Abstract
Importance and Performance Measurement Principles in the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, has been done by measuring the implementation and the importance of the basic principles of the program. The twelve principles observed are: relying on human development, autonomy, decentralization, poor community-oriented, participation, gender equality, democracy, transparency and accountability, prioritization, collaboration, sustainability and simplicity. Analysis was performed by using the technique of importance and performance analysis to explain the priority and performance of each principle. Research conducted on progamme management and beneficiaries in the city of Pangkal Pinang, Bandung, Pekalongan and Makassar. The results indicate the emerging need to encourage the increasing involvement of women. Progamme management perceptions based on consensus agreement principle is needed in considering the workability of the interest of poor community. Differences in perceptions occurred on the procedures, rules, and mechanisms for so called simple beneficiaries and also for the manager with less simple criteria. The main priority for PNPM should include poverty reduction and pro-poor input activities.
Keywords: priorities, performance, principles, empowerment, urban
Abstrak
Pengukuran Prioritas dan Kinerja Prinsip-prinsip dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah dilakukan untuk
mengukur pelaksanaan dan tingkat kepentingan dari prinsip-prinsip dasar
program. Prinsip-prinsip tersebut berjumlah dua belas yaitu: bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada
masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis,
transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan serta
sederhana. Analisis dilakukan menggunakan teknik pengukuran harapan dan kinerja atau
importance performance analysis untuk memaparkan
prioritas dan kinerja masing-masing prinsip. Penelitian dilakukan terhadap
pengelola kegiatan dan masyarakat penerima manfaat di kota Pangkal Pinang,
Bandung, Pekalongan dan Makassar. Hasil penelitian menunjukkan perlu lebih mendorong peran
keterlibatan perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Pengelola
memiliki persepsi prinsip musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat miskin dapat berjalan. Terjadi perbedaan pandangan terhadap yaitu
prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana sedangkan
bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama adalah
mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input
kegiatan.
Kata Kunci: prioritas, kinerja, prinsip, pemberdayaan,
perkotaan
Pendahuluan
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara resmi dimulai pada tahun
2007, merupakan kumpulan dari beberapa program pemberdayaan masyarakat yang ada
di Indonesia. Salah satu bagian inti dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan di
kawasan perkotaan, disebut sebagai PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri
Perkotaan sendiri merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP). Keberadaan program diharapkan akan dapat menyiapkan
landasan kemandirian masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi
perkembangan modal sosial (social capital)
masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan
mengupayakan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli.
Kemiskinan
yang terjadi di perkotaan, berdasarkan identifikasi P2KP.org muncul dalam
beberapa dimensi yaitu dimensi politik, sosial, ekonomi, lingkungan dan aset. Kemiskinan
dalam dimensi politik muncul karena ketiadaan wadah penampung aspirasi dari
masyarakat miskin, sehingga tidak ada akses informasi dan komunikasi.
Kemiskinan secara sosial diidentifikasi sebagai ketiadaan kemampuan masyarakat golongan tertentu (miskin) untuk berpartisipasi
secara sosial, hilangnya kualitas manusia, etos kerja dan modal sosial.
Kemiskinan dalam dimensi ekonomi, yaitu ditandai dengan rendahnya penghasilan
untuk kecukupan kebutuhan hidup layak. Sedangkan untuk dimensi lingkungan
terkait sikap yang tidak menjaga kelestarian aspek lingkungan. Terakhir terkait
dimensi aset terkait alat kerja, hunian dan modal kepemilikan yang kurang.
PNPM
Mandiri Perkotaan berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan
mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat. Termasuk di dalamnya
memberikan peningkatan kondisi infrastruktur lingkungan dan perumahan, dan
meningkatkan kemampuan usaha masyarakat penerima manfaat. Pengembangan
kelembagaan yang terdapat dalam PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai upaya
menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai utama
yang ada di dalam program akan menjadi dasar prinsip penanggulangan kemiskinan
oleh masyarakat. Pelaksanaan prinsip tersebut akan menjadi embrio penciptaan
lingkungan kota dengan perumahan yang lebih baik.
PNPM
Mandiri Perkotaan memiliki 12 (dua belas) prinsip dasar yang terdapat dalam
buku Pedoman Pelaksanaan (Cipta Karya, 2009). Prinsip tersebut adalah: bertumpu
pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi,
berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan
gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan
serta sederhana. Pelaksanaan kedua belas prinsip ini perlu untuk diukur apakah
sudah berjalan dengan baik, lalu kemudian prinsip manakah yang paling penting
untuk dapat dilaksanakan.
Berdasarkan
latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Seberapa
besarkah prioritas dan kinerja prinsip-prinsip dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, menurut pengelola dan penerima
manfaat program?
Kajian Pustaka
1.
Pengertian Prinsip
Definisi
kata prinsip yang diambil dari beberapa referensi adalah sebagai berikut:
a.
Asas: (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar
cita-cita (perkumpulan atau organisasi); hukum dasar. (sumber: Kamus Besar Bahasa
Indonesia http://kbbi.web.id/)
b.
Suatu
pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang
dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari
sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman
ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek atau subyek tertentu. (sumber: Wikipedia.com, http://id.wikipedia.org/wiki/
Prinsip)
c.
Beberapa definisi lain ditemukan dari Sumber: carapedia.com, http://carapedia.com/
pengertian_definisi_prinsip_info2118.html sebagai berikut:
- Prinsip merupakan petunjuk arah
layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, kita bisa berpegangan pada prinsip -
prinsip yang telah disusun dalam menjalani hidup tanpa harus kebingunan arah
karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap kehidupan
kita. Seorang leader atau pemimpin
yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang
berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
- Prinsip adalah kebenaran yang
mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan. (Russel Swanburg)
- Prinsip adalah hal yang secara
fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian
paling hakiki dari harga diri (Toto Asmara[EP2] )
- Prinsip adalah pedoman berprilaku
yang terbukti mempunyai nilai yang langgeng dan permanen (Udo Yamin Efendi Majdi[EP3] )
- Prinsip adalah pandangan yang
menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian
lama (Ahmad Jauhar Tauhid)
- Prinsip adalah hukum, tidak bisa
tidak, harus seperti itu (Andi Yohanes)
- Prinsip adalah panduan yang
mengompasi hidup anda untuk kembali ke diri sejati anda (Samuel S. Lusi[EP6] )
Berdasarkan
definisi di atas dapat disimpulkan pengertian dari prinsip adalah sebuah dasar
dalam berpikir dan pengambilan keputusan, yang didapat dari pengalaman dan
pemaknaan, digunakan sebagai penunjuk arah hidup, sifatnya langgeng atau lama.
2.
Pemahaman Program PNPM Mandiri
Perkotaan
PNPM
Mandiri merupakan gerakan nasional yang berwujud pembangunan berbasis
masyarakat, menjadi kerangka kebijakan serta pedoman pelaksanaan berbagai
program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan pendampingan fasilitator.
Pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dalam
penguatan modal usaha, pemberdayaan masyarakat melalui padat karya, pelayanan pendidikan,
kesehatan dan akses teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
miskin(Bahua, 2011).
PNPM
Mandiri direncanakan untuk dilaksanakan hingga tahun 2015. Target ini sesuai
dengan kesepakatan waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium
Development Goals (MDG’s). MDG’s merupakan kesepakatan global untuk
mencapai target pembangunan terkait pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan;
mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit
menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan
kemitraan global untuk pembangunan.
PNPM
Mandiri sebagai program nasional dalam wujud penciptaan dan peningkatan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk memecahkan
berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan
kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih
besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan
tujuan khususnya adalah: meningkatnya
partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok; perempuan,
komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan
sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan
pembangunan; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representatif, dan akuntabel; meningkatnya kapasitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui
kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor);
meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan
tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli
lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; meningkatnya
keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan
kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; meningkatnya
modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya
serta untuk melestarikan kearifan lokal; meningkatnya inovasi dan pemanfaatan
tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kendala
pelaksanaan PNPM yang diidentifikasi dari penelitian lain (Septiani, 2010)
menemukan masalah, partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar representasi
masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan saja melainkan adanya
redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat
mempengaruhi perubahan sosial khususnya masyarakat terpinggirkan secara
signifikan. Selain itu dalam penelitian yang sama mengungkapkan partisipasi masyarakat
berlangsung semu, redistribusi kekuasaan dari Pemerintah kepada masyarakat
hanyalah berada di permukaan saja, karena walaupun masyarakat telah mempunyai
hak bersuara tapi tidak didengarkan dalam proses pembangunan.
Fenomena
lain dari penelitian (Putra, 2010) menemukan kasus dalam PNPM sebagai berikut,
tidak pernah dilakukan pengkajian partisipatif secara benar (hanya bersifat
formalitas program), pengambilan keputusan masih didominasi oleh elite dan
aktivis, MBR dilibatkan sebagai pekerja untuk mendapat upah harian (partisipasi
secara artifisial), MBR tidak dipercaya untuk mendapat pinjaman SPP, karena
takut tidak akan mampu membayar hutang, proses Musyawarah yang berperan adalah
elite dan aktivis yang juga memiliki kepentingan, dan proses musyawarah dilakukan sekedar
formalitas.
3.
Prinsip- prinsip dasar PNPM Mandiri Perkotaan
Pedoman
Pelaksanaan menjelaskan
prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut:
a.
Bertumpu pada
pembangunan manusia. Pelaksanaan
PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia
seutuhnya.
b.
Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri,
masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam
menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
c.
Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan
pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau
masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
d.
Berorientasi
pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan
dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
e.
Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam
setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong
menjalankan pembangunan.
f.
Kesetaraan
dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya
di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan
pembangunan.
g.
Demokratis. Setiap pengambilan keputusan
pembangunan dilakukan secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi
pada kepentingan masyarakat miskin.
h.
Transparansi
dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap
segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan
dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral,
teknis, legal, maupun administratif.
i.
Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
j.
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar
pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
k.
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya
saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
l.
Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan
mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
Metodologi
1. Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian
dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi penelitian dibagi menjadi dua,
yaitu: pengelola program di daerah penelitian dan masyarakat penerima manfaat.
Penelitian dilakukan dengan melakukan komparasi persepsi Pengelola Program
dengan Masyarakat Penerima Manfaat. Populasi yang menjadi responden dibagi
menjadi:
a. Pengelola Daerah
1)
Pengelola Program di tingkat, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan
2)
Tim Fasilitator
3)
Pengurus BKM/KSM
b. Masyarakat Penerima Manfaat
|
No.
|
Kota
|
Kelurahan
|
Sampel
|
|
1)
|
Bandung
|
Babakan sari
|
30
|
|
Kopo
|
30
|
||
|
2)
|
Pekalongan
|
Sokorejo
|
30
|
|
Podosugih
|
30
|
||
|
3)
|
Makassar
|
Tanjung Merdeka
|
30
|
|
Pannampu
|
30
|
||
|
4)
|
Pangkal Pinang
|
Selindung Baru
|
30
|
|
Melintang
|
30
|
Metode kuantitatif, untuk Pengelola daerah menggunakan sampel purposif yaitu tokoh yang pendapatnya dapat merepresentasikan
institusi yang diwakilinya. Jumlah sampel untuk tiap kelurahan di lokasi penelitian
dipilih menggunakan metode kuota yaitu 30 sampel tiap kelurahan.
