1.
Abstrak
Satu dari delapan sasaran MDGs
adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akses
terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator: Proporsi
dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas. Pemanfaatan program pembangunan air
minum di tiap wilayah, dapat lebih dioptimalisasi layanan programnya.
penelitian terkait
kebutuhan instrumen pengembangan kapasitas dan modal sosial organisasi, dalam
upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Penelitian
dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menggunakan alat metode
statistik deskriptif. Analisis yang digunakan adalah dengan alat audit
kapasitas organisasi. Penelitian dilakukan di wilayah layanan PAB Tirta
Kencana, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan di tahun 2012. Dari ketiga variabel
modal sosial yang diteliti dengan menggunakan studi kasus penyediaan air bersih
di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, ditemukan bahwa modal sosial berupa
trust yang paling besar nilainya. Social network yang rendah perlu ditingkatkan
dengan memberikan informasi terkait pengembangan pengelolaan air. Kondisi
aktual di lokasi penelitian yang menunjukkan adanya gejala pelemahan norma
sosial, terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dan ketersediaan air untuk
masyarakat.
Kata Kunci: air minum, organisasi, modal, sosial
2. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs mempunyai
delapan sasaran sebagai sebuah tanggapan atas permasalahan global. MDGs termuat
di dalam Deklarasi Milenium, yang kemudian diadaptasi oleh 189 negara dan
ditandatangi oleh 147 Kepala Negara/Pemerintahan pada acara UN Millennium
Summit September 2000. Delapan sasaran MGDs diuraikan menjadi 21 target dan 60
indikator yang diamanatkan untuk tercapai pada tahun 2015. Satu dari delapan
sasaran MDGs adalah mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak
memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan
indikator: Proporsi dari
populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas.
Berdasarkan status MDGs Indonesia 2009, Pemerintah
memiliki target pada 2015 sebanyak 77,2% penduduk telah memiliki akses air
minum yang layak. Secara nasional, Indonesia telah dapat mencapai target ini, akan
tetapi cakupan ini belum merata dan belum menggambarkan kondisi nyata dari kualitas
fasilitas pelayanan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, adalah
terkait lemahnya perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan program pembangunan
kurang terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan,
serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat (Buku
Putih Sanitasi Kabupaten Gunungkidul, 2010).
Pemanfaatan program pembangunan air
minum di tiap wilayah, dapat lebih dioptimalisasi layanan programnya. Layanan
program air minum terkait dengan dimensi kontinuitas-waktu, ruang wilayah,
kualitas dan kuantitas. Optimalisasi layanan program pembangunan dapat
dilakukan dengan cara (Soetomo, 2011 dalam Warih, 2012) melakukan sinergi
otoritas dan sumberdaya dengan potensi dan partisipasi masyarakat, dalam
program pemberdayaan masyarakat (community
development). Program pembangunan yang menerapkan prinsip community development (Warih, 2012)
dapat memunculkan modal sosial berupa solidaritas sosial yang memiliki dampak
positif terhadap pembangunan ekonomi.
Optimalisasi output pembangunan secara
sosial dan ekonomi, juga perlu ditambah nilai ekologis, sehingga ada kemampuan manfaat
yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian (WRI, 2000 dalam Cahyandito, 2006)
ditemukan bahwa adanya masalah ekologi terkait degradasi tanah atau hilangnya
kesuburan tanah, dapat diakibatkan oleh erosi akibat air dan angin, penggaraman
dan pengasaman tanah. Degradasi kualitas tanah berdampak pada penurunan kemampuan
tanah menguraikan sampah/limbah. Tanah yang tandus (kering) sebagai akibat dari
degradasi sumber daya tanah seperti terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta dapat
disebabkan oleh erosi oleh air, dan penggunaan zat-zat kimia (pestisida).
Program pembangunan dan penyediaan air
minum di daerah yaitu, ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan air terutama
bagi masyarakat pedesaan (Suara Merdeka - 27 Agustus 2009). Salah satu upaya Pemerintah
Provinsi DIY untuk mengembangkan peran pengelolaan air bersih non-PDAM, yang
dikelola masyarakat pedesaan, yaitu dengan membina Paguyuban Pengelola Air
Minum Masyarakat Yogyakarta (Pamaskarta). Pamaskarta diharapkan dapat
menyediakan instalasi penyalur air seperti pipa, memberi alternatif penyediaan
dana operasional air bersih.
