Abstract
Poverty can be
defined through the approaches of social exclusion, which refers to the
phenomenon whereby an individual or group cannot fully participate in policy
determination (ADB, 2004). Another definition of poverty is linked to lack of
resources needed in activities and a standard of living (European Union).
Poverty can be explained functionally by looking at its essence, namely the
lack of income, access to basic services, and empowerment and in other words
economic, social and less ability to make decisions (UN-HABITAT, 2010)
Kampong
Improvement Programme (KIP) that aims to provide basic services, is the
forerunner of the existence of the National Community Empowerment Program
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN. PNPM Mandiri
Perkotaan gets enough support from governments, international agencies and the
wider community. Problems arise when support for the program you have running,
fading is not like when the program was first implemented in certain areas.
This led to the development program can not pace with growing density .
Phase
constraints identification of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan, performed to provide an overview
to the beneficiary communities and
the companion program, to find out the linkage of
each phase in accordance to sustainability of the program.
Research Analysis was done by using content analysis. Content analysis is
a research technique to make inferences that can be
replicated and applied from a text or other
meaningful material that found. The study was conducted in the
town of Pekalongan, Pangkal Pinang and Bandung.
From the
results of identification carried out the specific
conditions found related to the implementation of the
program, especially the increase in the technical aspects of
infrastructure, social and economic development in urban
areas are the focus of the program. Poverty in urban areas need
adequate policy support, central and local governments have made concerted
efforts to reduce inequities in urban areas. The government needs to continue
investing in quality improvement efforts in the slums, the provision of cheap
housing, and local projects to formulate national programs.
Keywords:
identification, condition, beneficiaries
Abstrak
Kemiskinan dapat didefinisikan melalui
pendekatan bahwa ada terjadi pengabaian atau eksklusi sosial, yang mengacu pada
fenomena dimana individual atau kelompok tidak dapat secara penuh
berpartisipasi pada penentuan kebijakan (ADB,2004). Definisi kemiskinan yang
lain mengaitkan kurangnya sumber daya yang diperlukan dalam beraktivitas dan
menikmati standar kehidupan (European Union). Kemiskinan secara fungsional
dapat dijelaskan dengan melihat esensinya yaitu kurangnya pendapatan, akses
kepada pelayanan dasar, dan keberdayaan atau aspek ekonomi, sosial dan
kemampuan mengambil keputusan yang kurang (UN-HABITAT, 2010)
Inovasi berupa
Program Pengembangan Kampung/ Kampung Improvement Programme (KIP) yang
bertujuan menyediakan pelayanan dasar, adalah cikal bakal keberadaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan
mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah, lembaga internasional dan
masyarakat luas. Permasalahan muncul ketika dukungan kepada program yang telah
berjalan, memudar tidak seperti ketika program tersebut pertama dilaksanakan di
wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan program pengembangan wilayah awal tidak
dapat mengimbangi perkembangan kepadatan wilayah yang pelaksanaan program.
Tahap identifikasi kendala PNPM Mandiri
Perkotaan, dilakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat penerima
manfaat dan fasilitator
program, untuk
mengetahui hubungan dari setiap tahap sesuai dengan kesinambungan program.
Analisis penelitian
dilakukan dengan menggunakan analisis isi/content
analysis. Analisis isi
merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan
diterapkan dari teks atau bahan bermakna lain yang ditemukan. Penelitian dilakukan di kota Pekalongan, Pangkal
Pinang, dan Bandung.
Dari hasil identifikasi yang dilakukan,
ditemukan kondisi spesifik terkait dengan pelaksanaan program menurut siklus yang
ditetapkan dalam buku pedoman PNPM Mandiri Perkotaan. Kemiskinan di perkotaan
perlu didukung kebijakan yang cukup, pemerintah pusat dan daerah perlu
melakukan upaya bersama untuk mengurangi ketidakadilan pada perkotaan di
wilayahnya. Pemerintah perlu untuk melanjutkan investasi dalam upaya
peningkatan kualitas di kawasan kumuh, penyediaan hunian murah, dan merumuskan
proyek lokal ke program nasional
Kata kunci:
identifikasi, kondisi, masyarakat penerima manfaat
A.
Pendahuluan
Kemiskinan dapat didefinisikan melalui pendekatan bahwa ada
terjadi pengabaian atau eksklusi sosial, yang mengacu pada fenomena dimana
individual atau kelompok tidak dapat secara penuh berpartisipasi pada penentuan
kebijakan (ADB,2004). Definisi kemiskinan yang lain mengaitkan kurangnya sumber
daya yang diperlukan dalam beraktivitas dan menikmati standar kehidupan
(European Union). Kemiskinan secara fungsional dapat dijelaskan dengan melihat
esensinya yaitu kurangnya pendapatan, akses kepada pelayanan dasar, dan
keberdayaan atau aspek ekonomi, sosial dan kemampuan mengambil keputusan yang
kurang (UN-HABITAT, 2010).
Faktor-faktor yang mendasari munculnya fenomena
kemiskinan diidentifikasikan (UN-HABITAT, 2010) karena hal berikut: 1) model
pembangunan perkotaan, yang cenderung digerakkan oleh perusahaan lokal,
nasional maupun internasional. Proses pembangunan seringkali mengabaikan kaum
miskin, yang seringkali mendapat manfaat dari peningkatan ekonomi wilayah kota.
2) penentuan kriteria kemiskinan, dengan berbagai metode, yang perlu memasukkan
faktor kesesuaian standar hunian, akses ke pelayanan dasar (prasarana sarana
dasar), dan status legal hunian. 3) Sasaran kebijakan, penanganan kemiskinan
yang seringkali diarahkan ke daerah dengan kantong kemiskinan di perdesaan,
bukan di perkotaan.
Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan,
tidak dapat memberikan manfaat kepada semua warga secara adil. Kelompok warga
miskin seringkali harus menghadapi dampak buruk berkaitan dengan kepastian
menghuni, permukiman, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan masalah lingkungan.
