Pengembangan Rumah RISHA dengan Teknologi Knockdown sesuai Kebutuhan Kontekstual Lokal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Telah dipublikasikan di Prosiding Seminar SCAN UAJY 2015

https://www.researchgate.net/publication/277014424_Pengembangan_Rumah_RISHA_dengan_Teknologi_Knockdown_sesuai_Kebutuhan_Kontekstual_Lokal/link/555ec78508ae8c0cab2c7a42/download

Yudha Pracastino Heston¹⁾

Peneliti, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Jalan Laksda Adisucipto 165 Yogyakarta 55281¹⁾

E‑mail : yudha.ph@pu.go.id, pracastino@yahoo.com¹⁾

ABSTRAK

Kebutuhan rumah di Indonesia masih terus ada dan bertambah, bahkan pada tahun 2014 tercatat kekurangannya/ backlog hampir mencapai 15 juta unit. Salah satu upaya pemenuhannya adalah dengan menyediakan teknologi membangun rumah yang cepat, aman dan juga nyaman. Salah satu produk teknologi perumahan yang berbentuk panel struktur adalah teknologi (Rumah Instan Sederhana) RISHA, yang dihasilkan oleh Puslitbang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai teknologi pembentuk rumah, RISHA perlu dapat menyesuaikan dengan desain standar minimal sebuah rumah tinggal. Penelitian dilakukan dengan memperbandingkan kondisi rumah type standar 36 dengan rumah RISHA yang seukuran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 107 orang sampel, penghuni RISHA yang ada di Mataram, Bandung dan Palembang, menggunakan data penelitian tahun 2008 yang dikerjakan Balai Pemberdayaan Bidang Ke-PU-an Yogyakarta. Hasil penelitian berupa rekomendasi pengembangan teknologi rumah sesuai kebutuhan kontekstual lokal, untuk teknologi yang memiliki karakteristik seperti teknologi RISHA. 

Kata kunci: rumah, RISHA, teknologi

1.    PENDAHULUAN

      Fenomena pertumbuhan penduduk terjadi akibat terjadinya keseimbangan dinamis antara kekuatan menambah dan mengurangi jumlah penduduk (Nilatus, 2014). Jumlah penduduk akan selalu dipengaruhi oleh kelahiran bayi dan juga jumlah kematian yang terjadi pada semua tingkat usia. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi sistem kependudukan sebagai unsur integral (Goldscheider dalam Nilatus, 2014) yaitu struktur penduduk terkait sebaran umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk atau faktor sosio-demografis terkait status perkawinan, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan atau agama, terakhir terkait distribusi penduduk yang mencakup sebaran dan lokasi penduduk di wilayah tertentu. Pertumbuhan penduduk, selalu berhubungan dengan munculnya peningkatan kebutuhan utama seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan akan papan atau rumah merupakan kebutuhan yang sifat utamanya adalah kebutuhan fisik dan juga memiliki sifat psikologis. Sifat psikologis dari kebutuhan rumah (Putra, 2014) terkait dengan pemenuhan kebutuhan keamanan, kehidupan sosial, upaya bertahan hidup, dan pemuasan serta prestise atau harga diri.

      Laju pertumbuhan penduduk Republik Indonesia berdasarkan catatan BPS, pada tahun 2000 – 2010 adalah 1,49 persen. Jika kita melihat data jumlah penduduk pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,56 juta, maka rata-rata pertambahan penduduk pada kisaran 3,5 juta jiwa per tahun. Konsentrasi penduduk Indonesia masih berada di pulau Jawa. Sampai akhir tahun 2013 (Oktanto, dkk, 2015) jumlah masyarakat miskin yang berada di 6 (enam) provinsi di pulau Jawa mencapai angka 17 juta jiwa. Masyarakat pada kelompok ini memiliki keterbatasan kemampuan untuk dapat mengakses rumah yang layak huni. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebesar 13,5 juta unit. Pertambahan kebutuhan rumah di Indonesia adalah sebanyak 800.000 unit per tahun, di mana pemerintah hanya dapat menyediakan 400.000 unit di dalamnya.

      Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah untuk sektor perumahan belumlah optimal (Bramantyo, 2012). Penyediaan perumahan masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Kendala pembangunan perumahan yang sudah dapat diidentifikasi (Bramantyo, 2012) terkait dengan masalah keterbatasan dari aspek supply perumahan, terjadinya peningkatan jumlah rumah tidak layak huni dan sarana dan prasarana perumahan yang belum memadai, serta semakin luasnya wilayah permukiman kumuh.

      Sesuai amanat UU No. 1 tahun 2011 terdapat pembagian tugas pemerintah dan pemerintah daerah terkait upaya penyediaan perumahan. Tugas tersebut (Bramantyo, 2012) adalah bahwa pemerintah pusat menyiapkan alokasi dana untuk mewujudkan perumahan bagi MBR dan melakukan fasilitas penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBR. Sedangkan bagi pemerintah daerah, diberikan tugas untuk menyiapkan tanah/ lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR, serta menyiapkan prasarana dan sarana pembangunan bagi MBR di tingkat Kabupaten/ Kota.

      Terkait upaya penyediaan rumah tersebut, pemerintah melalui Puslitbang Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menghasilkan teknologi rumah instan sederhana yang diberi nama RISHA. Teknologi yang ditawarkan adalah berupa teknologi struktur beton pra cetak/pre-cast sistem knockdown, yang bertujuan untuk mempersingkat waktu pemasangan, menjamin mutu kualitas kehandalana terutama struktur bangunan dan mempermudah pembangunan rumah. Inovasi RISHA ini telah diterapkan dibeberapa lokasi di Indonesia seperti di Aceh beberapa waktu setelah terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami, di Palembang untuk perumahan PT.Lonsum, dan beberapa tempat lainnya.

      Sebagai sebuah inovasi struktur  yang membentuk ruang, RISHA perlu ditinjau kemampuannya dalam menyediakan kenyamanan arsitektural, manakala RISHA dibangun dengan mengikuti panduan pembangunan rumah type standar 36 m², yang menjadi ukuran standar rumah untuk MBR. Penelitian ini perlu dilakukan supaya kemampuan struktural RISHA dapat diikuti oleh kemampuan arsitekturalnya dalam menyediakan hunian rumah yang terjangkau dan nyaman terutama bagi MBR.

2.    KAJIAN PUSTAKA

Teknologi Beton dan RISHA

      Penerapan teknologi pracetak di Indonesia bukan merupakan hal yang baru (Hariandja dkk, 2011), di tahun 70an pembangunan rumah susun di Sarijadi Bandung. Contoh lainnya adalah pembangunan rumah dengan menggunakan sistem waffle-crete di Cilincing, Cengkareng dan Batam di tahun 1995. Hingga kini terdapat kurang lebih 40 sistem beton pracetak yang sudah diterapkan untuk pembangunan rumah susun. RISHA merupakan salah satu varian dari beton pracetak, dengan 3 komponen utama, yaitu sambungan berbentuk c, dan dua balok standar (gambar 1). 

      Beton (Alizhar, 2009) merupakan material yang terjadi akibat fungsi bahan semen hidrolik (portland cement), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tabahan lainnya (admixture ataupun additive). Definisi lain (Nawy dalam Alizhar, 2009) menyebutkan beton sebagai kumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentuknya. Beton merupakan struktur bahan konstruksi (Khasani dkk, 2013) satu bahan konstruksi paling umum digunakan. Beton apabila dikerjakan dengan baik sesuai standar akan menjadi bahan yang kuat dan awet. Beton memiliki sifat fleksibel sesuai kebutuhan bentuk yang diperlukan, dan harganya relatif murah.

      Teknologi RISHA merupakan salah satu varian beton precast yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan prinsip modular dan bersifat bongkar pasang (knock down), proses pembangunan untuk tipe 36 m2 dihitung hanya perlu 2 hari. Struktur dan Konstruksinya sudah diuji di laboratorium Puslitbangkim dan juga secara nyata saat gempa di Aceh setahun setelah tsunami. Seluruh bagian RISHA dapat diproduksi di work shop sebelum dipasang (prefabrication), untuk memastikan presisi dari komponen.

      Komponen RISHA di sambung dengan mur-baut. Komponen terdiri dari 3 (tiga) panel beton sebagai elemen struktur. Komponen ini dapat membetuk struktur pondasi, sloof, kolom, balok, dan kuda-kuda, selain itu komponen dapat juga berfungsi sebagai tiang pagar, drainase, carport, dan tangga (optional). Dinding pengisi, penutup lantai dan atap, pintu dan jendela dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Komponen dapat membentuk modul ruang berukuran 1.80 x 180; 1.80 x 3.00; 3.00 x 3.00; bahkan untuk satu lantai dapat berukuran modul 3.00 x 4.20. Dengan prinsip modular ini tidak ada batasan luas bangunan yang dapat dibuat, namun tetap modul kelipatan 9 m2. Ukuran standar RISHA adalah 6.00x6.00 atau tipe 36, sesuai prinsip ukuran rumah sederhana sehat.

Rumah Sederhana

      Rumah sederhana sehat memiliki ukuran 36 m2 dengan pembagian fungsi (Putra, 2014) yaitu dua ruang tidur, ruang tamu menyatu dengan ruang makan, dapur, serta satu kamar mandi (gambar 2). Pengaturan ruang pada rumah tipe 36, terutama juga ditentukan oleh pengaturan perabot  yang ada di dalamnya, karena keterbatasan luas ruang. Penempatan perabot dapat memunculkan adanya fungsi ganda ruangan. Fungsi ganda ruangan, perlu didesain sehingga tidak mengurangi kenyamanan hunian.

      Kenyamanan tinggal di unit hunian rumah sederhana tipe 36 dipengaruhi oleh faktor (Kwanda dkk, 2003): kualitas bangunan, desain bangunan sarana dan prasarana, serta lokasi. Faktor yang paling dominan mempengaruhi penghuni rumah sederhana tipe 36 terutama terkait faktor kualitas bangunan. Kualitas bangunan yang dimaksud terkait kekuatan atap, kekuatan dinding, kebocoran, kerusakan cat dalam dan luar rumah, kekuatan lantai, kekuatan engsel, ketahanan plafon; sirkulasi udara atau jendela untuk kamar tidur, dapur dan kamar mandi, kualitas pencahayaan di kamar tidur, dapur dan kamar mandi. RISHA secara kualitas telah teruji sebagai sebuah komponen struktur, untuk keberadaanya sebagai sebuah unit hunian, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan dari penghuni. Penelitian lain menyebutkan faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli rumah (Firdaos dalam Widiastuti, 2013) adalah lokasi relatif rumah terhadap kota, pertambahan penduduk, pendapatan atau kemampuan konsumen, kemudahan terhadap akses pembiayaan, kelengkapan atau ketersediaan fasilitas dan sarana umum, harga pasar rumah, dan peraturan perundangan terkait ijin, hak dan kewajiban.

3.    METODE PENELITIAN

Statistik deskriptif

      Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian statistik deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif (Tiara, 2014) merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menafsirkannya, dan mengklasifikasikan sehingga data yang didapat baik untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti. Definisi lain mengungkapkan statistika deskriptif sebagai ilmu untuk mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Metode ini berguna untuk melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan.

Responden dan Lokasi  Penelitian

      Penelitian dilakukan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (gambar 3) dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut RISHA dihuni oleh responden yang memiliki karakter sosial ekonomi berbeda. Sampel penelitian ini terdiri dari empat kelompok responden; yaitu penguna RISHA dari perusahaan swasta, perseorangan, pemerintah dan non konsumen. Jumlah kuesioner yang didistribusikan berjumlah 200 eksemplar dan yang kembali dan terjawab dengan baik berjumlah 107 eksemplar.

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil responden

Responden penelitian terdiri dari 87 orang laki-laki dan 20 orang wanita (gambar 4), dengan data ini terlihat bahwa walau dominasi pria menentukan kualitas dalam menilai unit hunian, namun wanita juga memiliki kemampuan untuk menilai unit hunian.

Pekerjaan responden sebelum tinggal dan sesudah tinggal di rumah RISHA, sedikit mempunyai perbedaan (gambar 5). Pekerjaan responden yang dominan adalah wiraswasta dan petani. Ada perubahan pekerjaan sebelum yaitu wiraswasta dari 40 orang menjadi 36, nelayan sebanyak 13 menjadi hanya 4, dan tidak punya pekerjaan pada saat setelah tinggal di RISHA sebanyak 6 orang. Penambahan jumlah terlihat pada profesi petani dari 27 menjadi 31. Hal ini menjelaskan bahwa ada perubahan profesi responden, dimana sektor seperti petani dan nelayan akan sangat terpengaruh oleh lokasi domisili yang bersangkutan.

Kisaran jumlah anggota keluarga sebelum dan sesudah menghuni RISHA (gambar 6), hampir serupa yaitu pada kisaran satu sampai sepuluh orang. Jumlah penghuni dominan sebelum adalah empat orang, sedangkan dominan setelah adalah tiga orang. Jumlah anggota keluarga yang tinggal di unit hunian RISHA yang relatif tidak berbeda dengan sebelumnya membuktikan, bahwa unit hunian modular tidak mempengaruhi kebutuhan untuk tinggal bersama keluarga inti, yang biasanya berjumlah 4-5 orang.

Responden yang tinggal di rumah RISHA, memiliki penghasilan dominan sebanyak Rp.500.000 ke bawah, kemudian di rentang Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000. Jika dilihat atau diperbandingkan dengan penghasilan sebelum menghuni (gambar 7), responden terlihat ada penurunan jumlah penghasilannya. Kondisi ini tidak terlepas dari perubahan lokasi tinggal dan perubahan profesi yang dialami.

Kondisi rumah RISHA yang digunakan, menurut persepsi responden sebagaian besar merupakan bangunan permanen (gambar 8). Persepsi ini dapat muncul, terkait pilihan bahan material yang telah digunakan terutama untuk menyekat ruang dalam dan luar. Hanya 42% responden yang memiliki persepsi bahwa rumah RISHA mereka adalah bangunan semi permanen atau bongkar pasang. Status lahan yang digunakan untuk mendirikan RISHA, sebagian besar merupakan lahan pemerintah, sehingga dapat terlihat bahwa sebagian besar rumah RISHA masih merupakan upaya bantuan hunian dari pemerintah.   

 

Pembahasan

Rumah RISHA yang digunakan masih dirasakan cukup memadai bagi penghuninya. 60% responden menyetujui pernyataan ini (gambar 9). Namun juga ada sekitar 40% responden yang merasa luas bangunan standar tipe 36 ini perlu ditambah. Jika kita melihat jumlah penghuni di dalam rumah yang ada terdapat lebih dari 4 orang, tentunya dapat dipahami bahwa ukuran standar 1 orang adalah 9 m². Sehingga memunculkan kondisi kebutuhan ruang yang lebih luas.      

    

      Rumah RISHA menurut responden telah cukup menyediakan satu kamar terpisah, namun masih juga terdapat 20% responden yang belum puas dengan keberadaan kamar yang terpisah. Kondisi ini menjelaskan bahwa partisi yang digunakan belum cukup baik memberikan privasi bagi kamar yang tersedia.

      Kondisi sangat kurang terlihat dari kebutuhan akan dapur, keberadaan dapur penting, karena setiap fungsi kegiatan dalam hunian selalu terkait dengan keberadaan dapur. Misalnya pagi hari ketika bangun kita perlu ke dapur untuk mencari minum, atau memasak. Kebutuhan menyimpan, mengolah dan menyediakan makanan terletak di ruang yang disebut dapur.

      Kebutuhan akan ventilasi merupakan kondisi yang terlihat perlu ada peningkatan, karena masih ada 40% responden yang merasakan kurangnya ventilasi, atau angin-angin. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan lebih jendela dan angin-angin pada bagian atas bangunan. Kinerja RISHA untuk kebutuhan pencahayaan sudah cukup, karena terdapat 90% responden yang menyatakan kepuasan untuk kebutuhan pencahayaan.

      Kondisi atap yang digunakan untuk rumah RISHA, di beberapa tempat masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait dengan kondisi atap ketika terjadi hujan. Masih terdapat 40% responden (gambar 10) yang merasakan atap RISHA yang bocor, dan mengganggu kenyamanan tinggal di dalam rumah.

      Walaupun RISHA telah teruji kekuatannya secara laboratorium maupun lapangan, namun kemampuan ini belum sepenuhnya diterima oleh responden, karena hasil penelitian menemukan ada 45% responden yang meragukan kemampuan ini.

     

      Rumah RISHA sudah memiliki kinerja cukup baik dalam membagi wilayah batas pribadi dan ruang publik. Kemampuan ini terbaca dari data 80% responden yang mengaku puas untuk pembedaan ruang milik pribadi dan ruang publik.

      Kebutuhan sanitasi hunian masih perlu untuk ditingkatkan, karena masih ada 45% responden yang belum dapat mengolah air kotor yang dihasilkan, dan perlu untuk dialirkan ke luar lingkungan.

      Kondisi bangunan, terkait struktur RISHA, untuk pemasangan komponennya sebagian besar (60%) nya sudah menyatakan sesuai, sedangkan 40% lainnya masih menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pemasangan struktur (gambar 11). Kemampuan RISHA untuk didirikan dengan cepat, sudah baik, hal ini didukung dengan data penelitian yaitu sebesar 75% responden menyetujui kecepatan pembangunan dari RISHA.

      Pengawasan dari produsen sudah pada taraf yang cukup, hampir 70% responden menyetujui pernyataan ini. Untuk pembangunan oleh tukang yang terlatih, masih perlu ditingkatkan kinerjanya, karena masih ada 40% responden yang memiliki pendapat pembangunan RISHA mereka tidak dilakukan oleh tukang terlatih.

      Kinerja rumah RISHA untuk kebutuhan ruang hunian dengan konteks lokal, dapat dilihat dari tiga hal, yaitu perlu tidaknya modifikasi ruangan, material dan struktur serta kesesuaian bangunan dengan konteks lokal. Kemampuan yang paling kuat dari RISHA tipe standar adalah terkait dengan pembentukan ruang hunian yang dapat mencukupi 50% responden. RISHA juga telah menyesuaikan keberadaannya dengan kondisi lokal, pernyataan ini didukung oleh persepsi dari 75% responden.

      Kebutuhan responden terutama untuk memenuhi konteks kebutuhan lokal, adalah terkait dengan material bangunan yang digunakan untuk finisihing bangunan. Hal ini dikuatkan dengan data persepsi 60% responden yang menyatakan kebutuhan untuk modifikasi material. Sedangkan kebutuhan untuk modifikasi struktur yang digunakan dinyatakan oleh kurang dari 60% responden.

5.    KESIMPULAN

Dari penelitian dan pengukuran yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan profesi dipengaruhi atau terpengaruh oleh lokasi domisili responden setelah menggunakan RISHA, perubahan profesi ini juga mempengaruhi pendapatan keluarga. Berdasarkan penelitian sebagian besar rumah RISHA yang dihuni, merupakan bantuan hunian dari pemerintah.  

Keberadaan RISHA sebagai unit hunian modular tidak mempengaruhi jumlah keluarga yang tinggal. Namun ada 40% responden yang merasa luas bangunan standar tipe 36 ini perlu ditambah. RISHA secara umum telah cukup menyediakan satu kamar terpisah, namun untuk peningkatan perlu dipertimbangkan bahan partisi yang lebih baik. Kondisi baik ditunjukkan dari keberadaan pencahayaan. Selain itu kinerja pembagian wilayah privat dan publik sudah baik. Kinerja baik juga ditunjukkan dari proses pemasangan yang cepat. Hal ini juga ditunjang dari pengawasan dari produsen yang baik.

      Kondisi yang sangat perlu diperbaiki adalah kebutuhan akan dapur di dalam unit hunian.  Selain itu kebutuhan akan jumlah bukaan atau ventilasi perlu ada peningkatan, karena masih ada 40% responden yang merasakan kurang. Kondisi atap juga masih memerlukan penyempurnaan, terutama ketika terjadi hujan. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah kebutuhan sanitasi hunian. Pembangunan perlu dipastikan dilakukan oleh tukang yang terlatih.

      Kinerja rumah RISHA yang baik terutama adalah terkait kesesuaian bangunan dengan konteks lokal dan kemampuan RISHA dalam membentuk ruang. Kinerja yang perlu perbaikan terkait dengan material struktur yang digunakan.

      Dari penelitian terlihat bahwa dari segi penyediaan ruang hunian RISHA (gambar 13) yang diupayakan oleh pemerintah, tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan serta kebutuhan ruang pribadi, preferensi material dan keyakinan kekuatan struktur dan konstruksi dari persepsi konsumen rumah.

6.    UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada tim penelitian RISHA Balai Litbang Sosekling Bidang Permukiman di tahun 2007 dan 2008.

7.    DAFTAR PUSTAKA

1.    Alizar, Teknologi Bahan & Konstruksi MODUL KE-6, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan , Universitas Mercu Buana

2.    Binsar H. Hariandja, Hari Nugraha Nurjaman, Sutadji Yuwasdiki, HR. Sidjabat, 2011, Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perancangan Struktur Beton Pracetak Dan Prategang Untuk Bangunan Gedung

3.    Bramantyo, 2012, Efektivitas Regulasi Perumahan Di Indonesia dalam Mendukung Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MB), Widyariset, Vol. 15 No.1,  April 2012

4.    Kwanda Timoticin, Jani Rahardjo, Bonivasius Risa Wibowo, 2003, Analisis Kepuasan Penghuni Rumah Sederhana Tipe 36 Dikawasan Sidoarjo Berdasarkan Faktor Kualitas Bangunan, Lokasi, Desain, Sarana Dan Prasarana, Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 31, No. 2, Desember 2003: 124-132

5.    Makmur Khasani, Ir.Chundakus Habsya, M.SA, Budi Siswanto, S.Pd., M.Ars., Perancangan Komponen Prapabrikasi Rumah Tinggal Tumbuh, Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan,  FKIP  UNS

6.    Putra GH, 2014,  Efektivitas Ruang dalam Rumah Tipe 36 Ditinjau dari Perletakan Perabot terhadap Ruang Gerak Penghuni, E-Journal Graduate Unpar Part D – Architecture, Vol. 1, No. 2 (2014) ISSN: 2355-4274

7.    Ronggo Suseno, 2012, Comparative Study Precast Concrete Material And Hebel, Gunadarma University Library : Http://Library.Gunadarma.Ac.Id 1

8.    Soleh, 2014, Ekombis Review, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No 2 (2014) >, ISSN : 2338-8412

9.    Syaadah Nilatus, 2014, Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja, Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi, Vol. 2 no. 1 oktober 2014

10.  Tiara, S., 2014, Analisis Atribut-Atribut Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Medan

11.  Oktanto Erwan, Hasiolan Leonardo Budi, Minarsih Maria Magdalena, 2015, Pengaruh Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kelurahan Banyumanik Kota Semarang, Journal of Management. ISSN : 2442-4064, Universitas Pandanaran, http://jurnal.unpad.ac.id/.

12.  Widiastuti Erni dan Handayani SWE, 2013, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Rumah Bersubsidi dengan Menggunakan Analisis Regresi, Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro ISBN: 978-602-14387-0-1.

13.  https://ucupkelings.wordpress.com/sejarah-statistika/

14.  http://nasional.news.viva.co.id/print_detail/printing/183708-inilah-rincian-penduduk-ri-per-provinsi

15.  http://www.cepatbisa.com/2015/03/pentingnya-dapur-pada-rumah-tinggal.html

Rekognisi Bangunan dan Citra Kota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Telah dipublikasikan di Prosiding Seminar SCAN UAJY 2015

 Rekognisi Bangunan dan Citra Kota

Annisa Indah Masitha ¹ Yudha Pracastino Heston²

1. Peneliti, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Laksda Adisucipto 165 Yogyakarta 55281
2. Peneliti, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Laksda Adisucipto 165 Yogyakarta 55281

ABSTRAK

Citra kota dibentuk dari beberapa elemen menurut Kevin Lynch yakni: Landmarks, edges, pathways, nodes, dan districts. Bangunan sebagai ruang yang dibentuk untuk mewadahi aktifitas warga kota dapat menjadi salahsatu elemen pembentuk citra kota. Bangunan-bangunan yang memiliki nilai arsitektural tinggi seringkali diidentikkan dengan citra sebuah kota. Misalnya bangunan Operahouse yang identik dengan kota Sydney, bangunan Whitehouse di Washinton D.C, dan lain-lain. Bangunan-bangunan yang memiliki nilai keberadaan yang tinggi dalam kurun waktu tertentu dapat menjadi bangunan cagar budaya. Akan tetapi seharusnya kriteria klasifikasi bangunan cagar budaya tidak semata-mata ditentukan oleh dimensi waktu usia bangunan. Komunitas yang mempunyai kewenangan untuk menilai keberadaan sebuah bangunan terhadap citra kota dan cagar budayanya perlu memiliki kearifan lokal yang terkait dengan arsitektur dan tata ruang. Penelitian dilakukan untuk menguji citra kota terkait rekognisi terhadap bangunan yang ada di dalamnya. Penelitian dilakukan dengan mengambil informan yang dipandang memiliki kompetensi terkait arsitektur dan penataan ruang. Kota yang menjadi lokasi sampel penelitian dipilih dengan pertimbangan telah dikenal secara umum dan banyak memiliki bangunan cagar budaya  yaitu: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dalam menentukan kriteria bangunan cagar budaya dan pengembangannya

Kata kunci : bangunan cagar budaya, arsitektur, citra kota.

1.    PENDAHULUAN

            Kota adalah tempat bertemunya berbagai macam entitas yang terbentuk dari berbagai macam budaya dan bersifat dinamis. Jaringan pembentuk kota sangat beragam. Kevin Lynch (1960) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kota terdiri atas beberapa elemen yakni path (jalur), edges (tepian), district (kawasan), nodes (simpul), dan landmark (tetenger).

            Landmark dapat diartikan sebagai penanda sebuah kota. Keberadaan sebuah landmark dapat membantu seseorang untuk mengenali suatu daerah. Landmark dapat membentuk identitas dan citra suatu kota. Landmark merupakan bentuk visual yang menonjol dari sebuah kota, baik berupa bentuk alam maupun buatan (gedung, monument, patung, dan lain-lain. Didalam buku Perancangan Kota Secara Terpadu (Markus Zahnd, 2006), landmark adalah titik referensi seperti elemen node, tetapi orang tidak masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota.  Keberadaan landmark akan memperkaya wajah kota melalui gaya bangunan dan tata kota.

            Di era globalisasi ini, kota-kota di dunia dihadapkan pada dinamisnya kehidupan sosial masyarakatnya. Kota-kota terus berkembang mengikuti perubahan jaman. Perkembangan kawasan kota salah satunya akan lebih banyak bergerak pada dimensi ekonomi dimana peningkatan daya tarik kota dan daya saing secara global (urban competitiveness) (Astuti, 2014). Untuk menghadapi persaingan ekonomi global, kota harus memiliki identitas dan citra yang menonjol. Alat dan strategi yang dipakai adalah melalui proses marketing dan branding. Aspek yang menunjang branding adalah citra kota yang merupakan gambaran identitas yang melekat pada kota dan dapat menciptakan representasi kota bagi penduduk maupun pengunjungnya. Lynch (dalam Purwanto, 2013) mengungkapkan bahwa persoalan yang menyebabkan kurangnya kualitas lingkungan kota adalah tidak adanya identitas dan kemudahan lingkungan untuk dikenali.

            Kuatnya citra sebuah kota akan membantu kota tersebut dalam menghadapi persaingan global. Bangunan atau gedung sebagai salah satu elemen pembentuk citra kota seharusnya dapat memegang peranan penting dalam menghadapi urban competitiveness. Namun sayangnya, banyak bangunan atau gedung cagar budaya yang menjadi pusaka perkotaan menjadi korban arus globalisasi dengan menjamurnya  bangunan modern.

            Keberadaan bangunan cagar budaya sebagai bagian dari pusaka perkotaan mempunyai peranan penting dalam membentuk citra kota. Kawasan atau zona yang telah dibangun dari mas lalu yang tetap bertahan hingga jaman modern ini menjadi ikon atau identitas kota yang menggambarkan perkembangan kota dari masa ke masa. Pusaka perkotaan menjawab tantangan perkembangan zaman dimana kota-kota perlu memiliki kekhasan ditengah keseragaman agar dapat bersaing dan berkompotesi dengan kota-kota lain (Astuti, 2014). Dari penjabaran diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: Sejauhmana efektivitas keberadaan landmark bangunan/gedung untuk membentuk citra sebuah kota?

2.    KAJIAN PUSTAKA

Teori citra kota diformulasikan oleh Kevin Lynch seorang tokoh peneliti kota. Menurutnya, citra mental sangat penting untuk masyarakat karena membantu kemampuan berorientasi dengan mudah agar tidak tersesat, identitas yang kuat terhadap suatu tempat, dan keselarasan hubungan dengan tempat-tempat yang lain. Menurut Lynch, elemen citra kota terdiri dari path (jalur), edge (tepian), district (kawasan), nodes (simpul), serta landmark (tengeran). Interaksi kelima elemen tersebut sangat berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan.

Landmark merupakan titik referensi, atau elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang paling menonjol dari sebuah kota. Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu orang mengenali suatu daerah. Landmark mempunyai identitas yang lebih baik jika bentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya, ada sekuens dari beberapa landmark (merasa nyaman dalam orientasi) serta ada perbedaan skala.

Gambar 1. Contoh Landmark Kawasan

Sumber : Elemen Citra Pembentuk Ruang Kota_Planologi.htm

Lynch (dalam Purwanto, 2001) menyarankan bahwa kota yang citra lingkungannya baik harus memperhatikan tiga atribut yaitu :

1.    Identitas, yaitu perbedaan suatu objek dengan bjek yang lain sebagai entitas yang terpisah (contoh: sebuah tugu/monumen)

2.    Struktur, yaitu hubungan spasial sebuah obyek terhadap pengamat dan obyek lain (contoh : posisi tugu/ monumen tersebut dalam konteks lingkungan)

3.    Makna, yaitu arti dari sebuah objek yang berkaitan dengan pengalaman emosional secara individu bagi pengamat (contoh : tugu/monumen sebagai penanda orientasi atau identitas lingkungan serta mempunyai konteks kejadian tertentu).

Menurut Budihardjo (dalam Purwanto,2001), terdapat enam tolok ukur yang sepantasnya digunakan dalam pengalian, pelestarian dan pengembangan citra kota, yaitu :

1). Nilai kesejarahan; baik dalam arti sejarah perjuangan nasional (Gedung Proklamasi, Tugu Pahlawan) maupun sejarah perkembangan kota (Kota Lama di Semarang, Kawasan Malioboro di Yogyakarta)

2). Nilai arsitektur lokal/tradisional; (terdapat keraton, rumah pangeran)

3). Nilai arkeologis; (candi-candi, benteng)

4). Nilai religiositas; (masjid besar, tempat ibadah lain)

5). Nilai kekhasan dan keunikan setempat; baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun sosial budaya

6). Nilai keselarasan antara lingkungan buatan dengan potensi alam yang dimiliki.

            Nilai kesejarahan dalam sebuah kota dapat direpresentasikan melalui keberadaan bangunan cagar budaya. Menurut Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan, bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Peraturan ini bertujuan agar bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan memenuhi persyaratan bangunan gedung, persyaratan pelestarian, dan tertib penyelenggaraan. Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan pelestarian

Untuk memahami citra kota, faktor imagibilitas dan legabilitas merupakan faktor penting  karena menentukan seberapa besar sebuah kota dapat dipahami, dibayangkan, dan dikenali oleh pengamatnya. Kota memerlukan karakter, bentuk, struktur kota yang jelas, elemen fisik kota yang juga berfungsi sebagai identitas kota untuk menciptakan citra kota yang kuat.

Pembentukan peta mental dan rekognisi

Arti rekognisi  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  hal atau keadaan yg diakui; pengakuan; (2) pengenalan; (3) penghargaan. Rekognisi sebagai bagian upaya pemahaman citra kota bertujuan untuk dapat mengetahui dimana manusia berada, apa yang tengah terjadi, dan untuk mengenali obyek umum yang ada di sekitarnya kerja (Sudrajat, 1984 dalam Purwanto 2001).

            Salah satu cara untuk mengidentifikasi citra kota adalah melalui peta mental, yaitu dengan mendeskripsikan bagian atau tempat yang paling mudah dikenali atau memiliki ciri khas tersendiri. Setiap orang memiliki peta mental yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah sebagai berikut: (Wulandari, 2009)

a)  gaya hidup seseorang yang mempengaruhi peta mental yang dimilikinya. Pengaruhnya terhadap tempat-tempat yang pernah diketahui atau didatanginya

b)  keakraban dengan lingkungan. Jika seseorang mengenal lingkungan sekitarnya dengan baik, maka akan semakin luas dan semakin rinci peta mentalnya

c)  keakraban sosial. Semakin banyak seseorang bergaul dan mengunjungi tempat-tempat baru yang dikunjunginya maka orang tersebut akan semakin mengenal wilayah-wilayah di luar lingkungannya

           

                       

Kevin Lynch menggunakan peta mental sebagai salah satu teknik untuk mengidentifikasi elemen-elemen perkotaan pada tiga kota di Amerika. Peta mental adalah visualisasi peta di lingkungan tertentu oleh responden. Peta mental diharapkan mampu menangkap elemen-elemen dominan di lingkungan tersebut. Kemampuan tiap orang dalam mengidentifikasi elemen fisik di lingkungannya berlainan dan dipengaruhi oleh banyak factor. Keberlainan ini terdapat elemen-elemn yang sama dan menjadi kesepakatan public inilah yang dianggap elemen terkuat dari lingkungan tersebut. (Damayanti, 2011)

Pemahaman citra kota (Purwanto, 2011)  sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan kesejahteraan hidup manusia Mempunyai empat tujuan utama, yaitu:

1.    Rekognisi, untuk mengetahui dimana manusia berada, apa yang tengah terjadi, dan untuk mengenali obyek umum yang ada di sekitarnya

2.    Prediksi untuk dapat meramalkan apa yang mungkin atau akan terjadi

3.    Evaluasi, untuk dapat menilai kualitas, kondisi, situasi, dan prospek keluaran

4.    Tindakan, untuk dapat menyusun alternatif tindakan dan memutuskan apa yang akan atau harus dilakukan.

3.    METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Penggunaan metode deskriptif dilakukan dengan pertimbangan adanya kemampuan spesifik tiap individu untuk memahami sebuah kota melalui bangunan atau gedung yang merepresentasikan identitas atau citra kota.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat survey berupa kuesioner yang didesain untuk menggali pengenalan atau rekognisi responden terhadap sebuah kota melalui bangunan yang terdapat didalam kota tersebut. Kota-kota yang dijadikan studi kasus penelitian yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta dengan pertimbangan bahwa kota tersebut merupakan kota besar di pulau Jawa sehingga banyak dikenal dan dikunjungi serta banyak memiliki bangunan cagar budaya.

Responden yang dipilih merupakan anggota Ikatan Arsitektur Indonesia yang memiliki kompetensi atau keilmuan terkait nilai arsitektural sebuah bangunan di sebuah wilayah tertentu. Jumlah responden sebanyak 23 orang yang berasal dari daerah: Jakarta, Bandung, Batam, Pontianak, Lampung, Medan, Kupang, Manado, Yogyakarta, Bengkulu, Bali, Malang, dan Palembang.

Analisis data dilakukan dengan metode memilah data menurut kota kasus, kemudian kategorisasi, dilanjutkan dengan mengkode bangunan sesuai jawaban responden, dan kemudian dan memvisualisasikan dalam bentuk diagram batang dan menginterpretasi hasil kedalam kalimat deskriptif menggunakan literatur pustaka.

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil informan penelitian ini merupakan para anggota Ikatan Arsitektur Indonesia. Dari hasil jawaban responden (lihat tabel 1) diketahui bahwa sebagian besar responden lebih cepat menangkap citra  kota Jakarta dibandingkan Yogyakarta, Surabaya, dan Surakarta. Responden lebih dapat menjawab bangunan atau gedung yang merepresentasikan citra kota Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta sebagai ibukota negara memiliki banyak bangunan yang mampu diingat oleh sebagian besar responden. Pembangunan kota Jakarta yang modernistik dapat dilihat sebagai latar historis perkembangan kota tersebut di era awal kemerdekaan. Presiden Sukarno memprioritaskan  kota-kota di Jawa sebagai simbol kuat dari negara yang modern, tak terkecuali Jakarta (Zahnd:2008). Soekarno memiliki visi menjadikan Jakarta dengan pembangunan berbagai proyek nasional untuk meningkatkan citra kota Jakarta setara dengan kota-kota lain di dunia. Tak heran di awal-awal kemerdekaan, banyak dijumpai monumen atau tugu dan bangunan penanda kota yang modern.

Pernyataan ini didukung oleh data sedikitnya jawaban responden yang salah (16%) dalam menyebutkan bangunan atau gedung di kota Jakarta (lihat tabel 2)

Kota berikutnya yang memiliki bangunan yang dapat merepresentasikan citra kota menurut hasil penelitian adalah Yogyakarta. Fenomena ini menjelaskan keberadaan kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata, sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan arsitektur bangunan yang ada di dalam kota.

Responden paling sedikit mengenal landmark kota Surakarta, hal ini terlihat dari sedikitnya jawaban untuk bangunan yang diketahui di kota ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini adalah responden kemungkinan belum pernah berkunjung ke kota Surakarta, responden belum mengetahui riwayat keberadaan bangunan, dan sedikitnya informasi terkait kota ini dibandingkan ketiga kota lainnya.

Hasil penelitian untuk kota Jakarta, terdapat 14 responden (paling banyak) menyebutkan Tugu Monas sebagai salah satu landmark pengusung citra kota Jakarta. (Sihombing : 2004)  menyebutkan bahwa tugu atau monumen merupakan representasi berdirinya wilayah baru dalam masyarakat Jawa. Tugu atau monumen adalah simbol berdirinya pemerintahan negara Indonesia yang semula merupakan jajahan kolonial. Dari segi analisa landmark kawasan, Monas memenuhi syarat sebagai bangunan monumental yang diklasifikasikan bangunan monumental tunggal karena unsur dominasi vertikal yang tegas (Supriyadi : 2004)

Urutan berikutnya, responden menyebutkan Menara BNI, bandara Soekarno Hatta, Gedung DPR-MPR, masjid Istiqlal, istana Negara, Hotel Indonesia, Museum Fatahillah, dan lain-lain (lihat tabel 3). Dari beberapa bangunan landmark yang disebutkan responden menunjukkan bahwa sebagian besar mewakili modernitas jamannya.

Untuk kota Yogyakarta, sebanyak 18 orang responden menjawab bangunan atau gedung yang menjadi landmark kota adalah keraton Yogyakarta, disusul Malioboro (7 responden), benteng Vredeburg (5 responden), Gedung Kantor Pos Besar (4 responden), dan sisanya menjawab lain-lain (lihat tabel 4). Ini menunjukkan bahwa untuk landmark kota Yogyakarta, bangunan atau gedung terkuat yang muncul di memori responden adalah landmark yang mengacu pada bangunan yang memiliki nilai-nilai budaya/tradisi dan sejarah. Keraton Yogyakarta dianggap memiliki peran penting untuk membentuk citra kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro sebagai salahsatu landmark kota Yogyakarta meskipun signifikan namun tidak relevan sesuai konteks pertanyaan yang diajukan kepada respnden.

Sedangkan untuk kota Surabaya, sebagian besar responden menyebutkan kantor gubernur Grahadi (6 responden), hotel Majapahit (6 responden), Tugu Pahlawan (4 responden), Tunjungan Plaza (3 responden), Patung Sura dan Baya (3 responden), Pasar Turi (2 responden), Kawasan Jembatan Merah (2 responden), dan sisanya menjawab yang lain-lain. (lihat gambar X)

Dari hasil ini ini menunjukkan bahwa untuk kota Surabaya, bangunan atau gedung yang membentuk landmark yang ada di peta mental respnden adalah bangunan atau gedung yang mempunyai aspek nilai historis. Hal ini tidak mengherankan dikarenakan kota Surabaya yang berjuluk kota Pahlawan banyak memiliki bangunan peninggalan kolonial. Bangunan bernuansa kolonial ini juga yang membentuk citra kota Surabaya sebagai kota Pahlawan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rully Damayanti (2011) yang menyebutkan Tunjungan Plaza, Kebun Binatang Surabaya, dan Pakuwon Trade Centre yang mewakili fasilitas publik sebagai landmark kota Surabaya.

Keberadaan Grahadi sebagai landmark kota disebabkan karena fungsi bangunan sebagai  pusat pemerintahan dan rumah dinas pemimpin pemerintahan di Jawa Timur. Hotel Majapahit (dahulu bernama hotel Oranye pada jaman Belanda, dan bernama hotel Yamato pada jaman Jepang) merupakan salah satu monumen penting di kota Surabaya. Hotel ini dijadikan simbol kota dan termasuk kedalam 163 benda caagar budaya yang dilindungi. Peristiwa insiden perobekan bendera Belanda di hotel Majapahit ini menjadi bagian dari rujukan sejarah nasional hingga kini.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, kotakota di Indonesia berlomba memnangun monumen, tugu, dan patung untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan. Tak terkecuali di Surabaya pun demikian, Tugu pahlawan didirikan pasca proklamasi. Tugu Pahlawan memiliki arti penting bagi arek-arek Surabaya. Pendirian tugu ini digagas oleh Doel Arnowo (1950-1952) walikota pertama Surabaya. Tugu Pahlawan ini merupakan tugu pertama yang dibangun pasca proklamasi yang didirikan di bekas gedung raad van justisie (jaman Belanda) atau bekas gedung Kempetai (jaman Jepang).Tugu ini melambangkan perjuangan arek-arek Suarabaya dalam pertempuran 10 November 1945. (Husein, 2010)

       

Untuk beberapa jawaban yang diberikan oleh responden, ada beberapa landmark kota Surabaya yang tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Misalnya responden menjawab Tugu Pahlawan, Patung Sura dan Baya, Kawasan Jembatan Merah, Tugu Perjuangan, Jembatan Suramadu, dan Darmo. Ada sekitar 41% responden yang menjawab salah, dan 59% yang menjawab benar. Hal ini menunjukkan bahwa responden kurang teliti dalam membaca petunjuk pertanyaan yang diminta, yakni landmark yang ditanyakan khusus bangunan atau gedung.

Sedangkan untuk kota Surakarta (lihat gambar  5), bangunan landmark yang menjadi citra kota adalah Keraton (9 responden), Gedung BI Solo (3 responden), Masjid Agung Solo, Balai Kota, Pasar Gede (Masing-masing 2 responden), Stasiun Kereta Balapan, Hotel Novotel, Taman Sriwedari, Museum, dan Stasiun Jebres (masing-masing 1 responden). Ini menunjukkan bahwa bangunan atau gedung yang menjadi landmark kota Surakarta adalah bangunan yang memiliki nilai budaya/tradisi dan historis. Dari jawaban responden diketahui bahwa kota Surakarta dan kota Yogyakarta memiliki persamaan landmark Keraton yang menjadi citra kedua kota tersebut. Selain itu responden memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban untuk kota Surakarta, hal ini dietahui dari sedikitnya jawaban yang mereka berikan. Meskipun begitu, jawaban yang tidak sesuai konteks lebih minim dibandingkan kota-kota lain. Untuk jawaban yang tidak relevan contohnya adalah Taman Sriwedari, dan museum yang tidak spesifik disebutkan.  

5.    KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.    Bangunan atau gedung yang menjadi landmark dan pembentuk citra kota memiliki perbedaan di tiap-tiap kota sesuai dengan tipologi kota dan branding city yang diusung. Misalnya kota Surabaya sebagai kota Pahlawan  maka bangunan atau gedung yang di recall dalam mental responden adalah bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan historis bernuansa kolonial. Sedangkan Jakarta yang identik dengan kota metropolitan dan ibukota negara maka bangunan atau gedung yang di recall oleh sebagian besar responden adalah bangunan-bangunan modern. Untuk kota Yogyakarta dan Surakarta, landmark yang paing banyak di recall oleh responden adalah bangunan yang memiliki nilai-nilai tradisi dan budaya yang diwakili oleh bangunan keraton.

2.    Bangunan bangunan yang memiliki frekuensi tinggi didalam kognisi pelaku perkotaan perlu untuk dipertahankan keberadaannya dengan cara mengklasifikasinya sebagai bangunan cagar budaya. Penentuan bangunan cagar budaya ini menunjukkan kebijakan partisipatif tidak hanya dari penguasa kota semata. Sehingga citra kota yang terbentuk pada saat ini akan sama atau bertahan pada kemudian hari di masa depan.

6.    UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada anggota Ikatan Arsitektur Indonesia yang telah berkenan sebagai responden penelitian, penulis kedua Yudha P.Heston, dan Bapak Kepala Balai Sosekling bidang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum.

7.    DAFTAR PUSTAKA

1.      Zahnd, Markus. 2008. Model Baru Perancangan Kota Yang Kontekstual. Yogyakarta: Kanisius

2.      Husein, Sarkawi B. 2010. Negara Di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960). Jakarta: LIPI Press

Jurnal

3.      Astuti, Nanda Ratna. 2011. Identifikasi Peran Pusaka Perkotaan Dalam Pembentukan Citra Kota Surakarta. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB  V1N1

4.      Purwanto, Edi. 2001. Pendekatan Pemahaman Citra Lingkungan Perkotaan (melalui kemampuan peta mental pengamat). Dimensi Teknik Arsitektur Vol.29 No 1. Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaaan Universitas Kristen Petra

5.      Sihombing, Anthony, 2004. The Transformation of Kampung Kota : Symbiosis of Kampung and Kota (A case study From Jakarta). Department of Architecure University of Indonesia

6.      Supriyadi, Bambang. 2004. Tugu Monumen Nasional Sebagai Landmark Kawasan Silang Monas. Jurnal Jurusan Arsitektur Undip

Internet:

7.      Wulandari, Sri. 2009. Peta Mental Kota Palu. Dalam http://www.academia.edu/9906440/Peta_Mental_Kota_Palu

------------

Buku Perubahan Iklim di Perkotaan

Versi Cetak
dapat melalui
1. http://diandracreative.com/book-116-perubahan_iklim_di_perkotaan.html
2. http://www.kawanbuku.com/buku-3564-perubahan_iklim_di_perkotaan.html
3. pesan melalui: pracastino@gmail.com, untuk jogja dan sekitarnya bebas ongkos kirim, di luar jogja ditambah ongkos kirim Rp. 5000
Versi PDF
dapat melakukan pemesanan melalui: pracastino@gmail.com

SOFTWARE PENGUKURAN TINGKAT KERENTANAN MASYARAKAT MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM BIDANG PERMUKIMAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buku Modul
Versi lengkap dapat menghubungi alamat yang tertera pada laman website


Peneliti: Dessy F, Yudha PH, Nur Alvira, Dwi Herniti


KATA PENGANTAR

Pada tahun anggaran 2013 Balai Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman melaksanakan kegiatan merumuskan model pengukuran kerentanan masyarakat terkait dampak perubahan iklim di daerah rentan air minum dan sanitasi. Hasil kegiatan tersebut adalah menghasilkan rumusan penghitungan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Guna mempermudah dalam proses pengukuran maka di buat suatu Sofware. Panduan ini disusun untuk memberikan arahan kepada pengguna (instansi di tingkat pusat maupun daerah) mengenai bagaimana cara menggunakan software ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Perubahan iklim menurut DNPI dalam Final Report 2010, sudah terjadi dan ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya permukaan air laut dan suhu udara, pergeseran musim dan perubahan intensitas curah hujan. Perubahan iklim terjadi secara global dan menimbulkan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung.Dampak perubahan iklim terhadap kemampuan siklus hidrologi suatu wilayah, akan menentukan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan manusia. Perubahan ini dapat mengakibatkan dua keadaan ekstrem yaitu peningkatan kondisi kekeringan yang mengurangi ketersediaan air tanah secara alami, dan juga terjadinya intensitas hujan yang tinggi. Perubahan iklim berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya pada masyarakat kurang mampu yang penghidupannya tergantung pada sumber daya alam.

Besarnya dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim membutuhkan langkah antisipatif yang efektif melalui upaya adaptasi. Upaya ini dilakukan guna mengurangi dampak  dan beradaptasi terhadap perubahan iklim di lingkungan dan di masyarakat. Upaya tersebut diimplementasikan dalam pengarusutamaan strategi adaptasi ke dalam kebijakan tiap sektor di tingkat pusat dan daerah, melalui program dan kegiatan yang tanggap terhadap perubahan iklim.

Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC, 2001), merumuskan kerentanan terhadap perubahan iklim di pengaruhi oleh 3 faktor yaitu: paparan, kapasitas adaptasi dan sensitivitas. Mengacu dari hal tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman, Puslitbang Sosekling, Balitbang, Kementerian PU, menyusun konsep pedoman tingkat kerentanan masyarakat menghadapi perubahan iklim dalam bidang permukiman. Untuk mempermudah proses pengukuran, maka tim peneliti membuat  software pengukuran tingkat kerentanan.

1.2.      Manfaat

Mengukur tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim bidang permukiman.

BAB II PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Pada BAB II ini akan di jelaskan tentang cara penggunaan/pengoperasian instrumen Pengukuran tingkat kerentanan masyarakat menghadapi perubahan iklimterbagi atas 2 (dua) pengguna utama yaitu :

1.    Responden (Individu/Keluarga Masyarat, Tokoh Masyarakat, yaitu : pengguna yang akan mengisi data kuisioner yang akan dipandu oleh petugas lapangan.

2.    Administrator, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengolahan dan penyajian data.

2.1.      Cara Pengoperasian Aplikasi

Tahapan awal dalam mengoperasikan aplikasi ini adalah dengan menjalankan file usbwebserver.exe, sesaat kemudian akan muncul tampilan gambar 1.

2.3.1.     Laporan

Menu Laporan merupakan menu pilihan yang digunakan untuk hasil dari Indeks Kapasitas Adaptasi Masyarakat  Daerah Rentan Air Minum terkait Dampak Perubahan Iklim. Seperti contoh tampilan gambar 21.