Di Desa Karangerejek, Kecamatan Wonosari
terdapat Badan Usaha Milik Desa yang salah satu unit jasa usahanya terkait
penyediaan air bersih. Jasa pelayanan Air Bersih disebut sebagai PAB. Tirta
Kencana. Sebelum masuk menjadi bagian BUMDes, pelayanan air desa dilakukan oleh
PAMDES (PAMASKARTA) yang dibentuk tahun 2008. Sebelum tahun 2008 Desa
Karangrejek sudah masuk dalam jangkauan area pelayanan PDAM Wonosari.
Organisasi penyedia air bersih PAB Tirta
Kencana, yang dalam kepengurusannya mewajibkan keterlibatan unsur Pemerintah
Desa, BPD, Lembaga Desa dan unsur Masyarakat, menjadi contoh baik implementasi
modal sosial dalam program pembangunan. Pengembangan organisasi ditentukan oleh
pengembangan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas (UNDP, 1997) diidentifikasi
sebagai sebuah proses berjalan, untuk sebuah peningkatan kemampuan organisasi
untuk berkinerja sesuai fungsi utama, menyelesaikan masalah dan mencapai
tujuan. Definisi ini termasuk bagaimana penggunaan instrumen untuk analisis
terkait kebutuhan kedepan yang relevan dan efektif.
3. Permasalahan
Peneliti mengambil studi kasus
penyediaan air bersih di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul,
untuk dapat menyelesaikan masalah penelitian terkait kebutuhan instrumen
pengembangan kapasitas dan modal sosial organisasi, dalam upaya mewujudkan
pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pertanyaan penelitian adalah seberapa
besar ukuran kapasitas dan modal sosial organisasi penyedia air bersih di
Karangrejek, untuk menjamin keberlanjutan penyediaan infrastruktur?
4. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Menggunakan alat metode statistik deskriptif. Analisis
yang digunakan adalah dengan alat audit kapasitas organisasi. Penelitian
dilakukan di wilayah layanan PAB Tirta Kencana (gambar 1), Desa Karangrejek,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian dilakukan di tahun 2012.
(sumber: Balai Litbang Sosekling
Bidang Permukiman, 2012)
Populasi penelitian sesuai adalah jumlah
rumah tangga yang telah mendapatkan layanan penyediaan air bersih (tabel 1),
baik yang mendapatkan sambungan rumah dari pemerintah maupun memasang secara
swadaya. Jumlah total populasi adalah 924 rumah tangga.
Tabel 1. Perkembangan
Pelanggan/Sambungan Rumah
|
KETERANGAN
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Dep. PU.Satker PAM DIY.
|
125
|
125
|
125
|
125
|
|
pemasangan swadaya
|
465
|
582
|
680
|
799
|
Sumber: Keputusan Kepala Desa
No. 11/KPTS/2010 tentang
susunan pengurus Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Karangrejek masa bakti 2010 – 2013
Sampel penelitian dipilih dengan
kriteria inklusi, yaitu: salah satu anggota keluarga yang dianggap dapat
mewakili, bertempat tinggal di lokasi penelitian, bersedia menjadi subjek
penelitian, dan berusia minimal 20 tahun. Jumlah sampel adalah sebesar 147,
yang ditemukan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut
N = 
............1
Keterangan:
P = Proporsi keadaan yang akan dicari: keterlibatan
sosial ekonomi masyarakat 76,3% terhadap peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sumber air.
d = Tingkat ketepatan absolute yang dikehendaki (0,07)
α = Tingkat kemaknaan (0,05)
Q = (1-P), jadi bila P = 1-0,763 = 0,237
Data dikumpulkan dengan cara melakukan
penelusuran literatur, wawancara pembagian kuesioner dan observasi lapangan. Analisis
data dilakukan dengan mengklasifikasikan variabel menjadi tiga kelompok, yaitu
mikro, messo dan makro.
Tabel 2. Variabel
mikro-messo-makro
|
Mikro - Individual/ rumah tangga
|
Messo – Organisasi
|
Makro – Institusi
|
|
Kemampuan individu, kerjasama, pengembangan dan pengarusan
informasi
|
Struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggungjawab,
kepemimpinan, perilaku dan insentif, prosedur, penganggaran, fasilitas, akses
informasi infrastruktur, komunikasi
|
Kemauan politik pemangku
kepentingan, kebijakan, jaringan, kemitraan, anggaran dari institusi pembina
|
5. TINJAUAN PUSTAKA
a. Modal
sosial
Modal sosial masyarakat (Saputro, 2006) mempunyai
tiga variabel utama, yaitu kepercayaan (trust),
norma sosial (social norms) dan
jaringan sosial (sosial networking).