Kondisi ini menuntut perlunya ada, inisiatif dari warga sendiri dalam menyedian
permukiman bagi mereka sendiri. Hal ini diperlukan mengingat keterbatasan
sektor usaha swasta dan pemerintah dalam menyediakan permukiman.
Pengembangan program dalam skala lokal yang dilakukan
dengan partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan akan meningkatkan
rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Program pengembangan wilayah dengan
melibatkan partisipasi warga, di Indonesia diwadahi dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pelaksanaan PNPM Mandiri
tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) sebagai dasar
pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya
seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat diperkotaan; dan
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan
daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.
PNPM juga merupakan lanjutan inovasi
dari Program Pengembangan
Kampung/ Kampung Improvement Programme (KIP) di
tahun 1969, yang bertujuan menyediakan pelayanan
dasar, yang menjadi
cikal bakal keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah,
lembaga internasional dan masyarakat luas. Permasalahan muncul ketika dukungan
kepada program yang telah berjalan, memudar tidak seperti ketika program
tersebut pertama dilaksanakan di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan program
pengembangan wilayah awal tidak dapat mengimbangi perkembangan kepadatan
wilayah yang pelaksanaan program.
Rumusan Masalah Penelitian
Dari
permasalahan yang dapat diidentifikasi di atas, dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut: Masalah apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan
pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan? Tujuan penelitian ini adalah
menemukan solusi rekomendasi penyelesaian masalah yang menjadi kendala
pelaksanaan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan.
B.
Kajian Literatur (12 pt, bold)
Pemahaman
Program PNPM Mandiri Perkotaan
Latar
Belakang munculnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah karena permasalahan
kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan
terkoordinasi. Penanganan masalah kemiskinan yang cenderung parsial dan tidak
berkelanjutan. Masalah lain adalah belum optimalnya peran dunia usaha dan
masyarakat pada umumnya serta lunturnya Kerelawanan sosial dalam kehidupan
masyarakat.
PNPM
Mandiri mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam satu
kerangka kebijakan, untuk memperluas cakupan pembangunan. PNPM Mandiri akan
dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Sesuai dengan target waktu
pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs)
yang merupakan kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama
untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua;
kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak;
meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya;
menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk
pembangunan.
PNPM
Mandiri Perkotaan yang menjadi kelanjutan P2KP merupakan bagian dari PNPM inti,
pada tahun 2008 meliputi 8.813 kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245
kota/kabupaten di 33 provinsi. Lokasi ini merupakan lokasi lanjutan P2KP tahun
2007 dan lokasi baru. Latar belakang kemunculan PNPM Mandiri Perkotaan didasari
pemikiran mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah
perkotaan. Ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki
akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan
dan permukiman dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak
menentu.
Strategi
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam
penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat.
Keberdayaan kelembagaan masyarakat tersebut, bertujuan menciptakan kemandirian
dan keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan
dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun
lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.
Deskripsi
singkat dari PNPM Mandiri Perkotaan dapat dibaca dalam tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi
PNPM Mandiri Perkotaan
No
|
Aspek
|
Uraian
|
1
|
Latar belakang
|
Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak Tahun 1999
sebagai upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah
daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini
menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan
masyarakat yang representatif, mengajar dan kondusif bagi perkembangan modal
sosial yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mampu menyiapkan program
masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan berupa Perencanaan
Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis), program
yang disusun mencakup Tri Daya yakni Lingkungan, Sosial dan Ekonomi.
|
2
|
Tujuan
|
Tujuan Umum adalah Meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
Tujuan Khusus adalah
Masyarakat dapat menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan
lokal.
Sasaran adalah
Terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya.
|
3
|
Tahapan
|
1999-2000 P2KP 1.1,
2001-2002 P2KP 1.2, 2004-2010, P2KP 2 dan perluasan P2KP 2 (PNPM 2007/PNPM
urban 1), 2005-2010 P2KP 3, 2005-2009 P2KP peduli NAD, 2008-2011 PNPM urban
2, 2010-2013 PNPM urban 3, 201-2014 PNPM 4, 2006-2010 P2KP rehab-rekon DIY
& Jateng, 2010-2011 P2KP peduli Padang
|
4
|
Relawan tergabung
|
701.489
|
5
|
Relawan terlatih
|
361.729
|
6
|
Anggota BKM terlatih
|
148.774
|
7
|
BKM terbentuk
|
13.416
|
8
|
KSM terbentuk
|
480.707 (lingkungan
= 252.758, sosial = 71.916, ekonomi = 156.053)
|
9
|
Anggota KSM
|
3.973.055 (pria =
2.603.521, wanita 1.369.534)
|
10
|
Dana BLM cair
|
5.023.886.354.443
(APBN=4.573.667.041.543,APBD=450.219.312.900)
|
11
|
Dana kegiatan
infrastruktur
|
3.957.595.073.335
(APBN=2.209.393.514.509,APBD=267.354.187.481,
swadaya=886.045.553.019,swasta=240.960.038, lainnya=594.560.858.288)
|
12
|
Dana kegiatan
ekonomi
|
914.897.549.062
(APBN, APBD, swadaya, swasta, lainnya)
|
13
|
Dana kegiatan sosial
|
593.098.582.181
(APBN, APBD, swadaya, swasta, lainnya)
|
14
|
Penerima manfaat KK
miskin
|
Kegiatan
infrastruktur =15.930.935 KK, ekonomi=2.124.115 KK, sosial = 4.243.160 KK)
|
15
|
Lokasi
|
8.813
kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245 kota/kabupaten di 33 provinsi
|
Pengertian
PNPM Mandiri
PNPM
Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar
dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan
pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat
dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Pemberdayaan
masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat,
baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan
terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin
keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
C.
Metode Penelitian (12pt, bold)
Penelitian Identifikasi Kendala
Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini diperlukan untuk menangkap pandangan
utuh dari berbagai tingkat responden. Metode
analisisnya dilakukan dengan menggunakan
teknik Analisis isi atau content
analysis. Analisis isi
merupakan teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan
berlaku dari sebuah teks (atau bahan bermakna lain) sehingga ditemukan konteks
penggunaannya. Analisis isi memberikan
wawasan baru, meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena tertentu, atau
menginformasikan tindakan praktis. Analisis isi karya seni,
gambar, peta, suara, tanda, simbol, dan bahkan catatan numerik dapat dimasukkan
sebagai data, yang mungkin dianggap sebagai teks. Perbedaan penting
dibandingkan dengan metode penelitian lain, adalah bahwa teks akan memberikan
arti sesuatu kepada seseorang, dibuat untuk memberikan makna, sehingga makna
ini tidak boleh diabaikan.
Analisis isi secara sederhana dan umum
dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa komponen konseptual:
·
Sebuah tubuh
teks merupakan
data, sehingga analisa isi dapat dianalisis
·
Sebuah pertanyaan
penelitian sehingga analisis dialakukan sebagai upaya
untuk menjawabnya, dengan cara memeriksa tubuh teks secara keseluruhan
·
Sebuah konteks
pilihan analisa untuk memahami tubuh teks
·
Sebuah analisis
konstruk yang operasional sehingga ditemukan konteks kesimpulan yang dimaksudkan
untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang merupakan pemenuhan dasar dari
analisis isi
·
Memvalidasi bukti,
yang merupakan pembenaran akhir dari analisis isi
Seperti penelitian sosial pada umumnya, analisis isi mencakup empat
macam kegiatan:
1.
Merancang analisis
2.
Penulisan proposal penelitian
3.
Menerapkan rancangan penelitian
4.
Menceritakan hasil
Gambaran Wilayah
Penelitian
Pemilihan
provinsi lokasi penelitian dilakukan berdasarkan status evaluasi status Juli
2010 dalam prosentase yang dilakukan P2KP yang merepresentasikan kondisi BKM
dan UPK pada tiga kondisi yaitu baik, sedang dan buruk.
Penelitian ini mengambil lokasi di empat
provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi
Selatan yang merepresentasikan kondisi/gambaran Unit Penegelolaan Keuangan
(UPK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat sesuai indikator
penilaian kinerja dari P2KP,
pada tiga kondisi penilaian yakni baik, sedang dan buruk berdasarkan evaluasi
status pada bulan Juli 2010 dalam prosentase. Penelitian ini menggunakan
kelurahan sebagai unit penelitian. Adapun rincian lokasi penelitian adalah di
kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, kota Bandung Provinsi Jawa Barat,
kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan kota Makasar Provinsi Sulawesi
Selatan.
Bandung
1.
Kecamatan
Bojong Loa Kaler, Kelurahan Kopo,
2.
Kecamatan
Kiaracondong, Kelurahan Babakan Sari
Pekalongan
3.
Kecamatan
Pekalongan Barat, Kelurahan Podosugih
4.
Kecamatan
Pekalongan Timur, Kelurahan Sokareja
Pangkal Pinang
5.
Kecamatan
Gabek, Kelurahan Selindung Baru
6.
Kecamatan
Rangkui, Kelurahan Melintang
Makassar
7. Kecamatan Tamalate, Kelurahan
Tanjung Merdeka
8. Kecamatan Tallo, Kelurahan Pannampu
Tinjauan
terhadap Wilayah Penelitian akan menjabarkan secara deskriptif tentang kriteria
pemilihan lokasi penelitian yang didasarkan pada Buku Pedoman PNPM Mandiri
Perkotaan serta beberapa bahan pertimbangan Tim Peneliti terkait dengan esensi
kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu sebagai program pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
D.
Hasil dan Pembahasan (12pt, bold)
Dari hasil penelitian dapat disampaikan beberapa temuan
berdasarkan lokasi penelitian sebagai berikut:
1.
Pekalongan
PNPM sudah di modifikasi dengan potensi
lokal sehingga terjadi sinergi antara PNPM dengan program pembangunan daerah
lainnya. Masyarakat
penerima manfaat program, berdasarkan hasil penelitian masih membutuhkan
pendampingan dari fasilitator kelurahan atau konsultan, karena kondisi dari sumber
daya manusia yang ada masih terbatas jumlah maupun kualitasnya. Sehingga
ditemukan kasus, orientasi pemberdayaan masyarakat masih tergantung pada tokoh
dan relawan untuk dapat menggerakkan masyarakat. Pembinaan masyarakat dilakukan
selain dalam pengerjaan
kegiatan fisik, masyarakat juga dibina atau dilatih membuat PJM dan
proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan, yaitu masyarakat sudah
dapat membuat proposal dan laporan pertanggungjawabannya.
Kepala daerah dan
pimipinan yang ada di kota Pekalongan merupakan tokoh yang berasal dari basis
kegiatan masyarakat. Dukungan
tokoh yang berkuasa ini, menjadikan stimulasi dana-dana pendukung untuk
kegiatan pemberdayaan menjadi lancar dan mudah untuk dianggarkan. Contoh kasus
dalam hal walikota berkonsultasi dengan anggota dewan memperjuangkan prioritas anggaran
PNPM.
Peran instansi kecamatan
dalam pengelolaan program belum terlalu terlihat, masih sebatas legalitas dari
pedoman program. Kekuatan
program penguatan di Pekalongan ada di sosialisasi tokoh yang menjadi inspirasi
BKM, keterbukaan masalah manajemen keuangan, evaluasi untuk meningkatkan dana
yang dikelola masyarakat, penguatan lembaga dengan adanya audit.
Jadwal
pertemuan BKM
secara formal diadakan dua kali dalam satu bulan, sedangkan informalnya dapat
kapan saja dan di mana saja rembugan (misal di kelurahan, poskamling). Dalam
pelaksanaannya terdapat kendala kesibukan dari warga yang ditetapkan menjadi
pengurus BKM. BKM yang
sudah terbentuk, dapat menggerakkan lembaga-lembaga yang lain yang sudah ada,
seperti LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kemudian juga menggerakkan PKK,
disebut empat pilar yang memperkuat kegiatan pemberdayaan di Pekalongan. BKM
membentuk KSM, sebagai panitia pelaksana di lapangan. fungsi BKM sebagai
monitoring/pengawasan. KSM banyak yang mengendap lama, artinya sudah tidak
aktif lagi, pernah diusulkan pemutihan baru. KSM yang lama itu supaya dihapus,
kemudian dijadikan satu, misalnya KSM yang masih dua, satu atau tiga itu
dikelompokkan lagi. DI KSM masih terdapat kasus KSM ganda, yaitu lima orang
satu KSM setelah tiga orang lunas, membentuk KSM lain untuk pencairan
berikutnya. Sehingga KSM terlihat banyak, dan terdapat hutang yang belum
diselesaikan.
Hal
yang perlu diperhatikan adalah adanya keterbukaan masalah manajemen keuangannya. Masyarakat memiliki harapan untuk adanya
peningkatan dana yang mereka kelola. Sehingga mereka merasa perlu adanya penguatan lembaga,
dengan cara melakukan audit (independen) yang dapat dilakukan oleh BPKP kota
pekalongan.
Penanganan masalah yang terjadi
dalam pengelolaan PNPM di masyarakat, diarahkan ditujukan ke BKM, jika tidak
dapat diselesaikan di BKM baru ke fasilitator kelurahan. Jika fasilitator
kelurahan juga tidak dapat menyelesaikan masalah dibawa ke lurah, dan seterusnya
berjenjang sampai ke ke camat, bahkan sampai ke walikota.
Peran
tokoh masyarakat dan kepala daerah di Pekalongan sangat penting menentukan keberhasilan input
kegiatan mencakup motivasi karena dapat menggerakkan masyarakat penerima
manfaat; dukungan kebijakan dapat memproritaskan kegiatan PNPM MP dari tingkat
DPRD Kota sampai ke tataran bawah dan terjadi modifikasi program serta sinergi;
keuangan; tujuan dengan adanya pertemuan formak dan informal yang rutin
dilakukan; dan teknologi.
2.
Bandung
Inisiasi walikota dalam bentuk APBD
untuk pelaksanaan PNPM, ditemukan dalam penelitian. Walau ada beberapa kegiatan
dalam PNPM yang mendapat status tanda Bintang dalam penganggarannya. dirjen
mengirim surat bahwa semua harus dipastikan infrastruktur, maka disusun
strategi ketika dana APBD masuk, yang dibuat open menu.
Penanggulangan kemiskinan seharusnya
menjadi satu kesatuan dalam komitmen, dan meyakini bahwa kemiskinan adalah persoalan
bersama. Contoh kurangnya kebersamaan ditemukan masalah ada ketua RW tidak mau
dapat bantuan, karena tidak mau dinilai miskin, tetapi RT nya mengusulkan
walaupun akhirnya usulan RT yang tetap diakomodir.
Presentase kehadiran perempuan dalam
kegiatan diperkirakan baru mencapai sekitar 20%. Sehingga keterlibatan 30-40%
perempuan belum dapat terpenuhi
Kondisi masyarakat kota Bandung,
yang memiliki latar belakang beraneka ragam, dalam segi kegotongroyongan sudah
agak sedikit bergeser ketimbang masyarakat desa.
LPJ nya jangan terlalu rumit, banyak
masyarakat yang tidak sekolah kemudian kesulitan ekonomi, mungkin 80% macet.
Namun dalam hal infrastruktur, program infrastruktur ini kami bisa menyerap,
masyarakat tidak siap membuat bentuk proposal yang sedemikian canggihnya
Turn
over faskel di Bandung
termasuk Tinggi (tinggi sekali),terdapat kasus KSM ganda, yaitu lima orang satu
KSM setelah tiga orang lunas, membentuk KSM lain untuk pencairan berikutnya.
Sehingga KSM terlihat banyak, dan terdapat hutang yang belum diselesaikan. BKM
tidak boleh mengelola usaha. BKM menjadi relawan. Menjaga menjaga apa
moralitas.
BKM harus siap jadi kami
tidak bisa terlalu banyak memberi pelatihan-pelatihan. Dibantu konsultan untuk
dapat menyerap karena kesulitan. Kesulitan juga saat membuat laporan pertanggung
jawab, Permasalahan ini memang mungkin dialami 80% BKM di Bandung. masarakatnya
sulit memahami administrasi keuangan dan administrasi teknik. Kesulitan juga
dengan masalah waktu, karena sibuk mencari nafkah akhirnya 1-2 orang saja yang
aktif
Masih belum mendapatkan format yang tepat dari kemiskinan. Baik sosial, ekonomi,
maupun lingkungan. apa yang dibutuhkan dan permasalahan apa yang ada di
masyarakat. Memberikan usulan agar LPJ nya jangan terlalu rumit, banyak
masyarakat yang tidak sekolah kemudian kesulitan untuk membuatnya.
Untuk yang tidak
layak biasanya tidak sesuai dengan
proposal, kualitas, lalu lahan, lalu kurang volume, biasanya dikualitas atau
kekurangan volume. misalnya, didalam proposal rabat beton, pasirnya pasir beton
tapi kenyataanya di masyarakat dibelikan pasir pasang ya otomatis
dikualitasnya hancur. Kasusnya
kebanyakan di kualitas atau volume.
Kekuatan dari program
kegiatan di bandung ada pada tahap persiapan yaitu dengan pembentukan
kelembagaan dan kepengurusannya serta adanya refleksi kemiskinan sesuai format
yang disediakan.
Motivasi
umum dari pemangku kepentingan PNPM MP belum terlihat sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar PNPM. Dari aspek dukungan kebijakan, sebenarnya sudah
terlihat apresiasi pemerintah daerah untuk melanjutkan program dengan
menggunakan APBD. Namun dari aspek keuangan, Bandung memiliki catatan kurang
baik karena anggaran dari pusat untuk PNPM MP sempat di-blokir/di-bintang. Dari
aspek tujuan, belum terlihat adanya sinergi mengenai cara-cara mencapai tujuan
PNPM dalam rangka mengurangi kemiskinan, masih terlihat adanya sikap gengsi
dari sebagian masyarakat penerima manfaat.
3.
Makasar
Peran PJOK dari kecamatan di
kota Makasar termasuk
besar. Dari
sisi teknis, PJOK tidak terlalu detil di proposal karena tidak bersentuhan
langsung.
Pembagian alokasi dana setiap tahun relatif berbeda prosentasenya. Misalnya dari
lingkungan 40 % dan sosial 20 %. Pagu dana sdh ada namun dana belum bisa
dicairkan dan dilaksanakan sedangkan di lapangan sudah siap.
Dalam rangka menyongsong passing out itu dana
pemerintah pusat sudah turun merangsang penerima manfaat dengan cara memberikan first cost yang baru
dicobakan di 8 kelurahan. Besarnya Rp 1 milyar per 1 kelurahan yang murni
berasal dari APBN.
Di Kelurahan Pannampu banyak yang putus sekolah. Masyarakat biasa
salah memahami dan menanggapi perhatian pemerintah kepada masyarakat.
Sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan, cuma masyarakat Pembina kepala rumah
tangga hanya kurang memperhatikan sehingga putus sekolah. Di Panampu putus
sekolah bukan karna faktor biaya (masalah kemampuan orang tua), tetapi juga
faktor lingkungan (kurangnya pembinaan orang tua).
Pelatihan-pelatihan yang menyangkut teknologi tepat
guna, kelompok masyarakat (KSM) di bawa ke tempat pelatihan dan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kelompok muda membutuhkan pelatihan jahit
menjahit, kelompok ibu-ibu dengan pelatihan tata boga. Istilahnya, pelatihan
TTG disesuaikan dengan potensi yang ada dimasyarakat dan kebutuhan masyarakat. Belum ditemukan adanya kemitraan/channelling.
Program PNPM MP ini nantinya akan diserahkan ke
pemerintah daerah,jadi misalnya
fasilistatornya sudah ditarik berarti program ini harus pemerintah
setempat yang mengelola kembali.
Faktor kepemimpinan lurah dan tokoh masyarakat memegang
peranan penting di BKM. Utamanya adalah
Lurah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. KSM beserta masyarakat
membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. Setiap UPL memperbaiki, dan korkot
untuk menindak lanjuti.
Persepsi masyarakat yang memandang bahwa program PNPM
sebagai hibah menjadi kendala tersendiri bagi implementasi program. Kekurangan pengelolaan
PNPM adalah kurangnya pendamping di tingkatan pengelolaan. BKM bertanggungawab
mengawasi,mengendalikan dan mengawasi, mungkin karena duitnya langsung ke
masyarakat.
Dari 6 kelurahan tersebut merupakan masyarakat lokal,
masyarakat pinggiran sekaligus pada umumnya merupakan masyarakat kena sasaran
proyek P2KP dan PNPM Mandiri pada umumnya masyarakat miskin. Padahal jika dilihat
sepintas, tanjung merdeka kelurahan yang megah, kelurahan yang dipenuhi dengan
rumah-rumah mewah, jalan mewah dengan pesona alam dan tujuan yang ada.
Terkait prinsip gender, Kelurahan Karowisi merupakan
preseden yang sangat baik terkait pemberdayaan kaum perempuan dalam pelaksanaan
program PNPM Mandiri Perkotaan disebabkan oleh kedudukan kaum perempuan di
dalam kelurahan yang telah menduduki jabatan penting dalam kepengurusan
Kelurahan, partai politik sebagai anggota DPRD, pedagang yang didominasi oleh
kaum perempuan dan budaya masyarakat setempat yang sangat terbuka. Kecamatan
Panakkukang merupakan preseden yang baik dalam pengelolaan PNPM Mandiri
Perkotaan karena melibatkan kaum perempuan secara penuh pada BKM Kelurahan.
Dilakukan verifikasi terlebih dahulu agar jangan sampai
kelompok itu ada yang orang kaya (salah sasaran). Pemetaan kriteria miskin itu
tergantung di masyarakat. Mengenai program, masyarakat yang menentukan bahwa
memang yang masuk data miskin. Masyarakat sendiri yang menentukan bahwa itu
yang layak untuk di kategorikan warga miskin.
Ada 5 papan info setiap kegiatan mulai dari kegiatan
sosial, infrastruktur
maupun kelembagaan dana bergulir (ekonomi) agar masyarakat dapat mengakses
informasi tersebut. Ada rembug tahunan yang mengundang semua warga untuk
pertanggungjawaban BKM. Disamping itu ada siklus review parsitipatif, yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Ada evaluasi intern dan ekstern. Kalau laporan intern
berasal pihak pengelola dan laporan ekstern dari pihak masyarakat. Pemetaan kriteria miskin
itu tergantung di masyarakat. Mengenai program, masyarakat yang menentukan
bahwa memang yang masuk data miskin. Masyarakat sendiri yang menentukan bahwa
itu yang layak untuk di kategorikan warga miskin. Jadi ada satu diperkaryakan di
tingkat kelurahan, mana yang menurut versi masyarakat bahwa itulah yang
termiskin di lokasi itu. Ada siklus semacam harus mengenali apa itu miskin dulu
di masyarakat. Dari situ ada indikator
dan disaring siapa-siapa yang masuk,
jadi masyarakat yang mengerjakan misalnya yang mengenali sendiri. Tapi
beda-beda kriterianya, ada warga yang mungkin menganggap warga lain miskin,
tapi warga itu tidak merasa miskin.
BKM bertanggungawab mengawasi,mengendalikan dan
mengawasi, mungkin karna duitnya langsung ke masyarakat. Askorkot menginginkan
adanya laporan dalam bentuk angka atau mungkin dalam bentuk visualisasi yang
bisa dilihat signifikansi perubahannya sejauh mana. Misalnya, kategori angka
kemiskinan yang berbeda-beda dari aspek
kesejahteraan ini digambarkan dalam bentuk angka-angka. Tapi hal yang demikian
belum bisa diwujudkan. Aktivis
di BKM biasanya juga merangkap sebagai aktivis di kelurahan.
Faktor perubahan kepengurusan dalam BKM menjadi hal
yang patut diperhatikan. Pergantian kepengurusan baru menggantikan yang lama
menjadi kendala untuk beradaptasi kembali. Kuantitas, orientasi dan kompetensi
SDM untuk tenaga pendamping dan fasilitator menjadi masalah di BKM. Perekrutan faskel menjadi
permasalahan, diharapkan faskel merupakan orang-orang yang bisa bekerjasama
dengan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai di masyarakat.
Pengurus BKM dipilih oleh anggota masyarakat secara
langsung sehingga sebagai badan tersendiri sering mengalami konflik dengan
pengurus LKM yang dibentuk oleh Kelurahan setempat. Pemerintah kota itu
memiliki kekurangan dalam hal model. Dana
first cost (1 milyar 1 kelurahan), didorong untuk membuat RTRW di
tingkat kelurahan tetapi yang menggagas dan merencanakan dengan merekrut
tenaga-tenaga ahli dari luar. Bappeda hanya memfasilitasi lewat teknikalis
system.
Kendala dalam program PNPM yang paling utama adalah
mengubah mindset masyarakat yang sekadar menerima menjadi masyarakat yang
mandiri. Persepsi
masyarakat yang memandang bahwa program PNPM sebagai hibah menjadi kendala
tersendiri bagi implementasi program. Dalam implementasi program,
partisipasi masyarakat umumnya masih sangat rendah.
Keterpihakan beberapa anggota masyarakat terhadap
program-program yang dilakukan oleh Kementerian lainnya selain Kementerian
Pekerjaan Umum sehingga memperlihatkan adanya ego sector dimana tidak ada
koordinasi atau sinergi antara Kementerian yang terlibat. Self
belonging
atau tingkat kepemilikan masyarakat terhadap program sangat rendah dan dukungan
penuh dari pihak instansi/kelurahan masih sangat minim.
Kekuatan program kegiatan di Makasar ada pada tahap
persiapan, sosialisai dan evaluasi yaitu adanya verifikasi kelompok sasaran
untuk menghindari ketidaktepatan penerima manfaat, pemetaan warga miskin sesuai
kategori yang ditentukan masyarakat sendiri, adanya transparansi informasi
terkait pelaksanaan setiap kegiatan PNPM kepada masyarakat melalui papan
informasi dan rembug warga serta adanya evaluasi internal dan eksternal.
Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM sangat besar yang
ditunjukkan dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial
ekonomi yang menjadi tanggunjawab Bappeda dan masalah infrastruktur yang
menjadi tanggungjawab dinas PU.. dukungan kebijakan terutama di bidang
pengelolaan keuangan cukup tinggi namun proses pencairan dana untuk
masing-masing BKM masih dianggap belum mudah. Kemudian banyak dilakukan
pelatihan-pelatihan TTG yang memmbantu meningkatkan kesejahteran masyarakat
lokal.
4.
Pangkal Pinang
Ketika turun Permendagri no 13, Bappeda dalam posisi dikotomi,
dipaksakan untuk mengikut program itu. SKPD juga agak kesulitan mensinkronkan
dengan 23 program prioritas yang ada di RPJM, sehingga program-program yang
disusun sendiri oleh Bappeda tidak masuk lagi. Bappeda hanya mengupayakan
indikator-indikator capaian, bentuk program kegiatannya tergantung SKPD
masing-masing.
Konsep membangun manusia menjadi tantangan. Program-program
seperti (perbaikan) rumah, ketrampilan, catering, tidak akan berjalan kalau
aspek manusianya tidak dibangun dulu.
Sementara tantangan disini adalah
tingginya potensi ekonomi. Dan masyarakat kalau di Pangkal Pinang lebih ke arah
perdagangan dan jasa.
Di Pangkalpinang yang menjadi indikator kemiskinan adalah: punya
motor, rumah semi-permanen. Ada
pertentangan di lapangan mengenai kebijakan yang mengatur tentang dana BLM yang
90 % harus di infrastruktur. Tidak sesuai dengan program-program yang disusn
sakel sebelumnya. Faskel mensiasati keadaan dengan mendampingi BKM untuk
mencari tahu keinginan bersama masyarakat.
Kriteria kemiskinan di Babel masih kurang jelas.
Umpamanya penerima raskintis merupakan orang yang relatif mampu secara ekonomi
karena memiliki sepeda motor, memakai perhiasan, dll. Keterlibatan perempuan
dalam pelaksanaan program relatif berimbang. Namun hanya ada satu perempuan
yang duduk dalam kepengurusan BKM setiap periodenya. Pentingnya di PNPM bukan
miskin secara harta, namun miskin nilai-nilai kepedulian. Refleksi pemetaan
kemiskinan tiap-tiap kelurahan berbeda-beda.
Bappeda mengundang peserta musrenbang yaitu SKPD-SKPD
terkait, stakeholders, pokja-pokja, stakeholders diluar instansi pemerintah..
Sebelum musrenbang diadakan seminar dulu.
Kelurahan
bekerja sama dengan BKM, RT dan RW. Lurah mengorganisir RT-RT keluarga yang
perlu dibantu. Nantinya setiap
musrenbang diusulkan. Kemudian didaftarkan, didata, lalu dana nanti ada.
Sehingga di kelurahan Melintang, rumah layak huni sudah ditangani dan direhab
oleh PNPM.
Pembagian peran mengacu kepada pola kerja dalam PP no.
8 tentang tata cara perencanaan, perencanaan evaluasi program pembangunan.
Bappeda Pangkal Pinang membuat SOP-nya, pada sasaran kebijakan mulai dari
sistem kerjanya, mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, sampai
musrenbang tingkat kota. Sistem kerjanya PNPM MP dikeluarkan setiap tahun.
Kegiatan PNPM MP mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah), tepatnya mengacu pada Keppres no 15 yang baru. Ada 23
prioritas didalam RPJM yang dijabarkan ke dalam 23 program. Penjabaran hubungan
program tergantung SKPD
SKPD mengakomodir kepentingan-kepentingan dan nanti
dibawa ke Bappeda. Baik dari tingkat kecamatan maupun dari SKPD yang
bersentuhan dengan program PNPM, jadi SKPD lah yang mengontrolnya. Secara umum,
sistem monitoring menyesuaikan dengan rencana kerja umum pemerintah daerah,
baik dalam SPJM maupun RKPD tahunan.
Masyarakat Rangkui sebagian besar merupakan penduduk
pribumi dan berprofesi terbanyak sebagai wiraswasta. Pemetaan swadaya dengan
mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga. Keterlibatan perempuan ini agar mereka
mandiri secara finansial, tidak menunggu gaji dari suami. Mereka diajak
bertukarpikiran bersama untuk membuat program seperti persewaan tenda dan
alat-alat pesta, kerajinan, dll.
Kekuatan program kegiatan di pangkal Pinang ada pada
tahapan evaluasi dengan menggunakan dokumen RPJM lima tahun yang menekankan
pengentasan kemiskinan. Kegiatan evaluasi
didukung oleh SKPD dan pemangku kepentingan terkait SKPD.
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki
keahlian dan kesadaran untuk berusaha secara mandiri relatif rendah. Namun
potensi ekonomi yang dimiliki tinggi karena ditunjang dengan keberadaan tambang
timah sebagai sumber daya alamnya. Orientasi pembangunan yang lebih mengarah ke
pembangunan fisik infrastruktur (90%) memperlihatkan adanya ketimpangan
terhadap alokasi anggaran PNPM yang sudah ditentukan.
Analisis
Aspek keuangan memberikan gambaran masih bertumpunya
masyarakat pada alokasi kegiatan infrastruktur. Kelancaran proses pencairan
dana perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Terjadinya kekeliruan dalam penganggaran kegiatan juga perlu
dihindari, sehingga tidak terjadi kasus pemblokiran/tanda bintang. Masyarakat
menilai alokasi dana untuk program dan
bantuan dana dari pemerintah, masih kurang.
Ketersediaan sumber daya manusia yang berasal dari
penduduk lokal, secara umum belum memadai. Hal ini dikaitkan dengan
kemampuan/keahlian, dan jumlah SDM lokal. Secara umum lokasi PNPM Mandiri
Perkotaan masih mengandalkan tenaga fasilitator kelurahan yang disediakan
program.
Penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan mendorong
pelatihan membuat bahan bangunan dan penggunaan teknologi tepat guna oleh KSM
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara umum penggunaan teknologi tepat guna
belum nampak pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dibandingkan dengan
penerapan dari aspek yang lain dari input kegiatan, penggunaan teknologi
merupakan aspek yang sangat kurang dibandingkan yang lain, persepsi ini
dikemukakan baik oleh masyarakat maupun pengelola.
Dari aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih
mendorong peran keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan
kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender
PNPM MP perlu ditingkatkan. Masyarakat
menilai manfaat PNPM dapat dirasakan sampai 5 tahun kedepan (prinsip
keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat berjalan.
Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu prosedur,
aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan bagi
pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah
mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input
kegiatan.
Pada aspek motivasi terlihat peran tokoh masyarakat dan
kepala daerah menjadi aspek penting
menentukan keberhasilan input kegiatan karena dapat menggerakkan masyarakat
penerima manfaat. Dorongan motivasi dari pemangku kepentingan PNPM ditunjukkan
dengan adanya pembagian wewenang dalam penanganan masalah sosial ekonomi.
Adanya dukungan kebijakan dapat menstimulasi dana-dana
pendukung kegiatan pemberdayaan, menjadikan dana pemberdayaan dapat menjadi
prioritas anggaran daerah, memunculkan modifikasi PNPM yang menghasilkan
sinergi antar pemangku kepentingan, apresiasi pemerintah daerah untuk
melanjutkan program dengan menggunakan APBD.
Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari
pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM MP. Pengelola PNPM melihat dukungan
kebijakan dari pemerintah (pusat dan daerah) merupakan prioritas terpenting
kedua.
Pencapaian tujuan PNPM dilakukan dengan mengintensifkan
pertemuan formal dan informal, menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan harus
menjadi satu kesatuan, menjadi persoalan bersama, penyadaran akan kondisi diri,
perlu untuk menyampingkan perasaan gengsi baik pada pengelola dan masyarakat
penerima manfaat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat, kesesuaian kegiatan
dengan kebutuhan masyarakat adalah hal terpenting dalam input kegiatan.
Hal yang dinilai paling kurang penting adalah
penggunaan teknologi dalam program dan prinsip kesetaraan gender serta prinsip
desentralisasi. Aspek-aspek yang dianggap belum baik adalah teknologi,
kesetaraan gender, keuangan, prinsip desentralisasi, transparansi dan
akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi,
partisipasi, dan tenaga serta motivasi.
Pada tahap persiapan perlu memperhatikan pembentukan
kelembagaan dan kepengurusannya, refleksi kemiskinan sesuai format yang
disediakan, verifikasi terlebih dahulu untuk menghindari salah sasaran serta
sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PNPM. Pemetaan kriteria miskin
dan penentuan sasaran diserahkan kepada masyarakat.
Tahap perencanaan ditekankan pada KSM bersama
masyarakat membuat proposal untuk diserahkan ke UPL. UPL memperbaiki dengan
tindak lanjut dari Korkot. Sesuai format kemiskinan yang berisi kebutuhan dan
permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Perlu
dilakukan pembinaan pembuatan PJM dan proposal-proposal. Salah satu indikasi keberhasilan,
masyarakat sudah dapat membuat proposal dan LPJnya. Penentuan lokasi proritas
dengan menggali kepentingan masyarakat dan peningkatan peran Bappeda sebagai
institusi penanggungjawab program, dengan membuat prosedur standar operasional,
sasaran kebijakan dan mekanisme musrenbang, sistem yang dievaluasi setiap
tahun.
Pengelola menilai tahapan perencanaan partisipatif
merupakan prioritas tertinggi dalam kegiatan program.
Tahap Pelaksanaan PNPM sebaiknya juga mengacu pada
dokumen RPJM Pemerintah Daerah. Masalah yang terjadi dalam tahap pelaksanaan
antara lain nama penerima manfaar tercatat di lebih dari satu KSM, kesulitan
masyarakat dalam membuat LPJ, anggapan dana hibah PNPM, dan masih kurangnya
tenaga pendamping pada tingkat pengelolaan. Masyarakat dan pengelola tahapan
pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan terbaik.
Pada tahap monitoring, BKM melaksanakan fungsi dan
bertanggung jawab mengendalikan jalannya program dan mengawasi KSM sebagai
panitia pelaksana di lapangan, karena adanya dana yang langsung ke masyarakat.
Masih ditemukan ketidaksesuaian proposal dengan pelaksanaan terkait kualitas
dan kuantitas bahan pada program infrastruktur. Pengawasan perlu dikerjakan
juga oleh instansi pemerintah Daerah. Tahapan monitoring memiliki kinerja paling
kurang dan prioritas terendah dalam tahapan kegiatan.
Tahapan evaluasi diperoleh harapan adanya peningkatan
dana yang dikelola masyarakat dan perlunya penguatan kelembagaan, dengan terus
melakukan audit independen. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar dan dalam,
menggunakan dokumen perencanaan (RPJM). Tahap evaluasi memiliki kinerja terbaik
kedua dan merupakan tahapan terpenting dalam kegiatan program menurut
masyarakat.
BKM melakukan pelaporan melalui media majalah dan buku
tahunan. Panitia/KSM setiap tahun melaporkan hasil kegiatan. Tim memberi
laporan ke PJOK setiap bulan. PJOK mengumpulkan data setiap bulan, data
kunjungan lapangan dan data kegiatan dari tim faskel. PJOK merekap dan
melaporkan ke PPK. Laporan kendala dari BKM masuk ke kecamatan. Tahapan
pelaporan memiliki nilai terendah kedua pada kegiatan PNPM.
Tahapan sosialisasi lebih menekankan pada keterbukaan
masalah manajemen keuangannya dan panutn
tokoh inspirasi BKM. Optimalisasi papan informasi, rembug warga dan kajian
siklus partisipatif oleh masyarakat.
Tahapan kegiatan program masih berada dibawah level
penilaian baik. Tahapan persiapan dan monitoring merupakan prioritas terendah
dalam tahapan kegiatan menurut masyarakat. Pengelola menilai upaya penyiapan
program, pengembangan kapasitas masyarakat dan sosialisasi program cukup baik
(terbaik kedua).
E.
Kesimpulan (12pt, bold)
Perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah perkotaan, dilakukan
dengan melakukan identifikasi pola pengembangan wilayah untuk mencegah biaya
tinggi dari transportasi, infrastruktur, pelayanan umum dan komunal, dengan
melakukan pengawasan tingkat kepadatan, pengembangan wilayah bauran fungsi,
penegakan peraturan terkait lingkungan dan hal lain yang mendukung pembangunan
berkelanjutan. Pengembangan kapasitas institusi untuk perencanaan dan
pengelolaan pengembangan wilayah perkotaan. Melakukan pengembangan wilayah
untuk mencegah urbanisasi
Pengembangan kesadaran akan lingkungan yang baik perlu dilakukan sebagai
prioritas kebijakan sehingga dihasilkan keberlanjutan program yang efektif. Program
harus dapat memberikan gambaran manfaat dan insentif yang akan didapatkan warga
dari berbagai macam segmen sosial ekonomi.
Mengembangkan keadilan gender yang penting bagi lingkungan. Perlu
diperhatikan bahwa peranan wanita sangat besar dalam membentuk kebiasaan rumah
tangga terkait dengan aspek higienitas, konsumsi energi dan pembuangan sampah
(Schaefer-Preuss dalam UN-HABITAT, 2010).
Mengembangkan komunikasi dengan berbagai kalangan yang memiliki aneka ragam
prespektif, latar belakang, kebijakan, budaya.
Dari
hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan kondisi spesifik terkait dengan
pelaksanaan program menurut siklus yang ditetapkan dalam buku pedoman PNPM
Mandiri Perkotaan. Kemiskinan di perkotaan perlu didukung kebijakan yang cukup,
pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya bersama untuk mengurangi
ketidakadilan pada perkotaan di wilayahnya. Pemerintah perlu untuk melanjutkan
investasi dalam upaya peningkatan kualitas di kawasan kumuh, penyediaan hunian
murah, dan merumuskan proyek lokal ke program nasional
F.
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pengelola PNPM di
Kota Makassar, Pekalongan, Pangkalpinang dan Bandung. Untuk Derajad Widhyarto,
Fitri Prihandini, Catharina Depari, Annisa, dan teman- teman tim peneliti.
Daftar Pustaka
Anonim. 2007. Pedoman Umum PNPM
Mandiri
Anonim 2007. Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri
Anonim 2007. Pedoman Operasional PNPM Mandiri
United
Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2010, The State of Asian Cities 2010/2011, Fukuoka, Japan
Pustaka Website:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar