perilaku higienis pribadi warga. Pengembangan layanan sanitasi dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu melihat kepada kondisi kota yang telah diukur, intrepretasi
hasil, dan penentuan desain program. Dengan adanya ciri unik dan kompetitif terutama terkait dengan
pengelolaan citra sungai yang bersih, akan dapat menarik investasi dan kunjungan ke Kota Banjarmasin,
sehingga dapat memberikan daya
tarik ke obyek lain yang
terkait dengan pengelolaan kota.
REFERENSI
[1] Halaman
II-1 Pemutakhiran SSK Banjarmasin 2014-2018
[5] Halaman II-7,8
[6] Halaman II-12
[9] Halaman II-22,23
[i] Effendi Jauhari & S. Sudirman, 2012, Analisis Kesesuaian
Prasyarat Kampung Sasaran dengan Kampung Terapan terhadap Program Pola
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia, Jurnal Bumi Lestari, Volume
12 No 2, Agustus 2012
[ii] http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/%20Hampir.54.
Persen. Penduduk. Indonesia. Tinggal.di.Kota
[iii] Weishaguna
dan Saodih Ernady, Morfologi Sebagai Pendekatan Memahami Kota, Jurnal PWK Unisba, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
– UNISBA
[iv] Astuti, Nanda Ratna,
Identifikasi Peran Pustaka Perkotaan dalam Pembentukan Citra Kota Surakarta,
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK, Program Sarjana Perencanaan
Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan,
ITB
[v] Aryanto A. dkk, 2005, Kajian Pembentuk Citra Kawasan Perumahan,
Studi Kasus: Perumahan Taman Setiabudi Indah, Medan, Jurnal Arsitektur “Atrium”
Vol.02 no.02, Universitas Sumatera Utara
[vi] Tohjiwa Agus Dharma, 2011, Citra Pusat Kota Depok Berdasarkan
Kognisi Pengamat, Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur
& Sipil) Universitas Gunadarma, Depok
[vii] Egam Pingkan Egam, Pengembangan Wisata Kota untuk Memperkuat Citra
Kota Wisata, Kasus: Permukiman Bantik di Malalayang, Jurusan Arsitektur
Universitas Sam Ratulangi, Manado
[viii] Pokja Sanitasi Kota Banjarmasin, 2013, Pemutakhiran SSK (Strategi
Sanitasi Kota) Banjarmasin 2014-2018, Banjarmasin
[ix] http://www.ampl.or.id/program/program-percepatan-pembangunan-sanitasi-permukiman-ppsp-/1
[x] Anholt Simon, 2007, Competitive Identity, The New Brand Management
for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, New York
Tidak ada komentar:
Posting Komentar