Kepercayaan sosial (trust) dibagi
lagi menjadi tingkat individu, kelembagaan dan sistem yang abstrak. Norma
sosial menjadi variabel penting untuk menjaga hubungan sosial terjaga. Norma
yang terdapat di masyarakat merupakan aturan yang dibuat untuk menjaga
komitmen, memenuhi kewajiban dan ikatan di dalam masyarakat. Jaringan sosial
(social networking) merupakan bentuk hubungan orang maupun sekumpulan orang
yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan sosial terkait juga
dengan komunikasi yang terdapat di dalam jaringan sosial.
Parameter terkait modal sosial
(Jousairi, 2006) dan (Hadi, 2005) dalam (Primadona, 2012) dapat terdiri dari: Partisipasi
dalam Jaringan organisasi sosial/kerja, kepercayaan antar sesama, dapat dilihat
dari, ketaatan terhadap norma, dilihat dari: tingkat ketaatan terhadap norma
yang dianut, kepedulian terhadap sesama, dan keterlibatan dalam aktivitas
organisasi sosial. Modal sosial keberadaannya (Pranadji, 2006) perlu ditambah dengan dimensi kerja sama atau
cooperation. Modal sosial secara eksternal dipengaruhi oleh hubungan mutual trust, mutual respect dan mutual benefit. Sedangkan secara
internal modal sosial dipengaruhi oleh adanya tata-nilai yang hidup di
masyarakat.
b. Penyediaan
Air Bersih Dilihat dari Aspek Sosial
Kabupaten Gunung Kidul merupakan
daerah yang terkenal memeliki sejarah krisis air, sampai pernah muncul stigma negatif pada penduduknya
yaitu terkait jarang mandi. Gunungkidul sebenarnya memiliki banyak potensi
sumber air baku yang terdapat di bawah
tanah (goa, sungai bawah tanah, sumur). Sumber air tersebut menurut perhitungan bahkan dapat menyuplai kebutuhan air Kota Yogyakarta.
Penyediaan air bersih di Gunung Kidul lebih
banyak yang bersifat individual
daripada komunal. Jaringan perpipaan Rumah Tangga dikelola oleh PAMASKARTA dan PDAM. Biaya pemasangan jaringan yang
dikelola oleh PAMASKARTA sebesar Rp 700.000, sedangkan oleh PDAM sekitar Rp 1.000.000.
Terdapat perbedaan tarif PAMASKARTA dengan PDAM (tabel 3).
Tabel 3. Perbandingan
Tarif
|
PAM Karangrejek
|
PDAM Gunungkidul
|
||
|
Volume (m3)
|
Tarif
|
Volume (m3)
|
Tarif
|
|
0-10
|
Rp. 2500
|
0-10
|
Rp. 3000
|
|
11-25
|
Rp. 3000
|
11-25
|
Rp. 3250
|
|
26-40
|
Rp. 3500
|
26-40
|
Rp. 3750
|
|
> 40
|
Rp. 4000
|
> 40
|
Rp. 4500
|
sumber: warih, 2012
Pelayanan air menggunakan kran
otomatis, dengan besaran biaya yang harus dibayarkan tergantung catatan meteran. Pembayaran air dapat dilakukan dengan membayarkan langsung
ke pengelola atau
secara kolektif (forum komunitas misalnya arisan).
Penanganan keluhan dilakukan dengan berjenjang dari pengelola
tingkat desa, jika belum terselesaikan keluhan disampaikan ke PAMASKARTA, jika
belum juga tertangani maka disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum atau Satker Air
Minum Yogyakarta. PAMASKARTA memiliki 3 orang tenaga teknis, dan masih terlalu sedikit untuk menangani 100 kelompok di
setiap wilayah.
Pelayanan secara jumlah air atau kuantitas dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan air
di masyarakat. Terdapat masalah jumlah air ketika hari raya Idul Fitri (lebaran) tiba. Karena sebagian besar kerabat warga yang pulang dari merantau, meningkatkan kebutuhan air.
Krisis air saat musim
kemarau rata-rata terjadi selama 3 bulan, mengakibatkan beberapa sumber air baku yang digunakan oleh PDAM, PAMASKARTA maupun
sumur gali atau sumber yang langsung diakses masyarakat mengalami kekeringan. Solusi yang ditemukan sementara ini adalah
dengan membeli air truk tangki swasta. Satu tangki (isi 5000 liter) dibeli dengan harga Rp. 150.000 dan dapat digunakan
selama 10 hari. Untuk kebutuhan 1 bulan, satu keluarga membayar Rp 450.000 untuk air bersih. Jika
terjadi selama 3 bulan maka
diperlukan biaya Rp 1.350.000. Beberapa
keluarga ada yang terpaksa harus menjual
sapi atau ternak lainnya.
c. Audit
kapasitas organisasi
Tujuan audit kapasitas organisasi adalah
untuk membuat menyatukan pemahaman terkait pembentukan kapasitas organisasi.
Hal lain terkait penyediaan struktur kepegawaian pada audit kapasitas di
organisasi, yang dipilih untuk berkinerja dengan tujuan membangun dukungan
kapasitas. Untuk menyediakan alat yang dapat digunakan saat akan melakukan
proses pemilih lokasi untuk audit kapasitas dan selanjutnya membangun strategi
penanganan yang tepat.
d.
Definisi konseptual
Definisi konseptual dari
penelitian ini adalah sebagai berikut (tabel 4).
Tabel 4. Definisi
Konseptual
|
Modal Sosial
|
Komponen kapasitas
|
Indikator
|
Konteks organisasi penyedia air bersih
|
|
Trust
|
Sumber
daya manusia
|
Pegawai
|
Perilaku
air sehari – hari
|
|
Peran
dan tanggung jawab
|
|||
|
Kepemimpinan
strategis
|
Visi
dan misi
|
Gaya
kepemimpinan
|
|
|
Tanggung
jawab
|
|||
|
Struktur
organisasi
|
Keberadaan
organisasi
|
||
|
Tujuan
dan sasaran organisasi
|
|||
|
Motivasi
|
|||
|
Insentif
|
|||
|
Prosedur
|
|||
|
Social norm
|
Sumberdaya
finansial
|
Alokasi
keuangan
|
Kesediaan
mengeluarkan biaya mendapat sumber dan pemeliharaan
|
|
Infrastruktur
|
Teknologi
|
Ketersediaan
sumber air
|
|
|
Fasilitas
|
Jumlah
sumber air
|
||
|
Social networking
|
Manajemen
proses
|
Proses
|
Keterlibatan
komunitas
|
|
Pengembangan
dan pembagian informasi
|
|||
|
Lingkungan
luar
|
Lingkungan
legal dan administratif
|
Kearifan
lokal
|
|
|
Kemauan
politis
|
Pengelolaan
air
|
||
|
Kebijakan
|
|||
|
Jaringan
dan partisipasi
|
|||
|
Pemangku
lain
|
6. Pembahasan dan analisis.
a.
Trust
Pengukuran modal sosial terkait trust, didekati dengan menggunakan
komponen penelitian terhadap sumber daya manusia dan kepemimpinan strategis.
Modal sosial ini dalam konteks pengelolaan air diukur melalui perilaku air
sehari – hari, gaya kepemimpinan dan keberadaan organisasi.
Kesiapan perilaku masyarakat
dalam penggunaan air sehari-hari, dilihat dengan nilai rasio adalah sebesar
54,54. Perilaku masyarakat jka dilihat dengan skala ordinal (gambar 2)
Gambar
2. Penggunaan air
(sumber: Balai Litbang Sosekling
Bidang Permukiman, 2012)
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian
besar (53,1%) pengguna jasa masyarakat Kabupaten Gunung Kidul memiliki kesiapan
perilaku yang buruk tentang penggunaan air sehari-hari. Hal ini terjadi karena
terbatasnya jumlah dan jenis air yang dimiliki keluarga. Ketersediaan sumber air
yang dimiliki keluarga sebagian tidak memilik kecukupan untuk jangka waktu yang
lama dan adanya perubahan
sumber air berdasarkan musim.
Pengukuran
kepemimpinan yang ada pada organisasi pengelola air di Karangrejek menghasilkan
nilai rasio sebesar 76,25. Dengan penilaian menggunakan skala
ordinal seperti pada gambar 3.
Gambar
3. Kepemimpinan
(sumber: Balai Litbang Sosekling
Bidang Permukiman, 2012)
Pengukuran kepemimpinan yang dilakukan di Karangrejek menghasilkan nilai sebagian
besar (63,3%) kondisi kepemimpinan berjalan cukup baik. Indikator kondisi
kepemimpinan ini dapat dibaca pada tabel 5.
Tabel 5. Kepemimpinan
|
No
|
Variabel
|
N
|
%
|
|
Mempunyai Visi
1.
Tidak Mempunyai
2.
Mempunyai
|
6
24
|
20,0
80,0
|
|
|
Cara Memilih Pemimpin
1.
Tidak
Melalui Pilihan Langsung dari Masyarakat atau Tidak Melalui Test Potensi
2.
Melalui
Pilihan Langsung dari Masyarakat atau Melalui Test Potensi
|
7
23
|
23,3
76,7
|
|
|
Cara
Memilih Pengurus
1.
Tidak
Berdasarkan Kemampuan, Keahlian dan Keaktifan
2.
Berdasarkan
Kemampuan, Keahlian dan Keaktifan
|
13
17
|
43,3
56,7
|
|
|
Cara Mendelegasikan Tugas Kepada Anggota
1.
Tidak
memberikan arahan yang Detail
2.
Memberikan
Arahan yang Detail
|
16
14
|
53,3
46,7
|
|
|
Cara Pengambilan Keputusan
1.
Tidak
Berdasarkan Kesepakatan Bersama
2.
Berdasarkan
Kesepakatan Bersama
|
4
26
|
13,3
86,7
|
|
|
Cara Berinteraksi dengan Anggota
1.
Tidak
Dilakukan Secara Rutin dan Tidak Terjadwal
2.
Dilakukan
Secara Rutin dan Terjadwal
|
1
29
|
3,3
96,7
|
|
|
Melakukan
Evaluasi
1.
Tidak Dilakukan
2.
Dilakukan
|
1
29
|
3,3
96,7
|
|
|
Melakukan
Monitoring
1.
Tidak Dilakukan
2.
Dilakukan
|
9
21
|
30,0
70,0
|
|
Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa sebagian besar pemimpin
mempunyai visi dalam memimpin suatu wilayah (80%), cara memilih pemimpin adalah
secara langsung atau (76,7%,), pemilihan pengurus dilakukan berdasarkan
kemampuan, keahlian dan keaktifan (56,7%), catatan dalam kepemimpinan adalah
dalam hal pendelegasian tugas kepada anggota, yang dilakukan dengan tidak
melalui arahan yang detail (53,3%). Pengambilan keputusan berdasarkan
kesepakatan bersama (86,7%), cara beinteraksi dengan anggota dilakukan secara
rutin dan terjadwal (96,7%), serta evaluasi dan monitoring selalu dilakukan
terhadap kegiatan yang berlangsung (96,7% dan 70%).
Keberadaan organisasi di wilayah penelitian mendapatkan nilai yang
tinggi yaitu 93,3. Angka ini dapat dilihat dari secara nominal yaitu pada
gambar 4.
Gambar
4. Keberadaan Organisasi
Indikator keberadaan organisasi terdiri atas penunjukan pengurus
organisasi, aturan untuk penyediaan air bersih, pemeliharaan rutin sarana air
bersih, struktur organisasi, tersusunnya AD/ART. Hasil dari penelitian terdapat
pada tabel 6.
Tabel 6. Keberadaan
Organisasi
|
No
|
Variabel
|
N
|
%
|
|
Penunjukkan Pengurus Organisasi
1.
Tidak
Melalui Pilihan Langsung dariMasyarakat atau Tidak Melalui Test Potensi
2.
Melalui
Pilihan Langsung dari Masyarakat atau
Melalui Test Potensi
|
4
23
|
14,8
85,2
|
|
|
Adanya Aturan Untuk Masyarakat dalam PAB
1.
Tidak
Mempunyai Aturan
2.
Mempunyai
Aturan
|
0
27
|
0,0
100,0
|
|
|
Adanya
Pemeliharaan Rutin Sarana Air Bersih
1.
Tidak
Ada
2.
Ada
|
1
26
|
3,7
96,3
|
|
|
Adanya Struktur Organisasi
1.
Tidak
Ada
2.
Ada
|
0
27
|
0,0
100,0
|
|
|
Membuat AD/ART
1.
Tidak Membuat
2.
Membuat
|
4
23
|
14,8
85,2
|
|
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator organisasi
menunjukkan hasil yang baik. Pengurus dipilih melalui pilihan langsung dari
masyarakat atau melalui tes potensi (85,2%), 100% responden menyatakan adanya aturan
untuk masyarakat dalam mengakses PAB, melakukan pemeliharaan rutin sarana air
bersih (96,3%), mempunyai struktur organisasi (100%) dan 85,2% membuat AD/ART.
Variabel trust
sebesar 74,70 yang ditemukan dari hasil penelitian dapat diakumulasi dari angka
perilaku penggunaan air sebesar 54,54, kepemimpinan 76,25 dan organisasi 93,3.
b.
Social norm
Norma sosial diukur dari sumber daya finansial dan infrastruktur,
yang ditemukan dari indikator kesediaan mengeluarkan biaya untuk mendapat
sumber dan pemeliharaan, ketersediaan sumber air dan jumlah sumber air.
Dalam penelitian dicoba untuk melihat gambaran kesediaan
mengeluarkan biaya untuk berganti sumber air yang lebih baik. Dari pertanyaan
tersebut ditemukan bahwa sebagian besar responden (92,5%) bersedia untuk membayar
jika mendapat sumber air yang lebih baik (tabel 7). Rata-rata biaya yang bersedia
dikeluarkan oleh responden sebesar Rp 400.000. Penelitian juga menemukan bahwa 85,7%
responden bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sumber air. Rata-rata
biaya yang bersedia dikeluarkan oleh responden sebesar Rp 650.000.
Tabel 7. Kesediaan
membayar
|
No
|
Mengeluarkan
biaya berganti sumber air
|
N
|
%
|
|
1
|
Tidak
Bersedia
|
11
|
7,5
|
|
2
|
Bersedia
|
136
|
92,5
|
|
|
Mengeluarkan
biaya mendapat sumber air
|
N
|
%
|
|
1
|
Tidak
Bersedia
|
21
|
14,3
|
|
2
|
Bersedia
|
126
|
85,7
|
|
|
Kesediaan
mengeluarkan biaya untuk merawat instalasi
|
N
|
%
|
|
1
|
Tidak
Ada Biaya yang Dikeluarkan
|
55
|
37,4
|
|
2
|
Tidak
Tentu Mengeluarkan Biaya
|
20
|
13,6
|
|
3
|
Rutin
Mengeluarkan Biaya
|
71
|
49,0
|
49,0% responden menyatakan bahwa terdapat biaya yang dikeluarkan
rutin untuk merawat/memelihara instalasi sumber air. Rata-rata biaya yang
dikeluarkan adalah Rp 20.000, dengan bentuk perawatan yang paling dominan yaitu
penggantian kran air. Rata –rata nilai dari kesediaan mengeluarkan biaya adalah
75,73%.
Ketersediaan jumlah sumber air, didominasi oleh sumber yang tunggal
(88,4%) (tabel 8). Sumber air yang digunakan oleh masyarakat didominasi berasal
dari P3A, yaitu sebanyak 82 orang (55,8%).
Tabel 8. Jumlah sumber
air
|
No
|
Jumlah
Sumber Air
|
N
|
%
|
|
1
|
1
Sumber
|
130
|
88,4
|
|
2
|
2
Sumber
|
15
|
10,2
|
|
3
|
3
Sumber
|
2
|
1,4
|
|
Total
|
147
|
100,0
|
|
Hasil penelitian persepsi ketersediaan Sumber Air yang dimiliki
responden tahun 2012, ditemukan hasil bahwa sebagian besar responden (51,7%)
menganggap sumber air mereka cukup sampai lebih dari 15 tahun mendatang (tabel
9).
Tabel 9. Ketersediaan
jumlah sumber air
|
No
|
Jumlah
Sumber Air
|
N
|
%
|
|
1
|
Sudah
tidak mencukupi saat ini
|
20
|
13,6
|
|
2
|
Cukup
untuk jangka pendek (<5 o:p="" tahun="">
|
15
10,2
3
Cukup
untuk jangka menengah (5-15 tahun)
36
24,5
4
Cukup
untuk jangka panjang (>15 tahun)
76
51,7
Total
147
100,0
Variabel social
norm sebesar 63,71 yang ditemukan dari hasil penelitian dapat diakumulasi
dari angka kesediaan membayar sebesar 75,73 dan ketersediaan jumlah air 51,7.
c.
Social Networking
Pengukuran modal sosial terkait social networking,
didekati dengan menggunakan komponen penelitian terhadap manajemen proses dan
lingkungan. Modal sosial ini dalam konteks pengelolaan air diukur melalui keterlibatan
komunitas, kearifan lokal dan pengelolaan air.
Nilai keterlibatan komunitas dalam organisasi di lokasi
penelitian adalah sebesar 75,57. Rincian dari keterlebitan komunitas adalah
terkait pembuatan sarana fasilitas umum, keinginan membayar terhadap out put
proyek, keinginan terlibat dalam pemeliharaan fisik.
Tabel 10. Keterlibatan
komunitas
|
No
|
Variabel
|
n
|
%
|
|
Terlibat
dalam Pembuatan Sarana Fasilitas Umum
1.
Tidak Terlibat
2.
Terlibat
|
7
23
|
23,3
76,7
|
|
|
Keinginan
Membayar terhadap Out Put Proyek (willing
to pay).
1.
Tidak Mau Membayar
2.
Mau Membayar
|
9
21
|
30,0
70,0
|
|
|
Terlibat
dalam Pemeliharaan Fisik
1.
Tidak Terlibat
2.
Terlibat
|
6
24
|
20,0
80,0
|
|
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 76,7%
responden terlibat dalam pembuatan sarana fasilitas air bersih, 70% mau terlibat
dalam pembayaran terhadap output proyek dan 80% menyatakan bahwa masyarakat di
wilayahnya ikut terlibat dalam pemeliharaan fasilitas.
Ukuran kearifan lokal dalam
pengelolaan air bersih adalah sebesar 42,67, dengan kondisi berdasarkan skala
ordinal seperti pada gambar 5. Dengan dominasi sebagian besar (63,3%) masih
kurang memiliki kearifan lokal.
Gambar
5. Kearifan lokal
Indikator
kearifan lokal didekati dari pengetahuan lokal, ketrampilan, sumber air alami
dan peran sosial.
Tabel 11. Indikator
kearifan lokal
|
No
|
Variabel
|
n
|
%
|
|
Pengetahuan
Lokal
1.
Mempunyai
2.
Tidak Mempunyai
|
12
18
|
40,0
60,0
|
|
|
Mempunyai dan
Menjalankan Keterampilan dan Kearifan Lokal
1.
Mempunyai
2.
Tidak Mempunyai
|
15
15
|
50,0
50,0
|
|
|
Mengetahui dan
Menggunakan Sumber Air Alami
1.
Mengetahui
2.
Tidak Mengetahui
|
12
18
|
40,0
60,0
|
|
|
Mempunyai dan
Mematuhi Peran Sosial
1.
Mempunyai
2.
Tidak Mempunyai
|
14
16
|
46,3
53,3
|
|
Kondisi masyarakat di lokasi penelitian sudah tidak
lagi mempunyai pengetahuan terkait kearifan lokal (60,%), sebagian besar (60%)
tidak mengetahui dan tidak menggunakan sumber air alami, dan tidak mempunyai adanya
peran social (53,3%). Responden dalam penelitian sebagian masih menjalankan
keterampilan kearifan lokal seperti menanam pohon di dekat sumber air, membuat
alat sederhana untuk saringan air agar air tidak terlalu cepat mengalir, dan
membuat bak penampung air seperti embung, sumur ladang agar air tidak mudah
habis.
Pengelolaan air pada musim langka air di
wilayah penelitian, mendapatkan nilai sebesar 34,67. Dari skala ordinal kesiapan
komunitas dalam pengelolaaan air pada musim langka air (tabel 12). Terdapat 92%
responden yang belum memiliki kesiapan menghadapi musim langka air.
Tabel 12. Pengelolaan Air
|
No
|
Pengelolaan
Air pada Musim Langka Air
|
N
|
%
|
|
1
|
Tidak
siap menghadapi musim langka air
|
23
|
92,0
|
|
2
|
Dukungan
Kolektif mengalami musim langka air
|
2
|
8,0
|
|
Total
|
25
|
100,0
|
|
Kesiapan tersebut diperoleh dari indikator terkait
perubahan kualitas, kontinuitas dan kuantitas sumber air, perbedaan cara
memperoleh air, upaya mengatasi kelangkaan air dan upaya aspek tata atur (tabel
13).
Tabel 12. Indikator
Pengelolaan langka Air
|
No
|
Indikator
|
N
|
%
|
|
Perubahan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Sumber
Air
1.
Berubah
2.
Tidak Berubah
|
24
1
|
96,0
4,0
|
|
|
Perbedaan Cara Memperoleh Air
1.
Berbeda
2.
Tidak Berbeda
|
14
11
|
56,0
44,0
|
|
|
Upaya Mengatasi Kelangkaan Air
1.
Tidak Ada Upaya
2.
Ada Upaya
|
0
25
|
0,0
100,0
|
|
|
Upaya Untuk Aspek Pengelolaan (Tata Atur)
1.
Tidak Ada Upaya
2.
Ada Upaya
a.
Melakukan 1 Kegiatan
b.
Melakukan 2 Kegiatan
|
14
9
2
|
56,0
36,0
8,0
|
|
Sebagian besar (96%) responden mengalami musim langka air yang
menyebabkan perubahan kondisi air baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun
kontuinitasnya. 56% responden yang mengalami musim langka air menyatakan ada
perbedaan kondisi air pada musim kemarau dan hujan. Saat musim hujan, 89,3% responden
menyatakan debit air berlimpah, namun kualitas air menurun karena sumber air
tercampur dengan lumpur.
Saat terjadi musim langka air, 100% responden melakukan upaya, bentuk
upaya yang dilakukan sebagian besar (76,7%) berskala individu, selebihnya
mengupayakan pembelian dan pengaturan air tangki untuk digunakan secara
bersama-sama. Sebagian besar (56%) responden tidak memberlakukan pengaturan
kebijakan, terkait pengelolaan penggunaan air di komunitas saat musim langka
air terjadi.
Variabel social
network sebesar 50,97 yang ditemukan dari hasil penelitian dapat
diakumulasi dari angka keterlibatan komunitas 75,57, kearifan lokal 42,67 dan
pengelolaan musim langka 34,67.
Kondisi dari masing-masing variabel modal sosial
adalah sebagai berikut (gambar 6)
 |
7. Kesimpulan dan saran
Dari ketiga variabel modal sosial yang
diteliti dengan menggunakan studi kasus
penyediaan air bersih di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, ditemukan bahwa
modal sosial berupa trust yang paling
besar nilainya. Hal ini membuktikan bahwa kultur kekerabatan yang terbangun di
dalam masyarakat yang diteliti masih memperlihatkan budaya saling percaya dan
mengenal serta peduli, terutama dalam menghadapi persoalan penyediaan air
bersih. Social network yang rendah
perlu ditingkatkan dengan memberikan informasi terkait pengembangan pengelolaan
air. Kondisi aktual di lokasi penelitian yang menunjukkan adanya gejala
pelemahan norma sosial, terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dan
ketersediaan air untuk masyarakat.
Upaya peningkatan modal sosial dalam
pengelolaan air di Karangrejek terutama terkait dengan pengelolaan saat
terjadinya musim langka air, yang datang paling tidak 3 (tiga) bulan dalam
setahun. Upaya lain terkait dengan bagaimana menguatkan nilai-nilai kearifan
lokal yang ada di wilayah Gunungkidul. Mencari alternatif sumber air baku dapat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, baik dari dalam negeri maupun
luar negeri, seperti pengangkatan air sungai bawah tanah yang ada di Bribin.
Penggunaan air yang bijak terkait dengan kondisi sosial dan karakteristik
geografis perlu untuk dipikirkan lebih lanjut.
Daftar Pustaka
Cahyandito. MF, 2006, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan
Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability reporting, Jurnal
Bisnis dan Manajemen, Faculty of Economics Universitas Padjadjaran, Vol. V, No.
1, March 2006.
Prandji Tri, 2006, Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam
Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering,
Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten
Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali, Jurnal
Agro Ekonomi, Volume 24 No.2, Oktober
2006: 178-206
Primadona, 2012, Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
Pedesaan (Kelompok Tani Kecamatan Rambatan), Jurnal Polibisnis, Volume 4 No. 1
April 2012, Politeknik Negeri Padang
Saputro GE., 2006, Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Adat
Kasepuhan Banten Kidul, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut
Pertanian Bogor
Tim peneliti, 2012, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim oleh Masyarakat dalam
Ketersediaan Air Minum, Balai Litbang Sosekling Bidang Permukiman,
Yogyakarta
Warih. HA dan Fajarwati Alia, 2012, Kajian Pengelolaan Air Berbasis Komunitas (Studi
Kasus Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidul), Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Jurnal Bumi
Indonesia.
Wachira EM, Organizational Capacity Audit Tool, Global e-School and Communities
initiative, GESCI, http://www.gesci.org
Buku Putih Sanitasi Kabupaten
Gunungkidul, 2010
Peraturan Desa (Karangrejek)
Nomor: 05 tahun 2009. Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, http://digilib-ampl.net/detail/detail.php?tp=kliping&kode=9158