2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian Konsep Penyiapan Masyarakat
Penerima Manfaat pada Program PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pengumpulan data
dan informasi pada survei pendahuluan dan lapangan melalui angket (kuesioner)
dan studi dokumentasi.
a. Kuesioner
Daftar pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup dan terbuka.
Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan,
sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang ada. Pertanyaan
terbuka merupakan pertanyaan yang tidak dilengkapi jawaban, sehingga responden
bebas menjawab secara mandiri.
b. Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari atau melakukan review
terhadap peraturan terkait, laporan-laporan yang ada dan dokumen-dokumen pendukung
lainnya.
3. Analisis Data
Data kuantitatif dianalisis menggunakan
teknik pengukuran harapan dan kinerja atau
importance performance analysis. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan
antara harapan dengan pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram
kartesius yang menggambarkan atribut mana yang perlu diperbaiki dan dianggap
penting serta telah memuaskan ataupun kurang memuaskan yang dibagi ke dalam
empat bagian.
Dalam
penelitian ini terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di
mana X merupakan tingkat kinerja/pelaksanaan yang dapat memberikan kepuasan
konsumen, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan/ harapan konsumen,
kombinasi variabel sebagai garis axis dan ordinat menghasilkan Kuadran
Pengukuran, seperti tampak pada Gambar1. ( lihat gambar
1)[EP8]
Analisis
data kuantitatif menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 tingkatan untuk
mengukur harapan atau tingkat kepentingan dan kinerja atau tingkat kepuasan,
seperti pada tabel 1. Skala Pengukuran. Pada penelitian ini aspek yang berada
di tengah, yaitu criteria cukup, dihilangkan untuk menghindari keragu-raguan
dari responden, dalam menjawab pertanyaan.
|
No
|
Kepentingan
|
Kinerja
|
Nilai
|
|
1
|
Sangat penting
|
Sangat baik
|
4
|
|
2
|
Penting
|
Baik
|
3
|
|
3
|
Cukup penting
|
Cukup baik
|
Di hilangkan untuk menghindari keragu-raguan dari responden
|
|
4
|
Kurang
penting
|
Kurang baik
|
2
|
|
5
|
Tidak penting
|
Tidak baik
|
1
|
|
Data
dari penerima manfaat akan diperbandingkan dengan data dari pengelola/manajemen
untuk melihat sejauh mana tingkat kesesuaian kepentingan-kinerja dari sudut
pandang masing-masing.
Rumus
yang digunakan dalam menganalisis data adalah:
1. 
2. 
3. 
dimana :
Tki
= tingkat kesusuaian
=
nilai penilaian kinerja
Yi= nilai
penilaian kepentingan
=
nilai rata-rata kinerja
= nilai rata-rata kepentingan
jumlah
responden
K =
banyaknya variabel yang mempengaruhi
Hasil dan Pembahasan
1.
Bandung
Hasil pengukuran prioritas dan kinerja
prinsip PNPM Mandiri Perkotaan di kota Bandung menurut Pengelola Program dan
Masyarakat penerima manfaat sebagai berikut (grafik 1)
Tabel 2. Kinerja
dan Prioritas di Bandung
|
Urutan
|
Kinerja PNPM MP
menurut
|
Prioritas PNPM MP
menurut
|
||
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
|
|
1
|
orientasi
pd masy miskin
|
sederhana
|
orientasi
pd masy miskin
|
demokratis
|
|
2
|
pembangunan manusia
|
partisipasi
|
prioritas/keutamaan
|
kolaborasi
|
|
3
|
demokratis
|
keberlanjutan
|
kolaborasi
|
prioritas/keutamaan
|
|
10
|
transparasi dan akuntabel
|
desentralisasi
|
kesetaraan gender
|
orientasi pd masy miskin
|
|
11
|
kesetaraan gender
|
pembangunan manusia
|
desentralisasi
|
sederhana
|
|
12
|
sederhana
|
prioritas/keutamaan
|
sederhana
|
partisipasi
|
Pada
tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 2)
terdapat perbedaan pada aspek pembangunan manusia dan sederhana. Pada persepsi
pengelola prinsip pembangunan manusia berkinerja pada urutan yang tinggi, namun
pada persepsi masyarakat prinsip ini malah terletak di urutan bawah. Sedangkan
kinerja prinsip sederhana menurut pengelola ada pada urutan terbawah namun
menurut masyarakat malah yang terbaik kinerjanya. Hal ini dapat memberikan
gambaran bahwa kinerja pembangunan manusia yang dianggap pengelola diurutan
atas ternyata tidak sesuai dengan persepsi dari masyarakat penerima manfaat.
Demikian juga dengan prosedur yang dianggap pengelola rumit, masyarakat yang
menganggap sederhana, ini membuktikan bahwa masih ada proses yang seharusnya
melibatkan masyarakat malah lebih banyak dikerjakan pengelola.
Orientasi
prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada aspek
prioritas/keutamaan dan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM
Mandiri Perkotaan di kota Bandung perlu untuk memperhatikan peningkatan
kolaborasi antar pelaksana kegiatan dan mengerjakan hal-hal prioritas dalam
pilihan kegiatan. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang adalah
orientasi pada masyarakat miskin di mana pengelola merasakan paling pentingnya
aspek ini, sedangkan masyarakat penerima manfaat melihat yang penting adalah
bagaimana prinsip demokratis dapat berjalan dan orientasi pada masyarakat
miskin mengikuti diurutan bawah.
2.
Pekalongan
Hasil
pengukuran prioritas dan kinerja prinsip PNPM Mandiri Perkotaan di kota Pekalongan
menurut Pengelola Program dan Masyarakat penerima manfaat sebagai berikut
(grafik 2).
Pada tabel perbandingan persepsi pengelola dan
masyarakat terhadap kinerja (tabel 3.) terdapat persamaan prinsip orientasi
pada masyarakat miskin yang termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan sudah
berjalannya prinsip ini di kota Pekalongan. Prinsip yang berkinerja di bawah
yang disepakati pengelola dan masyarakat adalah prinsip kesetaraan gender.
Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan adalah aspek kolaborasi,
di mana pengelola merasa tinggi sedangkan masyarakat merasa agak di bawah.
|
Tabel 3. Kinerja
dan Prioritas di Pekalongan
|
Urutan
|
Kinerja PNPM MP
menurut
|
Prioritas PNPM MP
menurut
|
||
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
|
|
1
|
orientasi
pd masy miskin
|
Keberlanjutan
|
kolaborasi
|
keberlanjutan
|
|
2
|
prioritas/keutamaan
|
orientasi pd masy miskin
|
prioritas/keutamaan
|
prioritas/keutamaan
|
|
3
|
kolaborasi
|
otonomi
|
orientasi
pd masy miskin
|
demokratis
|
|
10
|
partisipasi
|
kolaborasi
|
otonomi
|
orientasi pd masy miskin
|
|
11
|
kesetaraan gender
|
desentralisasi
|
kesetaraan gender
|
kesetaraan gender
|
|
12
|
sederhana
|
kesetaraan gender
|
desentralisasi
|
sederhana
|
Orientasi
prioritas pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada aspek
prioritas/keutamaan. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan
di kota Pekalongan perlu untuk memperhatikan hal-hal prioritas dalam pilihan
kegiatan. Prinsip kesetaraan gender juga dipersepsikan bersama berada pada
prioritas yang rendah, hampir sama dengan kondisi di kinerjanya. Sedangkan
prinsip yang agak bertolak belakang adalah orientasi pada masyarakat miskin di
mana pengelola merasakan paling pentingnya aspek ini, sedangkan masyarakat
penerima manfaat melihat yang penting adalah bagaimana prinsip keberlanjutan
dapat berjalan dan orientasi pada masyarakat miskin mengikuti diurutan bawah.
3.
Makassar
Pada tabel
perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 4.)
terdapat persamaan pada prinsip prioritas/keutamaan yang termasuk tinggi. Hal
ini menunjukkan sudah berjalannya prinsip ini di kota Makassar. Prinsip ini
bekerja dalam bentuk penentuan program yang akan dilaksanakan di wilayah
tertentu. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan adalah aspek
sederhana, di mana pengelola merasa prinsip ini berada di urutan bawah
sedangkan masyarakat berpendapat bahwa prosedur, aturan dan mekanisme telah
berjalan dengan sederhana.
Prioritas
pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada prinsip orientasi pada
masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di
kota Makassar memang tepat dikerjakan bagi masyarakat miskin yang masih
memerlukan pertolongan. Demikian juga pada dua prinsip berikutnya, terdapat
kesamaan pandang pengelola dan masyarakat, yaitu pada aspek prioritas/
keutamaan dan demokratis. Kesamaan prioritas prinsip ini perlu diapresiasi karena
dengan hal ini dapat dibaca sebagai munculnya kesatuan dalam prioritas program.
Demikian juga untuk kesamaan prinsip pada urutan bawah terdapat prinsip
kesetaraan gender. Walau di Makassar ditemukan satu BKM yang hampir semuanya
diurus oleh wanita.
Grafik 3.
Skala Pengukuran
Tabel 4. Kinerja dan Prioritas di Makassar
|
Urutan
|
Kinerja PNPM MP
menurut
|
Prioritas PNPM MP
menurut
|
||
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
|
|
1
|
orientasi
pd masy miskin
|
Sederhana
|
Orientasi
pd masy miskin
|
prioritas/keutamaan
|
|
2
|
Demokratis
|
Prioritas/
keutamaan
|
Demokratis
|
Orientasi
pd masy miskin
|
|
3
|
prioritas/keutamaan
|
Keberlanjutan
|
prioritas/keutamaan
|
demokratis
|
|
10
|
Kolaborasi
|
Transparansi
dan akuntabel
|
Kesetaraan
gender
|
Pembangunan
manusia
|
|
11
|
Sederhana
|
Partisipasi
|
Otonomi
|
kesetaraan
gender
|
|
12
|
Desentralisasi
|
Pembangunan
manusia
|
desentralisasi
|
Partisipasi
|
4.
Pangkal Pinang
Grafik 4.
Skala Pengukuran
Pada
tabel perbandingan persepsi pengelola dan masyarakat terhadap kinerja (tabel 5.)
terdapat persamaan prinsip keberlanjutan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan
sudah berjalannya prinsip ini di kota Pangkal Pinang. Prinsip keberlanjutan
menunjuk kepada keyakinan bahwa manfaat program akan dapat dirasakan sampai
lima tahun ke depan. Sedangkan prinsip yang agak bertolak belakang pandangan
adalah prinsip sederhana, di mana pengelola berpendapat kesederhanaan program
pada urutan bahwa sedangkan masyarakat berpendapat prinsip ini ada di atas.
Prioritas
pengelola dan masyarakat terdapat kesamaan pada prinsip orientasi pada
masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan di
kota Pangkal Pinang memang tepat dikerjakan bagi masyarakat miskin yang masih
memerlukan pertolongan. Demikian juga pada prinsip demokratis, pemangku
kepentingan program melihat aspek demokratis merupakan hal yang sangat penting.
Prinsip kesetaraan gender juga dipersepsikan bersama berada pada prioritas yang
rendah, hampir sama dengan kondisi di kinerjanya. Prinsip Kesederhanaan juga
dilihat tidak terlalu penting dibandingkan prinsip lain.
Tabel 5. Kinerja
dan Prioritas di Pangkal Pinang
|
Urutan
|
Kinerja PNPM MP
menurut
|
Prioritas PNPM MP
menurut
|
||
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
Pengelola
|
Masyarakat
|
|
|
1
|
Keberlanjutan
|
Keberlanjutan
|
Orientasi
pd masy miskin
|
Keberlanjutan
|
|
2
|
Orientasi
pd masy miskin
|
Demokratis
|
Demokratis
|
Demokratis
|
|
3
|
Pembangunan
manusia
|
Sederhana
|
prioritas/keutamaan
|
Orientasi
pd masy miskin
|
|
10
|
Desentralisasi
|
Otonomi
|
Sederhana
|
Sederhana
|
|
11
|
Partisipasi
|
Transparansi
dan akuntabel
|
Kesetaraan
gender
|
Transparansi
dan akuntabel
|
|
12
|
Sederhana
|
Kesetaraan
gender
|
desentralisasi
|
kesetaraan gender
|
5.
Kompilasi Data
a.
Pengelola Program
1) Hal yang dianggap paling baik oleh pengelola adalah
prinsip berorientasi pada masyarakat miskin.
2) Pengelola menganggap sudah cukup baik dukungan dari
pemerintah daerah dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan.
3) Pengelola memiliki persepsi bahwa forum-forum yang
diadakan (rembug warga, Survey Kampung Sendiri, dll) sudah cukup mewadahi
prinsip masyarakat mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.
4) Aspek dalam input kegiatan yang dinilai pengelola
paling kurang adalah kesederhanaan aturan, prosedur dan mekanisme pengelolaan
PNPM.
5) Hal-hal lain
yang dirasa masih kurang oleh pengelola adalah prinsip pembangunan manusia,
prinsip otonomi, desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, transparansi
dan akuntabilitas.
6) Hal yang paling prioritas dalam input kegiatan
menurut pengelola adalah keberpihakan PNPM kepada masyarakat miskin.
7) Pengelola menilai prinsip desentralisasi merupakan
hal yang paling kurang penting
b.
Masyarakat
Penerima Manfaat
1) Masyarakat merasa bahwa program PNPM dapat
dirasakan manfaatnya sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan)
2) Berdasarkan penelitian yang didapat hasil kuesioner,
masyarakat menganggap bahwa prosedur, aturan, dan mekanisme untuk menerima
manfaat PNPM dapat dibilang sederhana.
3) Penerapan kesetaraan gender dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan dalam menerima manfaat menurut masyarakat belum
baik.
4) Aspek-aspek yang dianggap belum baik selain
kesetaraan gender adalah prinsip desentralisasi, transparansi dan
akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM, prioritas, kolaborasi, otonomi dan partisipasi.
5) Masyarakat menilai bahwa prioritas kegiatan PNPM
untuk mengentaskan kemiskinan adalah hal terpenting dalam input kegiatan
6) Hal yang dinilai paling kurang penting prinsip
kestaraan gender dalam input kegiatan.
6.
Analisis Data
Pengukuran
prinsip dan nilai-nilai PNPM Mandiri menunjukkan bahwa, masih diperlukan untuk
lebih mendorong peran dan keterlibatan perempuan, agar mereka mandiri secara
finansial karena manfaat PNPM paling optimal jika ditujukan untuk peningkatan
kesejahteraan keluarga. Penilaian
data kuantitif dari
masyarakat masih melihat penerapan kesetaraan gender dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan dalam menerima manfaat belum baik.
Dari data kuantitatif, pengelola berpendapat bahwa prinsip berorientasi pada
masyarakat miskin, merupakan hal yang dianggap paling baik pencapaiannya.
masyarakat dan pengelola menilai bahwa prioritas kegiatan PNPM untuk
mengentaskan kemiskinan dan keberpihakan PNPM kepada masyarakat miskin
merupakan hal yang paling prioritas dalam input kegiatan.
Dari
data kuantitatif masyarakat merasa bahwa program PNPM dapat dirasakan
manfaatnya sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi bahwa
forum-forum yang diadakan (rembug warga, SKS, dll) sudah cukup mewadahi prinsip
masyarakat mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.
Berdasarkan penelitian yang
didapat hasil kuesioner, masyarakat menganggap bahwa prosedur, aturan, dan
mekanisme untuk menerima manfaat PNPM dapat dikatakan sederhana. Pendapat ini
berbeda dengan persepsi pengelola, yang menganggap aturan, prosedur dan
mekanisme pengelolaan PNPM tidak sederhana. Fenomena ini dapat dilihat sebagai,
adanya kondisi ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, prosedur dan mekanisme
yang dikerjakan oleh pengelola, sehingga perlu ada upaya penyederhanaan aturan,
prosedur dan mekanisme pengelolaan, dan pelibatan masyarakat yang lebih lagi
dalam pengelolaan.
Masyarakat menilai, hal yang
dinilai paling kurang penting adalah penggunaan teknologi dan prinsip
kesetaraan gender dalam input kegiatan. Pengelola menilai, prinsip
desentralisasi dan penggunaan teknologi merupakan hal yang paling kurang
penting.
Aspek-aspek yang dianggap belum
baik dari data kuantitatif masyarakat selain kesetaraan gender adalah prinsip
desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, prinsip pembangunan SDM,
prioritas, kolaborasi, otonomi, partisipasi, dan tenaga. Sedangkan hal yang
dirasa masih kurang oleh pengelola adalah prinsip pembangunan manusia prinsip
otonomi, desentralisasi, partisipasi, kesetaraan gender, transparansi dan
akuntabilitas.
Kesimpulan
Dari
aspek nilai-nilai ditemukan bahwa, perlu lebih mendorong peran keterlibatan
perempuan, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat masih melihat penerapan
kesetaraan gender PNPM MP perlu ditingkatkan.
Masyarakat menilai manfaat PNPM dapat dirasakan
sampai 5 tahun kedepan (prinsip keberlanjutan). Pengelola memiliki persepsi prinsip
musyawarah mufakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat miskin dapat
berjalan.
Terjadi perbedaan pandangan
terhadap prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM bagi penerima manfaat sederhana
sedangkan bagi pengelola kurang sederhana. Prioritas kegiatan PNPM yang utama
adalah mengentaskan kemiskinan dan berpihak pada masyarakat miskin dalam input
kegiatan.
Aspek nilai-nilai terkait dengan penyederhanaan
prosedur, aturan dan mekanisme, aspek motivasi terkait dengan aktor pelaku
pendorong motivasi, aspek dukungan kebijakan terkait pentingnya dukungan
pemerintah daerah dalam PNPM Mandiri Perkotaan, aspek tujuan terkait dengan
media penyamaan tujuan dengan pertemuan formal dan informal[EP10] .
Sebagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan
kinerja dari program ini maka perlu adanya peningkatan peran keterlibatan
perempuan terutama dalam kelompok, yang diharapkan akan meningkatkan
kesejahteraan keluarga. Terkait dengan prosedur, aturan, dan mekanisme PNPM perlu
diupayakan penyederhanaan sehingga pengelola program tidak kesulitan serta
upaya untuk melatih masyarakat melakukan pembukuan secara mandiri.
Daftar Pustaka
Anonim, 2007, Pedoman Umum
PNPM Mandiri, P2KP. Org
Anonim, 2007, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri, P2KP. Org
Anonim, 2007, Pedoman Operasional PNPM Mandiri, P2KP. Org
Bahua, MI, 2011 Tinjauan Analitis Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Mengatasi Kemiskinan di Era Otonomi
Daerah, Puslit Depsos, Jakarta
Putra IM, 2010 Marginalisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), studi
pada nagari tanjung sani kabupaten agam, Pasca Sarjana, Universits Andalas,
Padang
Septiani, Melly, 2010, Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan, thesis, ITS Library, Surabaya
Tim Peneliti, 2011, Laporan Akhir Penelitian dan
Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perkotaan, Balai Litbang Sosekkim, Yogyakarta
Website:
- Wikipedia.com
- Carapedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar