Monday, 1 December 2014

7TIPS JITU MENGELOLA RUSUN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
buku launching produk litbang Kementerian Pekerjaan Umum (27 Nopember 2014)
Penulis:
Yudha Pracastino Heston
Ahmad Yusuf Aljunaid
Nino Heri Setyoadi
Dimas Hastama Nugraha
Editor:
Utan Parlindungan
Sampul:
Okqianto Johar

versi lengkap dapat menghubungi Bagian Standar dan Diseminasi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Address:
Gedung Heritage Lt.3 Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12110Indonesia
Phone: (021) 72784644 
Fax: (021) 72784644


Latar Belakang

Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan umum adalah melakukan penataan kawasan kumuh perkotaan. Dalam rangka penataan kawasan kumuh perkotaan tersebut  pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 20012  Direktorat Jenderal Cipta Karya telah berhasil membangun rumah susun umum sewa sebanyak 305,5 Twin Blok (TB) atau 29.738 unit sarusun. Semua rusun umum sewa tersebut dibangun sesuai Renstra 2010-2014 yang didanai melalui DIPA APBN Kementerian Pekerjaan Umum.

Dari 305,5 TB yang telah terbangun ternyata belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai permasalahan yang timbul disebabkan antara lain belum adanya serah terima asset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kesulitan untuk mengalokasikan dana pengelolaan rumah susun umum sewa tersebut sejauh belum ada serah terima asset dari pemerintah pusat ke daerah. Sejumlah rusun umum sewa yang telah dihuni ternyata juga mengalami berbagai masalah. Banyak rumah susun umum sewa kurang terpelihara dan kurang terawat dengan baik.  Pengelola rusun tidak ada, atau tidak dibentuk dan tidak ditugaskan secara khusus untuk mengelola rusun. Para pengelola tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengelola yang ditugaskan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola rusun umum sewa.

Sementara itu para penghuni belum dapat beradaptasi tinggal di rumah susun sehingga kebiasaan tinggal di rumah tapak masih dibawa di rumah susun. Para penghuni berasal dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Banyak diantara para penghuni berasal dari masyarakat terdampak program pembangunan maupun masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni. Sebelumnya para penghuni rusun umum sewa tinggal di permukiman kumuh, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, di bawah/kolong tol dan jembatan/jembatan layang. Kehidupan sosial ekonomi para penghuni dibawah standart kelayakan. Akibatnya kemampuan membayar sewa juga terbatas sehingga biaya pengelolaan untuk operasional, pemeliharaan dan perawatan rusun kurang mencukupi. Sementara itu pemerintah daerah setempat tidak mengalokasikan anggaran pengelolaan rumah susun. Akibatnya rumah susun umum sewa yang telah terbangun kurang terpelihara dengan baik sehingga menjadi cepat rusak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka Kementerian Pekerjaan Umum merasa perlu menyusun Pedoman Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Umum Sewa. Pembangunan rumah susun umum sewa merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan kekumuhan dan memenuhi kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kenyataannya persoalan kekumuhan tetap saja terjadi pada rumah susun umum sewa. Berdasarkan hasil beberapa penelitian dan kajian menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena adanya masalah kepenghunian dan pengelolaan yang kurang baik. Penghuni rumah susun sewa masih membawa kebiasaan seperti tinggal di rumah tidak bersusun. Pengelola tidak cukup memiliki kemampuan dan kepedulian dalam pengelolaan rumah susun.

Hal-hal tersebut mendorong upaya untuk perbaikan sehingga perlu kiranya menyusun buku ini. Maksud disusunnya buku ini adalah bagian untuk mewujudkan pengelolaan dan penghunian rusun umum sewa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum oleh pemerintah daerah dan atau organisasi penerima bantuan rumah susun umum sewa secara optimal dan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya buku ini, Memberikan panduan tentang pengelolan dan penghunian rumah susun umum sewa kepada pemerintah daerah dan atau organisasi penerima bantuan rumah susun umum sewa serta para pengelola dan penghuni rumah susun umum sewa di daerah. Buku ini memberikan arah kepada pemerintah daerah atau lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan atau institusi penerima bantuan rumah susun umum sewa untuk menyiapkan pengelola dan penghuni rumah susun umum sewa. Isi utama dari buku ini fokus pada prosedur penyiapan pengelola rumah susun. Prosedur penyiapan pengelola terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui. Prosedur penyiapan pengelola rumah susun umum sewa dimulai dari menemukenali kesenjangan kompetensi pengelola, merumuskan strategi penyiapan, menyusun rencana penyiapan, melaksanakan penyiapan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan pengelola.

Dengan adanya buku ini, memberikan manfaat yang positif, diantaranya: Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan para pembina rumah susun sewa dalam memanfaatkan dan mengelola rusun umum sewa yang telah dibangun oleh pemerintah pusat; Meningkatkan kemampuan pengelola rusun umum sewa dalam mengoperasikan, memelihara, dan merawat rusun umum sewa yang telah dibangun oleh pemerintah, dan; Meningkatkan kemampuan adaptasi penghuni rusun umum sewa supaya dapat menghuni rusun umum sewa dengan baik.

Penerapan buku ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengelola rumah susun umum sewa khususnya pada ranah pengetahuan. Ada 7 (tujuh) kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengelola rusun, meliputi:
1.      Kelembagaan/Organisasi Pengelola
2.      Pemeliharaan dan Perawatan
3.      Manajemen Keuangan
4.      Manajemen Konflik
5.      Penghunian
6.      Legal
7.      Pengembangan Komunitas


Uraian secara lengkap dari setiap aspek kompetensi pengelola rumah susun sewa tersebut di atas akan dijabarkan ke dalam masing-masing bab substansi buku ini.

Penutup
Demikanlah 7 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pengelola dan mampu diterapkan secara optimal dalam tugas dan fungsi pengelolaan rumah susun sewa di seluruh Indonesia. Harapan ini tentu saja beralasan, sebab dalam beberapa tahun kedepan, signifikansi peran pengelola rumah susun sewa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui aspek-aspek manajerial pengelolaan rumah susun sewa agar memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pengguna.
Pengelola sebagai subjek utama yang dibahas dalam buku ini adalah salah satu penopang penting yang dituntut memiliki kompetensi mumpuni dalam melaksanakan perannya. Oleh sebab itu, buku ini dapat dijadikan pegangan atau rujukan untuk mengetahui atau sekedar menambah referensi dalam menjawab tantangan “bagaimana mengelola rumah susun sewa yang baik, efisien dan efektif?”. Tidak bisa dipungkiri bahwa aspek-aspek yang mencakup pengelolaan rumah susun sewa begitu kompleks, sehingga butuh kehati-hatian dan sikap professional atau kematangan dalam mengambil keputusan, terutama dalam mengelola komunitas yang ada didalamnya. Selain itu, infrastruktur fisik sebagai tempat hunian membutuhkan sejumlah perlakuan khusus yang apabila pengelola tidak mampu mengantisipasi perubahan, akan membawa dampak yang kurang baik bagi komunitasnya.
Perlu ada upaya yang simultan dan bersinergi dalam mengaktualisasikan substansi buku ini agar pengelolaan rumah susun sewa benar-benar berlangsung dalam koridor hukum, profesionalitas, kepuasan dan kesinambungan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi users (pengguna). Pengelola harus kreatif mendefinisikan peran dan fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas, sehingga capaian-capain yang diharapkan dapat dipenuhi dengan maksimal dan hasil yang diperoleh telah memenuhi ekspektasi yang dicanangkan diawal.
Pendelegasian peran dan dukungan serta partisipasi seluruh stakeholders yang berkepentingan dengan keberadaan rumah susun sewa juga menentukan kinerja pengelola dalam mengelola aspek-aspek normatif dan teknis di lapangan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun sewa yang buruk sering pula dibenturkan pada rendahnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pengelolanya, sehingga masyarakat pengguna merasa dirugikan dengan pengelolaan yang buruk tersebut.
Akhirnya, keberadaan rumah susun sewa menjadi problematis dalam upaya pemerintah mendorong masyarakat menengah kebawah untuk memanfaatkan fasilitas rumah susun sewa demi mengurangi pemukiman liar/kumuh yang menjadi persoalan publik hingga saat ini. 
Atas kepentingan itulah buku ini hadir memberikan suplemen yang komprehensif bagi pengelola rumah susun agar kedepan mampu meningkatkan kompetensinya agar dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan rumah susun yang semakin penting dewasa ini.
Sebagaimana penjelasan di bagian pendahuluan (Bab I), buku ini memiliki misi khusus, yaitu membekali pengelola rumah susun sejumlah materi yang bersifat komplementer dari yang sudah dimiliki oleh pengelola, disamping pengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Tujuh kompetensi yang dijabarkan sepanjang buku ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk menemukenali dan sekaligus membantu menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan penataan dan pengaturan aspek-aspek yang berlangsung dalam pengelolaan rumah susun. Dan sebagai alat bantu, tentu saja juga harus didukung dengan sejumlah prosedur yang harus ditempuh oleh pengelola sehingga upaya manajerial telah melalui semua tahap-tahap yang persiapkan oleh Pembina.
Kesenjangan kompetensi pengelola merupakan bagian dari perhatian pemerintah untuk menyiapkan para pengelola agar memiliki standarisasi yang layak secara kinerja, sehingga usaha-usaha strategis seperti penyiapan, perumusan rencana, implementasi dan evaluasi sejalan dengan tingkat adaptasi penghuni yang menempati rumah susun. Harmonisasi antara pengelola dan penghuni menjadi fokus utama Pembina dan itulah mengapa kompetensi pengelola sangat vital dalam pengelolaan rumah susun.  

No comments:

Ads Inside Post