INSTRUMEN PERHITUNGAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN AKIBAT KONVERSI LAHAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

buku modul
versi lengkap dapat menghubungi alamat yang tertera pada website

Tim Peneliti

Yudha Pracastino Heston

Dimas Hastama Nugraha

Iwan Suharyanto

Monica Sindy Heryuka

Pinjung Nawangsari

Okqianto Johar K

Triana

Saeful Bahri

Antin Juliati

Maryadi

2014

©  Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman

Puslitbang Sosekling

Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum

1.  Latar Belakang Penelitian

P

roporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% yang diamanatkan undang-undang merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan fakta sebaliknya, keberadaan RTH jauh dari proporsi ideal, kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan sehingga keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Siahaan (2010) menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi 10% pada saat ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman baru.

Kebijakan tata ruang yang diharapkan dapat mengakomodasi seakan tidak berdaya menahan mekanisme pasar. Hal ini dibuktikan dengan arus urbanisasi yang cepat mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas(Dwihadmojo,2011). Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat menjadikan ruang terbuka hijau menjadi sasaran luberan pembangunan fisik kota. Dapat juga dikatakan bahwa tidak jarang RTH dianggap sebagai lahan kurang produktif sehingga diubah menjadi bangunan komersil lainnya.

Penelitian ini akan membuat suatu alat untuk mengukur dampak SOSEKLING (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) yang muncul dari adanya pembangunan RTH maupun pengurangan luas RTH (konversi). Alat ini diharapkan menjadi simulator sederhana sehingga memungkinkan selalu digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam pembangunan sarana perkotaan. Ketersediaan instrumen yang sederhana ini diharapkan dapat membantu Ditjen Penataan Ruang dan Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi dalam menghitung besaran nilai sosial ekonomi dan lingkungan akibat konversi lahan di perkotaan terkait keberadaan RTH untuk mewujudkan kota layak huni. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang (Jawa Timur), Kota Surabaya (Jawa Timur), dan Kota Yogyakarta (DIY).

2. Tinjauan Pustaka: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Keberadaan Ruang Terbuka Hijau

K

eberadaan RTH di suatu kawasan perkotaan yang ada akan menghasilkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Regional Public Health Information Paper March 2010 menyebutkan aspek social yang muncul dari adanya RTH antara lain:

1.    .places for people to meet and interact, thus increasing social cohesion and social inclusion.

2.      education and lifelong learning.

3.      Well- designed spaces can pro mote a sense of place and be a source of community pride, helping to reduce crime and the fear of crime.

4.      physical activity : active and healthy lifestyles.

Hellen (2003) menjelaskan bahwa manfaat dan peluang akan adanya ruang terbuka dapat digunakan seseorang secara harian, mingguan atau tahunan sesuai karakter RTH tersebut. Berikut beberapa jenis aktivitas sosial yang dapat muncul:

1.    Children’s Play

2.    Passive Recreation

3.    Active Recreation

4.    Community focus

5.    Cultural focus

6.    Open spaces as educational resources

Selain itu, Cattel (2006) menyebutkan pula adanya beberapa jenis kelompok aktivitas yang terjadi pada ruang terbuka yaitu:

1.    Casual social encounters in public space:

2.    Organised activity in public space

3.    Spaces of no encounter

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, dalam penelitian ini dirumuskan 3 hal utama yang mewakili aspek sosial dalam penggunaan ruang yaitu:Jenis Aktivitas, Pelaku Aktivitas, Skala Aktivitas

Angka Penyalahgunaan, dan Kesehatan

Manfaat ekonomi dari RTH dibahas di dalam Literature review oleh Deakin University yang menyimpukan bahwa:

1.    Taman dapat juga menjadi wisara alam yang memberikan kontribusi secara signifikan pada pendapatan regional.

2.    Taman juga dapat membuka peluang pekerjaan

3.    Penghijauan kota- kota yang ada dapat mendorong adanya investasi bisnis baru dan wisatawan

4.    Elemen alam melalui RTH dapat meningkatkan nilai harga real estate disekitarnya

Di samping itu, adanya green space dapat mendorong kegiatan urban agriculture yang dapat meningkatkan local food production and supply. Terdapat 3 hal keuntungan yang didapatkan dari adanya RTH berdasarkan aspek ekonomi (Hellen,2003):

1.    The impact on property values

Nilai tanah atau properti berdekatan dengan taman (RTH) lebih tinggi daripada tanah atau properti yang letaknya jauh dari taman (RTH)

2.    Employment opportunities

Adanya tenaga kerja sebagai Gardeners dan park rangers

3.    Crop production

Membuka peluang adanya food production di tengah kota sehingga dapat berkontribusi dalam local food production.

Mather (1986) menyatakan bahwa secara sederhana konsep nilai ekonomi lahan mengacu pada nilai bersih dari return yang diperoleh dari penggunaan lahan pada suatu periode waktu. Hal ini setara dengan pendapatan bersih yang merupakan sisa dari pendapatan kotor (gross income) dikurangi biaya produksi. Pendapatan kotor tergantung pada volume produksi dan harga per unit produk. Menurut Barlowe (1986) nilai ekonomi lahan dipengaruhi oleh kelas lahan (grade of  land). Nilai ekonomi lahan dari setiap kelas lahan tergantung pada hubungan antara harga dan biaya. Dengan semakin tinggi harga atau semakin rendah biaya, nilai ekonomi lahan meningkat.

Pada beberapa kurun dasawarsa terakhir, meningkatnya permintaan lahan untuk tempat pemukiman, industri wisata, dan di perkotaan mengakibatkan perubahan cepat terhadap ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau berangsur-angsur menjadi pemukiman, industri atau usaha lain yang berorientasi komersil. Dalam hal ini konversi terjadi karena perbedaan nilai ekonomi lahan, yang mengakibatkan sulit dicegahnya para pemilik lahan untuk mengkonversi lahanya ke penggunaan lain.

TEV (Total Economic Value) diidefinisikan merupakan  penjumlahan  dari  nilai  ekonomi berbasis pemanfaatan atau penggunaan (use value) dan nilai ekonomi berbasis bukan pemanfaatan atau penggunaan (nonuse value). Use Value (UV) terdiri dari nilai-nilai penggunaan langgsung (Direct Use Value/DUV), nilai-nilai penggunaan tidak  langsung direct Use Value/IUV), dan nilai pilihan (optionValue/OV). Untuk penelitian ini, nilai ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan dampak ekonomi RTH adalah Nilai Guna (Use Value)  dengan rincian sebagai berikut :

a.  Nilai guna langsung (direct use) merupakan nilai yang diperoleh individu dari pemanfaatan langsung sumberdaya alam tempat individu tersebut berhubungan langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan.

b.Nilai guna tidak langsung (indirect use) merupakan nilai yang didapat atau dirasakan secara tidak langsung dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan.

Banyak ahli ekologi menyatakan nilai ekonomi total belum mencakup semua nilai ekonomi karena ada beberapa fungsi ekologis dasar yang bersifat sinergis sehingga nilainya lebih besar dari nilai fungsi secara tunggal.

Sehubungan dengan lingkungan, RTH masih memiliki fungsi yang beragam diantaranya adalah sebagai berikut (Joga, 2011):

      Konservasi Tanah dan Air

      Ameliorasi Iklim

      Pengendali Pencemaran

      Habitat Satwa dan Konservasi Plasma Nutfah

      Sarana Kesehatan dan Olah Raga

      Saran Rekreasi dan Wisata

      Sarana Pendidikan dan Penyuluhan

      Area Evakuasi Bencana

      Pengendali Tata Ruang Kota

      Estetika

Dari beberapa fungsi tersebut, dapat dikelompoknya menjadi 3 fungsi besar yaitu:

1. Fungsi Lansekap

2. Fungsi Pelestarian Lingkungan

3. Fungsi Estetika

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak lingkungan terhadap adanya suatu fungsi ruang dapat ditunjukkan oleh 3 hal utama yaitu:Kualitas Air Perkotaan, Kualitas Udara Perkotaan, dan Indeks Keanekaragaman Hayati

Instrumen Dampak Sosial

Interface untuk dampak social adalah sebagai berikut:

<>
NO	INDIKATOR	<>
		HASIL STATISTIK	% INDEKS	PARAMETER
1	Jenis Aktivitas	Nilai tertinggi frekuensi responden tertinggi pada masing-masing indikator per kota (min 30 dan maksimal ~ )	(X statistik/Total Jumlah Responden per Kota)*100%	0-34% =      Rendah 35%-66% = Sedang 67%-100%=  Tinggi
2	Pelaku aktivitas	<>	<>	<>
3	Angka Penyalahgunaan	<>	<>	<>
4	Tingkat Keamanan	<>	<>	<>
5	Tingkat Kenyamanan	<>	<>	<>
6	Tingkat Kesenangan	<>	<>	<>
7	Aktivitas Olahraga	<>	<>	<>
8	Pengaruh Psikologis	<>	<>	<>
INDEKS DAMPAK SOSIAL		<>	<>	<>

<>
No	Nilai Ekonomi	Variabel	(tuliskan nama kota anda)
			Tahun Sebelum	Tahun Sesudah
1	Nilai Guna Langsung	Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Pengelola RTH	<>	<>
2	Nila Guna Tidak Langsung	Nilai Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Informal	<>	<>
		Nilai Jual Tanah	<>	<>
Total Economic Value (Rp/th)			<>	<>
		selisih per tahun	<>
		% TEV	<< selisih per tahun/ tahun sebelum>>

PENINGKATAN KAPASITAS ADAPTIF MASYARAKAT (DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) BIDANG PERMUKIMAN PASCA BENCANA GUNUNG BERAPI)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

buku modul.

versi lengkap dapat menghubungi alamat yang tertera pada web ini.

TIM PENELITI

DIMAS HASTAMA NUGRAHA

YUDHA PRACASTINO HESTON

ANNISA INDAH MASITHA

AHMAD YUSUF ALJUNAID

DWI ARDIANTA

© Balai Litbang Sosekling Bid. Permukiman, Puslitbang Sosekling, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.    Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Lingkungan permukiman yang hancur dan porak-poranda akibat bencana alam menjadi tempat tinggal yang tidak kalah bahayanya dengan sumber bencana itu sendiri. Beberapa contoh seperti tercemarnya sumber air, sampah yang menumpuk menjadi tempat hidup berbagai vektor penyakit, dan genangan air yang menjadi tempat hidup nyamuk.

Indonesia termasuk dalam daerah yang dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (Ring of Fire) yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi di dunia dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5 – 6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Gambar Ring of Fire terdapat pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1   Ring of Fire

129 gunung api aktif di Indonesia, Merapi termasuk yang paling terkenal, Konsekeunsi dari adanya Ring of Fire, Indonesia rentan terhadap beragam bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, wabah penyakit, kekeringan dan gunung api. Bencana muncul ketika ancaman alam (seperti gunung api) bertemu dengan masyarakat yang rentan (perkampungan di lereng gunung api) yang mempunyai kemampuan rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi ancaman itu (tidak ada pelatihan atau pemahaman tentang gunung api atau tidak siap siaga). Dampak yang muncul adalah terganggunya kehidupan masyarakat seperti hancurnya lingkungan permukiman, kerusakan harta benda serta korban jiwa.

Pada penghujung tahun 2010, Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia meletus dengan dahsyat. Diantara diantaranya karena aktivitas vulkaniknya yang tinggi, serta letaknya di bagian tengah pulau Jawa di jantung budaya Jawa yang kental aspek kultural, mitologi dan sosial politik. Dengan sifatnya yang sering erupsi (meletus), secara vulkanologis Gunung Merapi menguntungkan untuk menjadi laboratorium alam dalam rangka melakukan ujicoba berbagai peralatan dan metodologi penelitian.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, penduduk yang bermukim di lereng Merapi cukup padat menyebabkan tingkat ancaman bahaya Merapi menjadi tinggi. Merapi adalah fenomena alam yang mampu memberikan sumber kehidupan yang baik dari kesuburan tanahnya dan kenyamanan untuk bertempat tinggal di sana. Lingkungan gunungapi akan membentuk pola masyarakat yang khas. Masyarakat di lereng Merapi berdasarkan tinjauan sosiologis relatif homogen dari segi etnisitas dan agama, sebagian besar masih menjalankan tradisi Jawa, berbahasa jawa, hidup komunal dan mempunyai sifat kekeluargaan gotong royong, mayoritas mata pencaharian agraris, sebagian kecil bergerak di bidang pertambangan, kepariwisataan dan pegawai negeri (BPPTK, 2010).

Ketika terjadi erupsi pada bulan November 2010, dampak primer yang terjadi sangat besar seperti gas beracun, awan panas, lahar, dan berbagai material yang dimuntahkan. Kesemua dampak primer tersebut langsung menerjang wilayah permukiman warga sehingga mengakibatkan korban jiwa, harta benda, lingkungan permukiman, kebun-kebun, dan lain-lain. Pada saat itu, proses evakuasi dan tanggap darurat dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh para relawan, komponen pemerintah dari tingkat terkecil RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah pusat.

Di tempat lain di Pulau Jawa, ada Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Aktivitas Gunung Semeru akhir- akhir ini juga menampakkan aktivitas yang fluktuatif. Pada tahun 2010 yang lalu, Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang juga meletus. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan seperti Merapi, tetapi letusannya juga menyebabkan penduduk sekitar lereng meninggalkan rumah mereka masing- masing.

Baik dari Gunung Merapi maupun Semeru, untuk mengembalikan lagi kondisi masyarakat di lerang merapi, maka telah dan akan dilakukan berbagai upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini, teknologi tepat guna permukiman sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik penduduk. Selain teknologi, sebagai pendukung, dari kebijakan eksisting yang ada, Pemerintah Provinsi DIY sendiri sudah menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanganan daerah lokasi pasca bencana Gunung Merapi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah memberikan rencana kontigensi terkait dengan kerusakan akibat bencana Gunung Semeru.

Dalam konteks teknologi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang jitu agar penerapan berbagai teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat korban bencana. Diharapkan dengan adanya penerapan teknologi bidang permukiman, secara sosial, ekonomi dan lingkungan akan memulihkan kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.

Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Dengan demikian definisi adaptasi selalu berkaitan erat dengan pengukuran, dimana tingkat keberhasilan suatu organisme dapat bertahan hidup. Sejauh mana, dapat dikenali bahwa adaptasi dapat dikatakan berhasil atau tidak. Adaptasi adalah salah satu tahap dalam proses relokasi penduduk pasca bencana dimana tahap sebelumnya adalah persiapan dan sesudahnya adalah pemberdayaan. Kemampuan adaptasi terhadap penerapan TTG pasca bencana bermanfaat untuk tetap eksis dalam berbagai perubahan kondisi yang terjadi karena adanya bencana. Dengan adanya strategi adaptasi dapat memberi manfaat. Manfaat yang diperoleh dari adaptasi melalui TTG ini adalah peningkatan kapasitas adaptif yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas masyarakat yang sebelumnya bergantung dan fatalisme menjadi masyarakat yang mandiri dan inovatif (Usman, 2011).

1.2.    Rumusan Masalah DAN TUJUAN Penelitian

1.2.1. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah apa model peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dalam penerapan TTG Bidang permukiman pasca bencana gunung berapi mendukung relokasi penduduk?

1.2.2.    Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menyusun model peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bidang Permukiman Pasca Bencana Gunung Berapi yang termasuk didalamnya penyusunan instrumen pemetaan dasar dan evaluasi hasil peningkatan kapasitas adaptasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.   KONSEP ADAPTIVE CAPACITY

Smith and Wandel (2006) menyatakan bahwa adaptasi dalam konteks perubahan global biasanya mengacu pada suatu proses, tindakan atau hasil dalam suatu sistem (rumah tangga, komunitas, kelompok, sektor, wilayah, negara) agar sistem tersebut dapat mengatasi, mengelola atau hanya menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap perubahan, tekanan, bahaya, risiko atau peluang. Berbagai literatur tentang adaptasi sebagian besar membahas mengenai perubahan iklim sebagai tema umum. Brooks (2003, hal. 8), menjelaskan adaptasi sebagai “penyesuaian dalam perilaku sistem dan karakteristik yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi tekanan (stress) eksternal”. Smit dkk (2000, hal. 225), menyampaikan dalam konteks perubahan iklim, adaptasi dilihat sebagai ''penyesuaian dalam sistem ekologi-sosial-ekonomi dalam menanggapi rangsangan iklim aktual atau yang diharapkan, termasuk efek atau dampaknya''. Pielke (1998, hal. 159), juga dalam konteks iklim, mendefinisikan adaptasi sebagai ''penyesuaian dalam kelompok-kelompok individu dan perilaku kelembagaan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap iklim''. Berdasarkan waktu, adaptasi dapat diantisipasi atau reaktif, dan tergantung pada derajat spontanitas, dapat secara mandiri atau dapat juga direncanakan (Fankhauser et al, 1999; Smit et al, 2000).

Konsep adaptasi, kapasitas adaptasi, kerentanan, ketahanan, besaran dampak, dan sensitivitas adalah hal-hal yang saling terkait dan dikaji secara luas dalam bidang ilmu perubahan global. Analisis dapat dilakukan pada level individu atau rumah tangga terhadap dampak tertentu seperti kekeringan, level masyarakat terhadap beberapa tekanan, serta manusia secara umum (atau ekosistem global) terhadap semua tekanan dan ancaman. Penerapannya juga bervariasi tergantung fenomena kepentingan (biologi, ekonomi, sosial, dan lain-lain), dan dengan skala waktu (seketika, bulanan, tahunan, dekade, abad). Berbagai kajian sudah dilakukan terkait dengan kerentanan dan adaptasi dari sistem fisik atau biologi, misalnya ketahanan ekosistem dan sistem ekologi sosial ditinjau oleh Folke (2006).

Aspek-aspek adaptive capacity dapat mencakup 4 bidang utama, yaitu [1]:

a.       faktor yang berpengaruh dalam kapasitas adaptif dan interaksinya,

b.       skala spasial dan temporal yang relevan dengan kapasitas adaptif,

c.       kaitan antara kapasitas adaptif, kerentanan (vulnerability) dan penanganannya,

d.       hubungan teoritis antara adaptasi dan keberlanjutan.

Secara skematis, aspek-aspek penting terkait kapasitas adaptif disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1   Aspek Penting terkait Adaptive Capacity

2.2.   Peningkatan ADAPTIVE CAPACITY

Pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek penting kapasitas adaptif akan memungkinkan disusun berbagai variasi adaptasi (proses, bentuk dan strategi) dan membantu membangun jalur adaptasi (adaptation pathways) sebagai upaya peningkatan kapasitas adaptasi.

Berbagai kajian memperlihatkan inisiatif praktis yang secara kongkrit dapat mengatasi dan meningkatkan kapasitas adaptasi sosial, sehingga mengurangi kerentanan, diharapkan dapat terjadi pada tingkat komunitas (Kates, 2000; Kelly dan Adger, 2000; Ford dan Smit, 2004). Ada banyak contoh inisiatif internasional dan nasional yang memiliki potensi untuk berkontribusi untuk pengurangan kerentanan pada tingkat individu yang efeknya dapat dilihat pada tingkat masyarakat. Misalnya, Rencana Aksi Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans of Action  - NAPAs), jika diterapkan secara efektif, harus menghasilkan hasil yang nyata dalam komunitas. Komunitas didefinisikan sebagai agregasi rumah tangga, yang saling berhubungan, dan dengan batas spasial yang terbatas, menurut Coombes dkk. (1988) disebut “lokalitas'.

Jalur adaptasi yang dilakukan merupakan bagian dari jalur pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari aspek proses, bentuk, serta strategi yang diambil, sebagaimana secara skematis disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. 2   Jalur Adaptasi

Analisis spesifik dari kapasitas adaptif dapat mengaktifkan antara lain pengetahuan yang spesifik dan konkrit mengenai ketiga aspek tersebut. Lebih jauh, pandangan ini memungkinkan mengkarakterisasi, dengan sistem yang ada, jalur adaptasi dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi.

---

[1] For a better understanding of adaptive capacity to climate change: a research framework, Alexandre Magnan (IDDRI-Sciences Po), N°02/10 May 2010

BAB V

KESIMPULAN

·         Model peningkatan kapasitas adaptif terdiri atas empat tahapan yang mencakup penilaian, pemetaan kapasitas adaptif, pemilihan strategi, dan rencana tindak lanjut (model AMSA)

·         Untuk melakukan penilaian, maka digunakan indikator penilaian kapasitas adaptif masyarakat,

·         Untuk melakukan pemetaan kapasitas adaptif dapat dilakukan dengan metode jaring laba-laba

·         Untuk melakukan pemilihan strategi digunakan model strategi peningkatan kapasitas adaptif masyarakat berdasarkan indikator tinggi, sedang, rendah.

·         Untuk menentukan rencana tindak lanjut dapat dilakukan dengan alat matriks rencana tindak per lokasi studi dan jenis TTG.

REKOMENDASI

·         Perlu diuji untuk skala yang lebih luas, untuk memvalidasi dan men-generalisasi model terutama terkait keterwakilan populasi yang diteliti.

·         Mengambil data pada proyek-proyek yang daur siklus proyek (SIDLACOM: Survey,Investigation,Land Acquisition,Contruction,Operation and Maintenance) telah selesai.

·         Obyek penelitian sebaiknya ada yang populasinya sama (within), dan populasi yang tidak sama (between) sehingga bisa dilakukan triangulasi.

·         Aspek lokasi perlu diperhatikan kembali terkait dengan teknologi tepat guna yang diterapkan

·         Agar lebih mengenali karakteristik teknologi tepat guna yang diteliti

·         Agar penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Sosekling terintegrasi dengan penelitian puslitbang teknis lainnya sebaiknya dilakukan kerjasama penelitian dengan melibatkan tenaga puslitbang teknis lainnya kedalam tim penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adger, W Neil; Nick Brooks, Graham Bentham, Maureen Agnew and Siri Eriksen, January 2004,  New Indicators Of Vulnerability And Adaptive Capacity, Tyndall Centre for Climate Change Research

Folke, C., 2006. Resilience: the emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change 16 (3), 253–267

http://www.csiro.au/org/ClimateAdaptationFlagship.html

Klein, Richard J.T, 13–14 March 2002, Climate Change, Adaptive Capacity and Sustainable Development, OECD Informal Expert Meeting on Development and Climate Change, Paris, France

Magnan, Alexandre,  May 2010, For a better understanding of adaptive capacity to climate change: a research framework, IDDRI-Sciences Po, N°02/10 May 2010

Nielsen, Debbie, March 2007 The City Of Iqaluit’s Climate Change Impacts, Infrastructure Risks & Adaptive Capacity Project

Preston, B.L. and Stafford-Smith, M. (2009). Framing Vulnerability And Adaptive Capacity Assessment: Discussion paper. CSIRO Climate Adaptation Flagship Working paper No. 2.

Sarket, Ashish, Monirul Mirza and William Gough, Adaptive Capacity of a Flood Vulnerable Community in Rural Bangladesh-A Case Study of the Kaliganga River Basin, Environment Canada

Smit, Barry Smit and Johanna Wandel, 2006, Adaptation, Adaptive Capacity And Vulnerability, Global Environmental Change 16 (2006) 282–292, Department of Geography, University of Guelph, Guelph, Ont., Canada N1G 2W1

Sutomo, Heru, Sulistiono, Amiruddin Lutfi, 2011, Kajian Aksesibilitas Tanggap Darurat Pada Bencana Letusan Gunung Merapi, Hibah Bersaing Penelitian Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Usman, Sunyoto, Mark Brussel, Juhri Iwan Agriawan, 2011, Pengembangan Infrastruktur Hunian Sementara Bagi Korban Bencana Letusan Gunung Merapi, Hibah Bersaing Penelitian Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

W. Neil Adger, Katharine Vincent, 2004, Uncertainty In Adaptive Capacity,Tyndall Centre for Climate Change Research, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, UK

Pengukuran, Penilaian dan Rekomendasi Strategi Menghadapi Perubahan Iklim Sektor Permukiman

telah dipublikasikan di majalah Dinamika Riset Balitbang Kementerian PU Pera, edisi terakhir tahun 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pembangunan infrastruktur tidak dapat lepas dari pengelolaan kondisi alam. Salah satu isu yang menjadi bahan pertimbangan terkait dengan adanya perubahan iklim. Akibat perubahan iklim di Indonesia yang berhasil di identifikasi (Bappenas, 2013) terkait dengan suhu permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut, tinggi muka laut, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem, yang terkait dengan kejadian banjir, kekeringan, badai tropis, kenaikan muka air laut, peningkatan abrasi, dan ketidakpastian musim.

Reaksi terhadap perubahan iklim dibagi dua yaitu mitigasi dan adaptasi. Adaptasi sendiri dibagi juga menjadi dua (DNPI, 2010) yaitu terencana dan spontan. Bentuk adaptasi yang terencana seperti pengembangan sarana prasarana untuk kesehatan, contoh yang dapat diberikan, misalnya tingkat layanan kesehatan, termasuk layanan air bersih, sanitasi, toilet. Untuk adaptasi yang spontan yaitu pembangunan seperti biasa (bussiness as usual), dan jugaterutama terkait dengan kearifan lokal. Contoh kearifan lokal yang telah diidentifikasi seperti pada tabel berikut.

Kearifan lokal	Aktivitas	Lokasi
Anjir dan handil	Konversi rawa ke agrikulture	Banjarmasin (Kalsel)
Larangan rimbo	Preservasi hutan, tanah dan dan air	Sumatera Barat
Larangan banda
Larangan lubuk	Penetapan wilayah daerah aliran sungai	Tapanuli Selatan (Sumut)
Awing-awing	Manajemen hutan dan preservasi sejalan dengan manajemen atau konservasi air	Bali
Repong damar		Lampung
Penghulu rimbo		Jambi
Hutan tutupan		Kalimantan Selatan
Hutan kemenyan		Sumatera Utara
Hutan nagari		Sumatera Barat
Awig-awing	Manajemen dan proteksi sumber daya air	Lombok (NTB)
Eras eniut

Tabel 1. Kearifan lokal

Sumber ICCSR-WR dalam DNPI, 2010

Pembangunan infrastruktur yang responsif perubahan iklim, secara startegis telah diakumulasi di dalam produk hukum Permen PU No.11/PRT/M/2012 tentang Rencana dan Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2012-2020. Dalam produk hukum tersebut, terdapat beberapa strategi adaptasi yang terkait sektor permukiman,misalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, penataan kembali kawasan permukiman kumuh di perkotaan, penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di perkotaan, penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan beberapa strategi lainnya.

            Strategi adaptasi yang kemudian diterjemahkan ke dalam sub sasaran (tahun 2012-2014 dan 2015-2020), memunculkan program-program kegiatan. Untuk menjaga konsistensi sensitifitas terhadap isu perubahan iklim dan ketepatan penerima manfaat pelaksanaan program kegiatan, maka saat pembuatan rencana kegiatan dan program (baik disiapkan oleh pemerintah atau pemerintah kota/kabupaten), perlu didahului kegiatan pengukuran di tingkat rumah tangga dan komunitas, terutama di wilayah yang memerlukan penanganan terkait kerentanan terhadap perubahan iklim.

Lingkungan strategis terkait penanganan kerentanan terhadap perubahan iklim di bidang permukiman (Presentasi Mochamad.A, 2014), antara lain mencakup aspek rancangan permukiman yang ramah lingkungan, penataan dan pemanfaatan properti publik, kepemilikan umum warga, modal sosial dan fasilitas umum serta khusus. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan yang tanggap perubahan iklim, terbagi menjadi dua yaitu pembangunan berbasis kesektoran dan kewilayahan. Karakter wilayah yang ada dapat digunakan dalam menentukan dan merumuskan strategi adaptasi yang akurat dan efektif. Strategi adaptasi dapat berisi intervensi kebijakan atau rekayasa sosial dan teknologi. Strategi adaptasi dibangun dari hasil analisis mendalam yang dilakukan terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Strategi adaptasi diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan, terutama dengan menggunakan jalur partisipatif, yaitu contoh terbaiknya adalah kegiatan musyawaran perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Balai Litbang Sosekling Bidang Permukiman menginisiasi penyusunan pedoman untuk mengukur, menilai dan menyusun rekomendasi terkait dengan pengelolaan infrastruktur khususnya air minum terkait dengan perubahan iklim. Pedoman ini dilengkapi dengan kuesioner dan aplikasi software, yang terdiri dari pengukuran kemampuan adaptasi di tingkat rumah tangga, komunitas dan kelembagaan.

Pengembangan kemampuan/ kapasitas mengacu pada Capacity Development IndicatorsUNDP/GEF Resource Kit, 2013, yaitu pada tingkat individu, difokuskan pada perubahan sikap dan perilaku. Metode penyampaian dilakukan dengan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Pilihan utama adalah program partisipatif dengan tujuan peningkatan kinerja melalui perubahan manajemen, pembangkitan motivasi, menaikkan akuntabilitas dan tanggungjawab. Pengembangan kemampuan organisasi dititikberatkan pada kinerja dan fungsi kemampuan. Pelaksanaannya dengan mengembangkan pedoman, alat, perintah dan sistem manajemen (informasi), dengan tujuan pengembangan individu dan kelompok serta hubungan dengan pihak luar. Pengembangan kemampuan pada sistem dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara umum sehingga kondusif. Lingkungan yang dimaksud terkait dengan kondisi ekonomi, peraturan/kebijakan dan aspek legal, hubungan kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas. Juga terkait dengan hubungan proses antar lembaga, baik formal maupun informal.

Pada tingkat individu/ rumah tangga pengukuran dilakukan untuk tingkat pendidikan,pendapatan,pengetahuan di tingkat rumah tangga tentang perubahan iklim,persepsi di tingkat rumah tangga tentang perubahan iklim,perilaku individu menghadapi perubahan iklim, perilaku kolektif rumah tangga dalam penggunaan air minum sehari-hari, dan perilaku penggunaan air saat musim langka air.Pengukuran di tingkat komunitas terkait dengan kearifan lokal komunitas,pengelolaan air minum saat musim langka air di komunitas,keterlibatan komunitas dalam organisasi,kepemimpinan di komunitas, dan keberadaanorganisasi di komunitas. Untuk pengukuran kemampuan adaptasi di tingkat kelembagaan, terkait dengan jaringan dalam kelembagaan,ketersediaan informasi dalam kelembagaan,kesepakatan program dalam kelembagaan, dan manfaatdalam kelembagaan.

Pengukuran didahului dengan tahap persiapan, yang terdiri dari kegiatan penetapan tujuan, penetapan wilayah, pengenalan karakteristik wilayah, pengenalan karakteristik dan jumlah subjek yang akan di ukur, penyusunan variabel, indikator, dan satuan data, pengenalan metode dan instrumen yang digunakan. Penetapan tujuan pengukuran, didasarkan pada isu-isu startegis, kebijakan nasional, masalah-masalah atau kesenjangan yang terjadi antara harapan dan kenyataan.Pelaksanaan pengukuran dibagi dalam dua kegiatan yaitu pengisian instrumen pengukuran (yang berupa kuesioner atau aplikasi software) dan pengolah data.

Gambar 1. Interface Program Pengukuran

            Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah editing data, pengkodean data,  pengelompokkan data,entri data, dan terakhir dengan memberikan penilaianberdasarkan pada 3 variabel (kapasitas adaptasi, sensitifitas dan paparan) dibandingkan dengan 3 parameter, yaitu:high vulnerability (kerentanan tinggi), moderate vulnerability (kerentanan sedang) dan highly resilient (tangguh). Hasil pengukuran dilanjutkan dengan pemberian makna atas informasi hasil olahan data yang ditampilkan. Dengan menggunakan aplikasi software pengguna dimudahkan dalam mengelola dan membaca hasil pengukuran.

            Hasil pengukuran yang telah tersedia dilanjutkan dengan upaya meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat. Alternatif strategi peningkatan disesuaikan dengan indikator penilaian dan parameter hasil penilaian. Misalnya untuk indikator persepsi dengan parameter hasil rentan perlu dilakukan Pelibatan media dengan konteks kondisi lokal, menyadarkan kebutuhan kondisi perubahan iklim. Parameter sedang diberikan rekomendasi menyiapkan fasilitas air minum mendukung kelayakan hidup sehat. Untuk kondisi tangguh diberikan rekomendasi memberikan apresiasi terhadap persepsi lingkungan, menghadapi perubahan iklim. Satu contoh lain terkait dengan indikator perilaku penggunaan air sehari-hari, untuk kondisi parameter rentan diberikan alternatif penanganan yaitu pembentukan pola tingkah laku, dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Untuk parameter sedang dengan metodenya dengan mengamati seorang, kemudian mencontohkan tingkah laku sang model. Sedang pada parameter tangguh rekomendasinya adalah,menjaga kondisi perilaku penggunaan air sehari.

            Pedoman Kapasitas Adaptasi Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim yang dilengkapi dengan aplikasi software,dan sedang dikembangkan Balai Litbang Sosekling Bidang Permukiman ini, akan memiliki kegunaan yang optimal apabila benar-benar digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dalam melaksanakan pengukuran, penilaian dan rekomendasi pengelolaan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim, terutamapada sektor permukiman.

Referensi

DNPI, 2010, Adaptation Science and Policy Study: Book-1 Final Report

Mochamad A, 2014, paparan,Catatan Tambahan dalam Diskusi: Konsep Pedoman Pengukuran Kapasitas Adaptasi

NDP/GEF, 2013,Capacity Development IndicatorsNDP/GEF Resource Kit